http://nasional.kompas.com/read/2016/10/29/12490021/jokowi.pastikan.tidak.ada.impor.beras.hingga.akhir.2016
Jokowi Pastikan Tidak Ada Impor Beras hingga Akhir 2016 Sabtu, 29 Oktober 2016 | 12:49 WIB TRIBUNNEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Dirut Pelindo II Elvyn G Masassya meninjau aktivitas bongkar muat Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal 1 di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Terminal Peti Kemas Kalibaru merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan Fase IA Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk. BOYOLALI, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia tidak akan mengimpor beras hingga akhir 2016 karena masih memiliki stok yang mencukupi kebutuhan hingga awal 2017. "Saya pastikan sampai akhir tahun tidak ada impor," kata Presiden seusai meninjau produksi padi teknologi Jajaran Legowo (Jarwo) Super di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (29/10/2016), seperti dikutip Antara. Presiden mengungkapkan, pada tahun ini, produksi beras meningkat drastis dari 1.030.000 ton pada periode September-Oktober 2015 menjadi 1.980.000 ton pada Oktober 2016. Stok beras ini, lanjut Presiden, cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga Mei 2017. Dia menjelaskan, produksi yang melimpah tersebut disebabkan penggunaan bibit unggul dan tidak terjadi kekeringan. "Tahun ini memang pertama air melimpah. Kedua, saya kira penggunaan-penggunaan benih-benih unggul ini memberikan hasil yang baik," kata Presiden yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Uji coba bibit padi unggulan varietas Inpari 32 di atas lahan 100 hektar di Boyolali tersebut rencananya akan diperluas ke wilayah Indonesia lainnya untuk melipatgandakan produksi dalam negeri. "Nanti kalau memang sudah benar, sudah betul, baru akan kita perluas lagi, kita lipatkan lagi sehingga tentu saja produksi nasional ini bisa meningkat tajam," kata Presiden. Dia mengatakan, pemerintah akan lebih dulu fokus dalam memperbesar stok beras yang sudah ada sebelum merencanakan untuk ekspor ke negara-negara tetangga. +++++ http://kbr.id/headline/10-2016/2_tahun_jokowi_jk__impor_beras_meroket/86094.html 2 Tahun Jokowi-JK: Impor Beras Meroket Kamis, 20/10/2016 16:40 WIB Ilustrasi. Aktivitas bongkar muat beras impor di pelabuhan. Tanpa tanggal. (Foto: bumn.go.id) Oleh : Ninik Yuniati KBR, Jakarta - Lembaga Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla gagal mewujudkan kemandirian pangan. Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan realisasi impor pangan strategis seperti beras saat ini sudah melampaui jumlah total impor tahun lalu. Impor Januari hingga Desember tahun lalu mencapai lebih dari 350 juta dolar Amerika. Sementara impor beras hingga pertengahan tahun ini sudah mencapai hampir 450 juta dolar Amerika. "Januari-Desember tahun kemarin, 351 juta sekian. Kemudian di 2016 baru sampai bulan Juli ini udah di atas, nilainya ini udah melebihi impor satu tahun kemarin. Untuk beras saja, baru setengah tahun tapi nilai impornya itu udah setahun yang kemarin, bahkan lebih. Nanti mungkin sampai bulan Desember bisa naik 200 persen," kata Ahmad Heri di kantor INDEF, Kamis (20/10/2016). Baca: Jaga Pasokan Pangan, Jokowi: Harus Berani Impor Ahmad Heri Firdaus memprediksi, impor bahan pangan lain seperti gandum dan bawang merah juga bakal membengkak pada akhir tahun. "Kalau gandum ini, kita lihat sampai bulan Juli saja sudah berapa persen dari tahun kemarin. Artinya ini bisa diprediksi sampai akhir tahun, ini tentu