https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/26/063815265
/sby-serahkan-data-kasus-munir-todung-bola-di-tangan-jokowi
SBY Serahkan Data Kasus Munir, Todung:
Bola di Tangan Jokowi
Rabu, 26 Oktober 2016 | 18:00 WIB
* share facebook <javascript:void(0)>
* share twitter <javascript:void(0)>
* share google+ <javascript:void(0)>
* share pinterest <javascript:void(0)>
SBY Serahkan Data Kasus Munir, Todung: Bola di Tangan Jokowi
Todung Mulya Lubis. ANTARA/Andika Wahyu
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Salah satu inisiator pembentukan Tim Pencari
Fakta kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib,
yaitu Todung Mulya Lubis, menyarankan Presiden Joko Widodo untuk tetap
menerima salinan data TPF Munir. Salinan ini disampaikan mantan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Todung, meski data itu berupa salinan, tetap bisa dipakai.
"Terutama lampirannya. Mudah-mudahan ketika diserahkan masih ada
lampirannya," ujar Todung di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 26
Oktober 2016.
*Baca Juga*
*Tumpeng Ditolak Ahok, Habiburokhman: Enggak Ada Sianida, Kok!
<https://metro.tempo.co/read/news/2016/10/26/231815247/tumpeng-ditolak-ahok-habiburokhman-enggak-ada-sianida-kok>Kesan
Awal Ahok tentang Penggantinya: Orangnya Enggak Baik
<https://pilkada.tempo.co/read/news/2016/10/26/348815239/kesan-awal-ahok-tentang-penggantinya-orangnya-enggak-baik>*
Data TPF Munir sedang menjadi sorotan saat ini karena keberadaannya yang
tidak jelas. Padahal, Komisi Informasi Publik telah memutuskan
pemerintah harus membuka data dokumen itu ke publik untuk memenuhi asas
keterbukaan informasi.
Terakhir kali data itu diterima pemerintah pada 2005 semasa pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Sekretaris Negara saat itu,
Sudi Silalahi, mengklaim tidak ada perwakilan pemerintahan SBY yang
memegang data asli alias hanya ada data salinan, yang diklaim berada di
Arsip Nasional Indonesia
Todung menjelaskan, lampiran dari salinan data TPF Munir bersifat
penting karena banyak sekali catatan atau dokumentasi penting pada
lampiran itu. Jika lampiran ditemukan, tanpa dokumen yang asli pun
pemerintah sudah mendapat petunjuk untuk membuka dan menindaklanjuti
kembali kasus Munir.
*Simak Pula*
*Ditanyai Soal TPF Munir, Jokowi Kabur
<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/26/078815203/ditanyai-soal-tpf-munir-jokowi-kabur>*
*Menkes Minta Pasien Jangan Selalu Dirujuk ke RS, Kenapa?
<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/26/173815251/menkes-minta-pasien-jangan-selalu-dirujuk-ke-rs-kenapa>*
"Kembali pada hasil TPF dan lampirannya. Apakah ada nama-nama yang belum
disebut untuk diperiksa, bisa dikaitkan langsung atau tidak, itu bisa
dicek," ujar Todung. Pertanyaannya sekarang, ujar Todung, adalah apakah
Presiden Joko Widodo mau menerima data salinan beserta lampirannya atau
tidak.
Selain itu, apakah Presiden Joko Widodo akan membentuk tim untuk
menindaklanjuti data itu. "Dengan kata lain, bola ada di Presiden Joko
Widodo. Kemungkinan yang paling realistis memang diserahkan pada
Kejaksaan Agung. Ini sudah 10 tahun mengambang. Seharusnya ini pekerjaan
Presiden SBY, tapi kemana waktu itu?"
Sebelumnya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidharto Danusubroto
menyarankan Presiden Joko Widodo tidak membentuk tim baru untuk
menindaklanjuti perkara Munir berdasarkan TPF. Sebaliknya, dia
menyarankan tindak lanjutnya melibatkan kembali anggota TPF.
"Karena mereka kan lebih paham. Kalau pakai tim baru, nanti ngulang
lagi, lama lagi," ujarnya. Sementara itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo
menyampaikan bahwa dia tidak akan menerima salinan data TPF Munir
dahulu. Ia meragukan keakurasiannya. "Lagipula, Presiden Joko Widodo kan
memintanya mencari dokumen yang asli," kata dia.
*ISTMAN MP
*
