PERNYATAAN SIKAP ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA PROPINSI KALIMANTAN BARATMengecam Penangkapan terhadap Pendeta Sugiyanto oleh Aparat Kepolisian! Hentikan Kekerasan, Intimidasi, Kriminalisasi Terhadap petani dan Aktivis Pejuang Agraria..!!!Salam adil, setara dan sejahtera!Penangkapan terhadap aktivis-aktivis gerakan rakyat oleh pihak kepolisian kembali terjadi samahalnya yang terjadi di Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya dibawah konsesi Perkebunan Sawit (Miwon Grup) PT Sintang Raya. Penangkapan tersebut sering kali disebabkan karena para aktivis tersebut membela kepentingan rakyat dan berhadap-hadapan dengan pihak korporasi atau pemilik modal. Kali ini bahkan penangkapan tersebut terjadi kembali di sekretariat bersama Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) di Jakarta. Pada tanggal 11 Oktober 2016 lalu, pukul 00.30 WIB, sekitar 15 aparat kepolisian berpakaian preman yang berasal dari Polres Tulang Bawang, Lampung menangkap Pendeta Sugiyanto karena diduga telah menghasut petani untuk melawan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL).Sebelumnya, pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 19.00 WIB, Pendeta Sugiyanto bersama kawan-kawan petani lainnya datang ke sekretariat bersama KPRI untuk mendiskusikan duduk perkara kasus yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Namun diskusi tersebut belum terjadi karena para pengurus dan pimpinan nasional KPRI sedang menggelar rapat rutin hingga terjadinya penangkapan oleh aparat kepolisian. Bagi pimpinan nasional KPRI, penangkapan terhadap Pendeta Sugiyanto tersebut tentu saja mengejutkan karena sebelumnya tidak pernah diketahui bahwa Pendeta Sugiyanto sedang dalam Target Operasi oleh pihak kepolisian.Terkait penangkapan tersebut, kami dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria Propinsi Kalimantan Barat mengecam penangkapan terhadap Pendeta Sugiyanto, yang selalu mendampingi Serikat Tani Korban Gusuran PT BNIL, oleh aparat kepolisian. Pendeta Sugiyanto dijadikan tersangka karena peristiwa bentrokan, pada tanggal 1 Oktober 2016, antara massa Serikat Tani Korban Gusuran PT BNIL dengan petugas pengamanan Swakarsa, di areal pendudukan lahan oleh warga di PT BNIL Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Peristiwa penangkapan ini sendiri menunjukkan bahwa upaya kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis gerakan rakyat masih terus berlangsung.Untuk permasalahan tersebut, warga telah mengadukan kasusnya ke Komnas HAM terkait pelanggaran pendudukan lahan mereka oleh PT. BNIL. Dari 6.500 hektare lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. BNIL tersebut, masyarakat hanya memperoleh relokasi seluas 3.000an hektare. Sementara PT. BNIL sendiri juga tersangkut masalah pelanggaran perizinan, khususnya terkait pelanggaran UU No 32 Tauhn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam UU tersebut diatur bahwa setiap kegiatan usaha harus memiliki izin lingkungan dan dokumen AMDAL, sedangkan saat ini PT BNIL telah melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan. Terkait hal ini pun, warga telah membawa persoalan ini ke Komisi II DPRD Provinsi Lampung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Hingga pada September 2016, sekitar 2000an petani di Tulang Bawang kemudian melakukan aksi pendudukan lahan perkebunan tebu PT. BNIL untuk melakukan perlawanan. Para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran PT. BNIL tersebut mendirikan tenda-tenda di sekitar areal perkebunan. Namun pada tanggal 1 Oktober 2016 lalu, aksi pendudukan lahan oleh petani Tulang Bawang didatangi Pamswakarsa dan kemudian memprovokasi warga hingga terjadi bentrokan. Peristiwa bentrokan tersebut mengakibatkan puluhan tenda terbakar dan belasan kendaraan roda dua hangus terbakar. Sebuah traktor juga turut terbakar beserta mobil yang diduga milik PT BNIL hancur. Dari peristiwa ini, POLDA Lampung kemudian mengerahkan empat kompi pasukan untuk menyerang warga yang masih menduduki lahan dan kemudian menangkap 12 orang petani serta menjadikan sejumlah aktivis yang mendampingi warga sebagai target operasi, termasuk salah satunya Pendeta Sugiyanto.Penangkapan terhadap Pendeta Sugiyanto dapat dimaknai sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan kepada PT BNIL yang jelas-jelas memang telah melanggar peraturan di Indonesia, serta merampas hak rakyat.begitu juga yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya yaitu PT Sintang Raya, yang telah jelas-jelas melanggar HUKUM tetap saja masih dapat beroperasi, celakanya ditengah Iizn yang bermasalah PT Sintang Raya melakukan tindakan kriminalisasi terhadap petani yang berjuang atas tanahnya. PT Sintang Raya sejak tahun 2014 telah dicabut Hak Guna Usahanya (HGU) namun pencabutan HGU tidak membuat PT Sintang Raya bergeming, perusahaan tetap beroperasi bahkan telah ratusan warga yang menjadi korban kriminalisasi PT Sintang Raya. Pasca kejadian tanggal 23 juli 2016 aksi demo besar-besar dari Serikat Tani Kubu Raya (STKR) Kubu Raya yang menuntut keadilan atas perampasan tanah yang dirampas oleh PT Sintang Raya dan juga menuntut pemerintah untuk segera mengeksekusi HGU PT Sintang Raya juga tidak di indahkan, bahkan ratusan petani dari kubu raya menjadi korban kriminalisasi atas pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah atas persoalan rakyat.Maka dari itu, kami dari Aliansi Gerakan Reforma Agararia (AGRA) Kalimantan Barat menyatakan sikap:1. Mengecam tindakan penangkapan terhadap Pendeta Sugiyanto dan bebaskan Pendeta Sugiyanto dari seluruh sangkaan serta tuntutan karena sesungguhnya yang dilakukan Pendeta Sugiyanto merupakan upaya membela hak-hak rakyat 2. Mengecam upaya-upaya kriminalisasi terhadap seluruh aktivis gerakan rakyat di Indonesia; 3. Laksanakan segera Eksekusi pembatalan Hak Guna Usaha PT Sintang Raya, yang cacat HUKUM, Cacat Administrasi. 4. Tangkap dan Penjarakan Pemilik Saham PT Sintang Raya yang jelas-jelas telah Mengangkangi HUKUM dan Pelanggar HAM. 5. Bebaskan seluruh kaum tani yang ditahan maupun yang sedang diproses hukum dipengadilan Negeri Mempawah. Antara lain a. Ihksan b. Katin c. Bambang Sudaryanto. 6. Tangkap dan Penjarakan mafia-mafia HUKUM dan Makelar tanah yang membantu proses beroperasinya PT Sintang Raya yang merugikan kaum tani dan rakyat serta negara indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memantau serta menyelidiki mafia-mafia tanah dan perizinan PT Sintang Raya.Pontianak, Kalimantan Barat, 30 Oktober 2016Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Kalimantan Barat KetuaWahyu Setiawan Narahubung: Wahyu Setiawan (085251168103).
[GELORA45] PERNYATAAN SIKAP ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Tatiana Lukman [email protected] [GELORA45] Sun, 30 Oct 2016 07:00:06 -0700
