Patut direnungkan oleh mereka yang gandrung dengan penggusuran warga miskin. Stigmatisasi, justifikasi, hancurkan!
Pola sistematik peminggiran warga miskin kota Jakarta 2015–2016 Hancur tergusur di Bukit Duri, September 2016. Credit: Ucu Agustin dan Widya NarsiSetiap tahun di DKI Jakarta pasti ada penggusuran, entah terhadap rumah atau pedagang kaki lima. Terkadang penggusuran luput dari pemberitaan, tapi ada beberapa yang jadi perbincangan hingga berbulan-bulan, biasanya karena warganya melakukan perlawanan sengit.Sejak penggusuran Kampung Pulo di Jakarta Timur di Agustus 2015, di bawah pemerintahan Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, penggusuran mengalami eskalasi, baik dari segi jumlah maupun kebrutalannya. Forum Kampung Kota menengarai ada pola sistematik yang diterapkan untuk “memutihkan” penggusuran, seolah-olah ia adalah hal yang mulia dengan demikian layak dirayakan. Beberapa hasil survey menjelang pilkada menunjukkan lebih dari 60 persen warga Jakarta mendukung penggusuran, padahal jelas-jelas melanggar Kovenan Internasional PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang telah diratifikasi Indonesia menjadi UU №11/2005.Berikut adalah pola sistematik Pemprov DKI dalam melakukan penggusuran paksa, yang ditulis berdasarkan pengamatan dan analisis terhadap peristiwa penggusuran paksa di Kampung Pulo, Kalijodo, Kampung Aquarium Luar Batang, dan Bukit Duri, Jakarta 2015–2016. Stigmatisasi Gubernur DKI didukung media mainstream dan industri-industri media akan membuat pernyataan publik bahwa daerah di mana warga yang dianggap miskin dan kumuh itu sebagai tanah negara. Media tidak mengecek kebenaran klaim ini meski pada kenyataannya banyak warga yang memiliki bukti surat kepemilikan tanah yang diakui negara: verponding Indonesia, girik, AJB, petuk pajak bumi, bahkan banyak yang sudah ditingkatkan melalui program Prona dan Larasita, menjadi sertifikat penuh.Selanjutnya, Gubernur DKI akan menyematkan stigma: pemukim liar dan ilegal. Bahkan tak jarang komunitas warga dan wilayah yang akan digusur, dikepung dulu dengan stigma-stigma sosial negatif seperti: “daerah narkoba”, “daerah preman”, “daerah pelacuran”, “pengokupasi sungai”, “pereklamasi sungai”, “penyebab banjir Jakarta”, “tempat TBC”, “karena melawan kepentingan umum maka pelanggar HAM”, atau “pelanggar tata ruang.” Stigma ini bisa menjustifikasi mengapa Gubernur DKI pada 2015, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan akan membunuh 2.000 orang demi menyelamatkan 10 juta orang.Stigma ini kerap kali tidak benar. Misalnya tidak semua di Kalijodo preman dan pelacur (preman dan pelacur pun punya hak). Dalam membuat pernyataan pun Gubernur DKI jarang sekali menyediakan data atau rujukan. Misalnya ketika mengatakan warga mereklamasi sungai yang tadinya 50 meter ia tidak pernah menyediakan peta lama atau minimal rujukan sejarahnya. Juga ketika menstigma Pasar Ikan sebagai sarang TBC, gubernur tidak menyediakan data kesehatan di sana.Media juga gagal memahami bahwa tata ruang yang dijadikan dasar oleh Pemprov DKI kerap disusun secara sepihak, tanpa ada konsultasi dengan warga yang telah bertahun-tahun, bahkan dalam beberapa kasus, puluhan tahun, tinggal di kampung itu. Selain itu banyak warga tidak punya sertifikat bukan karena tidak berhak atau maling tanah melainkan karena gagalnya proses sertifikasi negara. Buktinya, data pemerintah mengatakan bahwa baru 44 persen tanah disertifikasi. Bahkan 2.800 bidang tanah aset DKI sendiri pun belum bersertifikat.Pada kenyataannya beberapa kampung bukan saja tidak liar tapi juga memenangkan sayembara yang dilaksanakan pemerintah sendiri. Kampung tergusur di Pinangsia yang oleh Ahok disebut pemukiman liar, misalnya, adalah pemenang sayembara Green and Clean dari Pemprov DKI sendiri dan Bukit Duri adalah pemenang sayembara City Changer dari Kemenpupera. Sertifikat Green and Clean yang diraih Pinangsia yangdistigma pemukiman liar dan sekarang telah rata dengan tanah. Perhatikan logoPemprov DKI di pojok kanan. Credit: Warga Pinangsia Ciliwung Merdeka yang