Jokowi: Demonstrasi Bukan Hak Memaksakan Kehendak dan Merusak Senin, 31 Oktober 2016 | 11:05 WIB
http://nasional.kompas.com/read/2016/10/31/11053121/jokowi.demonstrasi.bukan.hak.memaksakan.kehendak.dan.merusak ANTARA/Setpres/Krishadiyanto Presiden Joko Widodo mengunjungi perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6). Presiden bersama rombongan mendarat di Lanud Ranai di Pulau Natuna, kemudian menggunakan KAL Sengiap II.4.55 menuju KRI Imam Bonjol-383 untuk melakukan peninjauan dan rapat terbatas bersama sejumlah menteri. KRI Imam Bonjol merupakan kapal perang yang pekan lalu menembak kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna. JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo angkat bicara soal rencana demonstrasi yang akan dilakukan oleh ormas Islam pada 4 November 2016. Demo tersebut untuk meminta Polisi mengusut kasus calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah menistakan agama. "Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," kata Jokowi di Jakarta, Senin (31/10/2016). Jokowi mengatakan, pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat setiap warga negara. Namun, pemerintah akan mengutamakan ketertiban umum. "Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkistis oleh siapa pun," kata Jokowi. Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebelumnya mengajak masyarakat untuk mengawal kasus Ahok yang ditangani Bareskrim Polri. (baca: Kapolri Minta Publik Kawal Kasus Ahok Tanpa Pengerahan Massa) Namun, ia menilai, pengawasan masyarakat tidak perlu dilakukan dengan pengerahan massa. "Kita adalah negara demokrasi, kita serahkan pada aturan main dan aturan hukum yang ada. Silahkan dikawal proses-proses hukum itu tanpa perlu untuk melakukan tekanan-tekanan dengan pengerahan massa," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/10/2016). Kapolri juga mengimbau masyarakat agar dewasa dalam menyampaikan pendapat dan berunjuk rasa. "Kami berkoordinasi dengan teman-teman yang akan melakukan aksi agar jangan mudah terprovokasi. Tolong jangan sampai anarkistis. Waktu dan tempat untuk menyampaikan pendapat sudah disediakan. Kami berkomitmen melindungi dan mengamankan selama dilakukan dengan damai," katanya. (baca: TNI Garda Depan Penjaga Pancasila) Imbauan itu merupakan respons Kapolri terhadap sejumlah provokasi yang tersebar secara viral untuk melakukan kekerasan pada aksi unjuk rasa. Tito mengatakan, polisi akan mengambil langkah hukum terhadap pengunjuk rasa yang melakukan kekerasan dan merusak. "Yang utama, kami didukung TNI untuk membuat rencana pengamanan agar masyarakat lebih terlindungi, lalu kami juga kerahkan anggota Brimob dari sejumlah wilayah. Intinya, kami berkomunikasi dengan baik untuk melindungi Jakarta," ujar Tito. Kompas TV Ahok Diperiksa Penyidik Bareskrim Polri Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: · Pilkada DKI 2017 · Pilkada Serentak 2017 Penulis : Ihsanuddin Editor : Sandro Gatra