meningkatnya mungkin di atas 50 persen," kata Ahmad Heri. Keterpurukan Indonesia dalam bidang ketahanan pangan juga ditunjukkan dari peringkat di Global Food Security Index (Indeks Ketahanan Pangan Global). Heri mengatakan dari data GFSI Indonesia hanya menempati peringkat 71 dari 113 negara. Indonesia berada di bawah Vietnam dan Argentina. "Vietnam, negara baru kemarin, itu peringkatnya 57. Argentina, negara berkembang yang jauh di Amerika Latin sana, yang suka konflik segala macam, peringkatnya 37, sangat ironis sekali sebagai negara agraris," lanjutnya. GFSI merupakan instrumen untuk menilai ketahanan dan kerawanan pangan secara global, dari 109 negara di seluruh dunia. ++++++ http://agroindonesia.co.id/index.php/2016/05/10/beras-impor-penuhi-gudang-bulog/ Panduan Usaha Agribisnis, Kehutanan & Maritim Beras Impor Penuhi Gudang Bulog 10/05/2016 0 Comments in Laporan Utama, Pertanian, Tanaman Pangan by redaksi Panen raya padi yang terjadi ternyata tidak membuat serapan beras Perum Bulog melonjak. Bahkan, gudang-gudang Bulog lebih banyak menampung beras impor, yang sampai Maret 2016 sudah terealisasi 1,5 juta ton. Beras lokal? Sampai akhir April 2016 baru terserap 856.000 ton. Menteri Pertanian Amran Sulaiman kembali menyuarakan optimismenya bahwa produksi beras melimpah. Bahkan, saat panen raya di Desa Balirejo, Kecamatan Ankonang, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Rabu (4/5/2016), Amran menyebut stok beras di gudang Bulog sudah lebih dari 2 juta ton. “Itu baru satu bulan, masih ada masa panen satu bulan lagi,” ujar Amran. Mentan benar. Hanya saja, apakah beras 2 juta ton lebih di gudang Perum Bulog itu beras lokal? Tidak, ternyata. Mayoritas justru berasal dari petani asing alias beras impor! Tidak percaya? Simak penjelasan Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu. “Sampai akhir April, beras yang diserap Bulog mencapai 856.000 ton. Alasan klise, pengadaan Bulog rendah karena harga gabah di tingkat petani di atas HPP,” papar Wahyu. Lalu, dari mana sisa jutaan ton beras lainnya? Wahyu mengaku, per akhir Maret 2016 pihaknya sudah selesai menuntaskan izin impor yang diberikan pemerintah pada 2015 sebanyak 1,5 juta ton. Nah, jika serapan lokal ditambah dengan serapan impor, maka tidak aneh jika di gudang Bulog pun kini tersedia lebih dari 2 juta ton beras. Persoalannya, tahun ini Bulog mendapat tugas harus menyerap beras/gabah petani sebanyak 4 juta ton. Sanggupkah Bulog menyerap sisa gabah/beras petani minimal 1,5 juta ton lagi dari target yang sudah terealisasi 856.000 ton? Berat, memang. Apalagi, Bulog tidak bisa asal serap beras/gabah. “Mandat kami beli gabah jika harga di tingkat petani di bawah HPP,” tegas Wahyu. Asal tahu, dengan kondisi panen raya saat ini saja, harga gabah petani masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi hal itu. Rata-rata harga gabah kering panen (GKP) kualitas terendah di tingkat petani saja (dengan kadar air lebih dari 25% dan kadar hampa di atas 10%) selama Maret-April sebesar Rp3.794,05/kg dan Rp3.708,85/kg. Angka itu masih di atas HPP GKP yang dipatok Rp3.700/kg. Kondisi ini semua terjadi akibat data produksi padi yang keliru. “Saya sudah ingatkan sejak awal 2015, tapi pemerintah tetap ngotot produksi surplus dan tidak mau impor, meski ada El Nino. Data BPS juga bohong karena 75% berasal dari Kementan dan jajaran di bawahnya,” ujar guru besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa. Kalau sudah begini, jangankan bicara swasembada, untuk menstabilkan harga beras pun menjadi berat. AI
