http://www.beritasatu.com/makro/391098-komisi-xi-setujui-rights-issue-empat-bumn-rp-9-t.html

Kamis, 06 Oktober 2016 | 23:02
      
Komisi XI Setujui Rights Issue Empat BUMN Rp 9 T
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution (Antara/Sigid Kurniawan)Jakarta – 
Komisi XI DPR RI menyetujui mekanisme penambahan modal dengan hak untuk memesan 
efek terlebih dahulu (rights issue) bagi empat BUMN dengan menggunakan pagu 
penyertaan modal negara (PMN) dalam APBN-P 2016 sebesar total Rp 9 
triliun."Kami akan menjaga supaya BUMN tidak aneh-aneh dalam menggunakan dana 
ini, dengan nantinya mengeluarkan standar dan benchmark," kata Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai mengikuti rapat kerja 
dengan Komisi XI DPR yang membahas privatisasi BUMN di Jakarta, Rabu 
(5/10).BUMN yang mendapatkan tambahan modal tersebut adalah PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk dengan rights issue sebesar Rp 4 triliun untuk mempertahankan 
posisi kepemilikan saham pemerintah 65,05% dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 
dengan rights issue sebesar Rp 1,5 triliun untuk mempertahankan posisi 
kepemilikan saham pemerintah 80%.Selain itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan 
rights issue sebesar Rp 1,25 triliun untuk mempertahankan posisi kepemilikan 
saham pemerintah 70% dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan rights 
issue sebesar Rp 2,25 triliun untuk mempertahankan posisi kepemilikan saham 
pemerintah 51%.Hanya delapan fraksi dalam Komisi XI yang memberikan catatan 
persetujuan atas rights issue dan PMN terhadap empat BUMN tersebut. Seperti 
dilaporkan Antara, fraksi yang tidak memberikan persetujuan adalah Partai 
Gerindra. Sedangkan fraksi Partai Demokrat tidak hadir dalam rapat itu.Fraksi 
PDI-P, Partai Golkar, Partai Hanura, dan PKS meminta agar kepemilikan saham 
mayoritas pemerintah di empat BUMN itu tetap dipertahankan. Fraksi Partai 
Nasdem menginginkan pemberian PMN dapat memberikan hasil bagi pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan nasional.Fraksi PAN mengharapkan rights issue yang 
diberikan dapat memberikan keuntungan dan memperbaiki kinerja BUMN. Sedangkan 
PKB meminta adanya penggunaan anggaran PMN dilaksanakan secara efektif dan 
efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.Sementara itu, fraksi Partai 
Gerindra tidak menyetujui PMN tersebut dengan alasan rights issue dan PMN 
kepada empat BUMN belum tepat dilaksanakan pada 2016 karena kondisi keuangan 
negara yang tidak memungkinkan.Secara keseluruhan, Komisi XI akan melakukan 
pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaanrights issue dan penggunaan dana 
hasil rights issue agar sesuai dengan rencana pemanfaatan yang telah 
disampaikan kepada DPR RI.

Kirim email ke