berbasis di Bukit Duri, juga membantuadvokasi warga Kampung Pulo, mendapatkan pengharagaan dari pemerintah. KiniSanggar Ciliwung Merdeka telah rata dengan tanah. Credit: Ciliwung Merdeka Justifikasi Pada saat yang sama biasanya akan dikemukakan tujuan pembangunan atau ideologi pembangunannya: demi kepentingan umum, demi narasi besar kepentingan bangsa dan negara, misalnya proyek “normalisasi”, pengendalian banjir, ruang terbuka hijau, perbaikan tanggul, penertiban. Di sini juga media sosial dan media mainstream dijejali narasi “kepentingan publik” yang ternyata jika dikritisi bukanlah satu proyek yang layak dibanggakan.Proyek normalisasi Ciliwung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane misalnya telah dikritik banyak ilmuwan karena membeton bantaran, alih-alih membiarkannya alami sebagai resapan. Desain beton di Kampung Pulo juga tidak disertai saluran air yang memadai sehingga kampung tersebut tergenang saat hujan lokal dan kini bergantung pada pompa untuk menyedot air banjir ke dalam sungai. Desain tanggul dan jalan inspeksi yang lebih tinggi dariperkampungan membuat Kampung Pulo tergantung pada pompa jika hujan lokalseperti pada 21 April 2016. Limbah cair warga pun terjebak dan mengalir balikke kampung, padahal dulu bisa langsung mengalir ke sungai. Credit: CiliwungInstitute Perhatikan foto dari Ciliwung Institute di sebelah kiri. Air hujan lokal membanjiri kampung dan harus disedot pompa. Dulu Kampung Pulo tidak banjir jika hujannya hanya hujan lokal. Banjir besar terjadi jika ada hujan kiriman. Menurut investigasi Ciliwung Institute genangan air setiap kali hujan lokal juga limbah cair warga yang tertahan jalan inspeksi telah menciptakan sarang-sarang nyamuk. Nyamuk bertambah banyak, menurut wawancara Ciliwung Institute dengan beberapa warga Kampung Pulo.Selain justifikasi ideologi, disebarkan juga justifikasi mengapa pemda DKI menolak dialog. Dialog dianggap memakan waktu sementara ada alasan kemendesakan, proyek harus segera jalan, karena tidak bisa melampaui tahun anggaran 2016.Justifikasi lain adalah bahwa ini proyek untuk membuat warga kumuh menjadi beradab dan manusiawi. Rusunawa dipromosikan di berbagai media juga media sosial sebagai sesuatu yang memanusiakan. Bahkan didengung-dengungkan bahwa rusunawa adalah program baru, program Ahok. Pada kenyataannya, dari puluhan rusunawa di Jakarta, sebagian besar dibangun di zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Rusunawa di zaman Jokowi dan Ahok pun menggunakan desain yang sama yang sudah ada di tangan birokrasi bermental Orde Baru sejak dulu. Kebanyakan rusunawa juga berasa di lokasi pinggiran yang sulit dijangkau.Meskipun berada di lokasi yang jauh, rusunawa ini dipaksakan sebagai satu-satunya pilihan bagi warga. Warga yang menolak tidak kebagian apapun sehingga banyak yang terpaksa menerima. Warga yang seperti ini dipotret media sebagai sukarela bahkan berbahagia dan bersyukur karena mendapat rusunawa. Beberapa memang pada akhirnya memilih rusunawa juga karena diiming-imingi segala macam fasilitas: busway gratis, klinik kesehatan, tempat usaha, pasar, bantuan mengurus pindah sekolah. Kenyataannya, tidak semua janji dipenuhi.Sejatinya, pembangunan infrastruktur fisik ini tidaklah diikuti dengan pembangunan infrastuktur ekonomi, sosial dan budaya yang seimbang dan memadai. Alih-alih memadai dan seimbang, justru sebaliknya: Pemprov DKI cenderung sedang menghancurkan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya warga sektor informal di kampung kota yang punya sejarah berpuluh tahun pembangunan “survival system”-nya.Sementara itu nilai ekonomi tanah tergusur semakin meningkat, rumah dan properti sekitar tanah tergusur mereka naik harganya juga semakin indah, tapi yang tergusur ada di pinggiran kota dan tidak bisa menikmati pembangunannya, malah mengalami proses peminggiran dan pemiskinan. Hancurkan! Pada akhirnya, hancurkan! Pemprov DKI selain menyiagakan landasan hukum sekenanya untuk alasan pembenar kebijakan penggusuran, entah berdasarkan Pergub/Perda/UU mengenai tata ruang atau