res : Armada penangkan ikan Rusia bukan bukan seperti yang dimiliki NKRI. Biasanya satu ekadron kapal penangkapn ikan terdiri dari beberapa trawler dan satu atau dua kapal “induk”, kapal induk ini terdapat pabrik dimana ikan-ikan yang ditangkap dibersihkan, diproses, dikalengkan, dijadikan tepung dsb dan langsung diangkut oleh kapal muatan untuk diekspor.
Apakah rezim neo-Mojopahit mampu mengadakan pembatasan quota ikan jenis A atau B dan C yang boleh ditangkap pada suatu musim, contohnya seperti yang dilakukan oleh Uni Europa terhadap negara anggotanya atau seperti di USA di Alaska dkitentukan dalam batas waktu tertentu? Hati.hati dengan rezim neo-Mojopahit ini, mereka adalah rempen (rezim pengusaha) jadi apa saja yang bisa dijual atau digadai mereka lakuan tanpa pikir panjang, konsekwensi dari politik ekonomi demikian pasti akan mengakibatkan rakyat daerah diluar Jawasentris lebih dimiskinkan pada masa-masa mendatang. http://www.beritasatu.com/ekonomi/396434-menteri-susi-undang-rusia-berinvestasi-di-20-wilayah-skpt.html Selasa, 01 November 2016 | 01:00 Menteri Susi Undang Rusia Berinvestasi Di 20 Wilayah SKPT Seorang nelayan mengumpulkan hasil tangkapannya di Pantai Kema, Bitung, Sulawesi Utara, Senin 7 Maret 2016. (Antara) Jakarta - Pemerintah Indonesia mengundang Rusia berinvestasi di 20 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang akan dibangun di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan Indonesia. Terutama, investasi membangun infrastruktur, sarana dan prasarana pengolahan produk kelautan dan perikanan, sistem rantai pendingin (cold chain system), energi terbarukan, serta pengembangan budidaya perairan terintegrasi (integrated aquaculture). Ajakan investasi itu sebagai bagian dari upaya Indonesia dan Rusia memperkuat kerjasama, termasuk di sektor kelautan dan perikanan. Kerjasama itu mencakup penguatan perdagangan produk perikanan di kawasan Eropa Tengah dan Timur, serta kerjasama maritim dalam hal pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teregulasi (illegal, unreported and unregulated /IUU fishing). Kerjasama di sektor perdagangan meliputi perluasan akses pasar bagi produk perikanan Indonesia. Termasuk, dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bagi aparatur serta pelaku usaha Indonesia. Dengan demikian, dapat memenuhi standar kualitas dan kesehatan. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan Custom Union, sebagai salah satu implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) Indonesia-Rusia. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti dengan Menteri Industri dan Perdagangan Federasi Rusia Denis Manturov. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut kerjasama investasi kelautan dan perikanan yang sebelumnya telah dibahas dalam kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Sochi, Rusia, dan dalam kerangka penguatan kerjasama kelautan dan perikanan dengan mitra di Rusia pada 17-21 Mei 2016. "Kami ingin menawarkan kepada Rusia, terutama perusahaan tambang dan energi asal Rusia, Blackspace. Yakni, industri pengolahan ikan dan infrastruktur pelabuhan. Untuk tahap awal, Blackspace direncanakan akan membangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) di empat lokasi pelabuhan perikanan. Yakni, Lampulo- Aceh, Untia-Makasar, Sendang Biru-Malang, Prigi-Trenggalek”, kata Susi dalam keterangan tertulis terkait pertemuan bilateral, Senin malam (31/10). Selain itu, lanjut dia, kepada Rusia juga ditawarkan kerjasama di bidang transportasi penerbangan. Yakni, untuk mendukung pengawasan dan memperkuat infrastruktur pembangunan SKPT. Menurut Susi, ajakan kerjasama tersebut mendapat reaksi dari Menteri Denis Manturov. "Kerjasama di bidang penerbangan, saya pikir dapat mengembangkan kota-kota kecil yang memiliki potensi besar," kata Denis Manturov, seperti dilansir dalam keterangan pers KKP. Selain itu, Susi mengajak Rusia untuk menjaga hubungan baik dan menindak lanjuti kerja sama kedua negara, terutama sharing data. "Diharapkan dengan kerjasama ini, Indonesia dan Rusia menjadi negara beda benua yang melakukan koordinasi serta konsolidasi lebih giat, terutama dalam memerangi IUU fishing dan mengembangkan 20 wilayah pembangunan SKPT," kata Susi.
