SBY dan Megawati, kedua oknom ini adalah mantan presiden NKRI. Sesuai undang-undang presiden adalah panglima tertinggi semua angkatan dan instansi. Jadi dalam kasus Munir dibunuh dengan racun arsenik oleh intelejen RI di pesawat terbang Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Amsterdam adalah tanggung jawab SBY dan Megawati. Mereka inilah yang harus memeberikan keterangan di pengadilan, siapa yang memberikan instruksi Munir harus dieliminasi.
http://politik.rmol.co/read/2016/10/24/265553/SBY,-Munir-Dan-Megawati-Soekarnoputri:-Catatan-Kelam-Demokrasi-Kita SBY, Munir Dan Megawati Soekarnoputri: Catatan Kelam Demokrasi Kita Politik SENIN, 24 OKTOBER 2016 , 16:02:00 WIB | Munir/Net MENJELANG akhir tahun, menjelang Hari HAM sedunia, awal Desember nanti, kasus pembunuhan almarhum Munir kembali mencuat. Hendardi, penggugat HAM, dan mantan anggota Tim Investigasi kasus munir (TPF) mengatakan SBY bertanggung jawab atas hilangnya dokumen investigasi 2004-2005. Sebab, SBY-lah yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut. Saat bersamaan, Jokowi meminta Jaksa Agung memeriksa SBY atas kasus pembunuhan Munir ini. Berita Terkait SBY Klarifikasi TPF Munir SBY Akan Buka-Bukaan Soal Keberadaan Dokumen TPF Munir Siang Ini Politis, Isu Raibnya TPF Kasus Kematian Alm Munir Untuk Menyerang SBY Kubu SBY, diwakili Rachlan Nasiddiq, pejuang HAM, pendiri lembaga advokasi hak hak asasi manusia Imparsial, dan Tokoh gerakan mahasiswa 80 an, mengecam Jokowi dan Hendardi. Menurutnya adalah peran SBY dengan Keppres 111/2004 membuat adanya pencarian fakta pembunuhan Munir secara terbuka melibatkan unsur negara dan masyarakat. Hasil investigasi itu sudah tersebar kelembaga lembaga negara, bukan hanya urusan istana. Namun, Hendardi masih kesal, sebab kenapa SBY selama berkuasa tidak mampu mengungkap siapa sesungguhnya dalang pembunuhan Munir? Hendardi dan Rachlan bisa jadi sedang beradu argumentasi. Tapi, bisa juga mereka sedang bersandiwara. Karena, secara historis, Rachlan adalah kader Hendardi dan keduanya anggota TPF Munir. Apapun hubungan diantara mereka saat ini, tentu saja soal Munir ini panas kembali. *Pembunuhan Politik Di Rezim Megawati* Dalam sejarah demokrasi kita, paska reformasi, pembunuhan politik hanya terjadi di masa Megawati berkuasa. Pembunuhan pertama dilakukan terhadap pejuang hak hak rakyat Papua, yakni Theys Hiyo Eluay, pada tanggal 10 November 2001. Pembunuhan kedua terhadap pejuang kemanusian dan HAM internasional, Munir Thalib, pada 7 September 2004. Pembunuhan politik adalah kekejaman kemanusian terbesar dalam konteks politik. Hal ini hanya mungkin terjadi dalam situasi negara darurat (darurat sipil maupun militer) ataupun ketika rakyat dalam cengkeraman negara totaliter da otoriter. Lalu mengapa pembunuhan Theys dan Munir bisa terjadi? Apa dosa dan kesalahan berat mereka?siapa yang memerintahkan pembunuhan politik itu? Perbincangan pembunuhan Theys tidak muncul lagi saat ini. Karena dendamnya rakyat Papua atas pembunuhan itu jarang terdengar ditelinga elit Jakarta. Sebaliknya, pembunuhan Munir acapkali muncul ke publik, karena persoalan ini ada di Jakarta dan Munir merupakan bagian elit