lingkungan, tapi akhirnya inti dari dasar hukum adalah Undang-undang Ketertiban Umum (Tibum), yaitu masalah kepemilikan IMB, dan “diskresi”. Kalau toh warga yang tinggal di wilayah yang akan/sedang digusur sedang/masih mengajukan gugatan (proses) hukum yang sah di pengadilan negeri atau PTUN seperti pada kasus Bukit Duri, Pemprov DKI dan Kemenpupera tidak menghormati hukum yang sedang “status quo”, selalu dengan alasan yang dipaksa untuk dipercayai/dikatakan oleh aparat penggusur serta media-media mainstream di lapangan, bahwa tidak apa-apa digusur saja, toh belum ada putusan mengikat dari pengadilan.Pemprov DKI akan membiayai (dengan APBD atau dana non budgeter dari kewajiban pengembang) dan mengerahkan ribuan pasukan aparat gabungan Satpol PP, Polri, dan TNI dan alat berat beko (backhoe) untuk melakukan penggusuran paksa, tanpa peduli bahwa tindakan ini jelas melanggar hukum dan moral etika publik, menabrak prinsip-prinsip “good governance”. Gambaran besar peminggiran Dapat dikatakan penggusuran baru dilakukan Pemprov DKI setelah pemerintah sudah melakukan deal-deal/kesepakatan dengan para pengembang dan kontraktor tentang rencana pembangunan monumen infrastruktur fisik yang senantiasa dikatakan demi kepentingan umum/masyarakat Jakarta: proyek normalisasi sungai, proyek ruang terbuka hijau, proyek pembangunan rumah susun sewa, dan yang paling besar adalah proyek reklamasi (banyak rusunawa di masa Jokowi dan Ahok dibangun oleh pengembang untuk mendapatkan izin reklamasi, di antaranya Muara Baru dan Pesakih).Proyek-proyek pembangunan kota neo-developmentalis ini dipaksakan tidak peduli apakah ia ada alas hukum atau tidak, bahkan melanggar hukum/kovenan internasional PBB. Ketiadaaan alas hukum bisa ditutup dengan “diskresi gubernur” yang bisa mengalahkan peraturan/undang-undang/hukum yang menghadang/menghalanginya. Dan proyek-proyek monumen infrastruktur fisik ini banyak yang tidak dibiayai dengan APBD, melainkan dengan dana non-budgeter seperti dana kontribusi tambahan pengembang berkait reklamasi, CSR (Corporate Social Responsibility), kewajiban fasos fasum pengembang, atau kompensasi pelampauan koefisien luas bangunan (KLB).Pada dasarnya penggusuran bukanlah semata untuk memperindah atau memajukan kota dengan meminggirkan “warga tak taat hukum” atau “the great unwashed”, atau menggusur perkampungan yang dianggap kumuh. Segala upaya dibalik kebijakan penggusuran pada dasarnya adalah politik tanah, yaitu Pemprov DKI mengambil alih lahan yang digarap (dijadikan rumah dan tempat usaha) oleh rakyat biasa, demi perputaran modal, demi surplus dari akumulasi kapital.Ia selalu merupakan upaya “pembersihan” yang akan diikuti oleh harga properti di sekitarnya yang akan naik, dan semakin harga di situ naik, semakin kecil kesempatan warga miskin untuk bertahan di wilayah strategis di kota. Ia juga upaya meningkatkan ruang terbuka hijau yang telah habis disulap menjadi wilayah komersil (Senayan dan Pluit), perumahan developer (Kelapa Gading dan Sunter), atau daerah wisata (Pasar Ikan). Ia bukan upaya membangun kota yang adil, melainkan upaya peminggiran, atau yang disebut oleh David Harvey sebagai “dispossesion”. Warga Bukit Duri dan simpatisan di hari penggusuran akhir September 2016. Credit: Ciliwung Merdeka Tak ada pembenar penggusuran paksa di zaman demokrasi modern Menurut standar HAM warga yang digusur berhak memperoleh pemulihan hak yang tidak hanya terbatas pada hak atas perumahan yang layak, tapi juga mencakup pemulihan hak-hak lainnya, seperti akses pada nafkah dan pekerjaan, pendidikan anak-anaknya, (termasuk transportasi), dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya di komunitas. Kualitas kehidupan warga tidak boleh menjadi lebih rentan atau merosot, bila dibandingkan kehidupan sebelum penggusuran dan kehidupan sesudah penggusuran.Meskipun tidak memiliki/menguasai tanah melalui berbagai macam surat bukti kepemilikan tanah, warga yang digusur berhak untuk memperoleh jaminan hukum penguasaan tanah (legal tenure). Perlindungan “legal tenure” ini justru harus diutamakan bagi warga