nasional kita. Meskipun sesungguhnya, dampak kasus Theys Eluay bisa saja lebih dahsyat terhadap NKRI, seperti menguatnya rasa keterpisahan elit Papua terhadap Indonesia. *Pengadilan, Investigasi Kasus Munir dan Akal Sehat* Pengadilan kasus Munir sudah selesai pada Desember tahun 2005 yang lalu. Pollycarpus, pilot Garuda yang sedang cuti, tapi ada dalam penerbangan Munir ke Belanda, dituduh meracuni Munir di Singapura, ketika transit. Pilot ini dihukum 14 tahun penjara (dalam upaya peninjauan kembali PK, hukuman Pollycarpus menjadi 2 tahun). Kasus selesai? Tentu kasus ini tidak mungkin selesai? Pertama, ini adalah pembunuhan politik, sedangkan Pollycarpus bukan orang politik. Menghukum Pollycarpus bukan menghukum otak pembunuhan. Kedua, peristiwa Munir ini menyangkut 3 negara, yakni Indonesia, Singapura, tempat percobaan pembunuhan dan Belanda, tempat secara hukum penerbangan internasional jika pembunuhan di atas pesawat. Artinya ini diketahui dunia Internasional. Kasus ini terus membara dan hidup. Pada tahun 23 September, 2008, Kompas online menurunkan berita "Dokumen Rahasia Ungkap Keterlibatan Hendropriyono". Hal ini merujuk pada dokumen yang dimiliki Kontras. Sayangnya dokumen ini tidak dianggap legal, karena tidak memuat identitas pengirimnya. Tahun 2008 ini juga, Deputi Hendro, Muchdi PR diadili, karena dianggap terlibat dalam pembunuhan Munir. Awalnya Muchdi diketahui TPF berkomunikasi dengan Pollycarpus saat peristiwa pembunuhan tersebut. TFP memanggil Muchdi, tapi Muchdi selalu menolak. Namun, ketika Polisi mengungkap kembali kasus Munir, dua tersangka baru ditetapkan, yakni dirut Garuda, Iwan Setiawan dan Sekretaris kepala Pilot Garuda. Di sinilah nama Muchdi terungkap di persidangan, termasuk nama Mantan Kepala BIN, Assad. Namun, yang ditetapkan pengadilan sebagai tersangka adalah Muchdi. Muchdi menjalani persidangan sebagai terdakwa. Akhir persidangan, Januari 2009, Muchdi dinyatakan tidak bersalah. Meski jaksa Cyrus Sinaga menuntut 15 tahun penjara. Hendropriyono, Muchdi, Assad, dan Megawati adalah sahabat karib Jokowi, yang terlibat sungguh2 dalam mengantarkan Jokowi sebagai Presiden. Lalu, mengapa Jokowi mengarahkan pemeriksaan kepada SBY? Pertanyaan ini telah diungkapkan Rachland Nasiddik. Juga, SBY pernah berujar dihadapan relawannya pada penghujung tahun 2004, di Cikeas, "Kenapa Bu Suci (istri Munir) mendesak desak saya terus membongkar kasus Munir ya? Yang bunuh bukan saya, yang dituntut saya". Namun, selepas pidato itu, SBY meneken keppres 111/2004. Pembentukan Tim Pencari Fakta kasus Munir. Jika Jokowi ingin membongkar kasus Munir, kita harus mengapresiasi. Namun caranya bisa saja melalui SBY dulu, seperti main bilyar. Atau bisa juga langsung memanggil dan menanyakan pada Megawati dan Hendropriyono, sekutu politiknya, "Siapa yang melakukan pembunuhan politik di masa itu"? Kita tidak harus berspekulasi tentang: niat politik Jokowi itu apa sih? Sebab, mengungkap pembunuhan politik dalam situasi demokrasi adalah pekerjaan kemanusian yang paling dalam. Jika Jokowi tidak konsisten, maka catatan hitam kelam demokrasi kita terus berlangsung.[***] Dr. Syahganda Nainggolan Sabang Merauke Circle