yang paling miskin. Penataan kampung (bukan penggusuran) harus menjadi bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan.Warga berhak untuk membuat pilihan-pilihan otonom ketika ia terkena dampak pembangunan. Karena itu rusunawa hanyalah salah satu pilihan bagi warga, bukan satu-satunya pilihan. Warga yang hendak digusur harus dilibatkan dalam konsultasi dan suara mereka didengar sejak tahap awal perencanaan dan penyusunan kebijakan penggusuran. Pembangunan harus bisa mereka nikmati juga.Penggusuran paksa dan pembangunan infrastruktur fisik monumental ini telah menghancurkan ikatan batin warga kampung kota dengan tanah, ruang, lingkungan, alam dan melahirkan segregasi sosial ekonomi dan budaya yang semakin parah di kota Jakarta ini. Ia mengikis budaya solidaritas warga kampung kota, serta telah meniadakan ikhtiar-ilhtiar otentik mandiri pola pendekatan pembangunan partisipatif, yang pada umumnya lahir sebagai “local genius”, yang dilakukan oleh komunitas-komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai unsur masyarat sipil terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup komunitas warga miskin kota, melalui berbagai macam stigma sebagai provokator, penghasut masyarakat.Seorang profesor kebijakan perkotaan dan kesehatan yang juga seorang psikiater di Amerika Serikat , Dr. Mindi Fullilove, menulis buku berjudul “Root Shock” yang mempelajari bagaimana warga Amerika yang mengalami “dispossesssion” atau perampasan kampung (neighborhood) mereka mengalami trauma psikologis.“Dampak jangka pendeknya cukup parah, termasuk kehilangan uang, kehilangan organisasi sosial, dan trauma psikologis. Dampak jangka panjang mencakup perampasan yang melumpuhkan secara sosial, dan yang paling penting, hilangnya kekuatan politik warga. Implikasinya serius bagi kesejahteraan warga kulit hitam di Amerika. Ia juga mndorong pertanyaan mengenai ekuatan dan kualitas dan demokorasi di Amerika.” —Abstrak dari buku Root Shock: How Tearing Up City Neighborhoods Hurts America, and What We Can Do About It, Mindy Fullilove, 2005 Mengingatkan yang dilupakan: Rakyat punya hak Pada hakekatnya hak-hak dasar rakyat itu sudah dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Hak rakyat untuk mengakses tanah, misalnya, itu dijamin oleh pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Hak rakyat untuk mendapat tempat tinggal dan lingkungan yang baik diatur dalam pasal Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”UU №1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 ayat 1 Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pasal 19 ayat 1 Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pasal 19 ayat 2 Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pasal 129 Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak: a. Menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; b. Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; c. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; d. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; e. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan f. Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.UU №2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pasal 9 ayat 2 Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik tersebut (Pasal 63 Peraturan Presiden №71/2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).UU №39/1999 tentang HAM Pasal 40 Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.UU №11/2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya) Pasal 11 ayat (1) Negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi yang berkelanjutan….UU №39/1999 tentang Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.Karena ternyata hampir semua pokok perkara sehubungan dengan hak warga negara untuk memperoleh tempat tinggal telah diatur oleh konstitusi, maka pemenuhan hak-hak dasar rakyat itu menjadi kewajiban negara. Jika negara, dalam hal ini pemerintah, tidak memenuhi tugas konstitusional tersebut, berarti mereka telah mengkhianati konstitusi.Jakarta, 19 Oktober 2016 I. Sandyawan Sumardi
