http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/10/29/163700626/ke.mana.larinya.uang.tebusan.tax.amnesty.
Ke Mana Larinya Uang Tebusan "Tax Amnesty"?
Sabtu, 29 Oktober 2016 | 16:37 WIB
KOMPAS.com/Kristianto Purnomo Ilustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir pekan ini jumlah uang tebusan program
pengampunan pajak yang tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan telah menembus Rp 97 triliun. Sementara itu harta yang
dideklarasikan sudah mencapai di atas Rp 3.800 triliun.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, uang tebusan dari
program tax amnesty otomatis masuk sebagai penerimaan pajak.
"Tebusan yang sebesar Rp 97 triliun itu menjadi bagian dari realisasi
penerimaan pajak yang saat ini mencapai sekitar Rp 850 triliun," kata Hestu
dalam diskusi yang digelar di Nusantara IV DRP, Jakarta, Sabtu (29/10/2016).
Dia mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam
APBNP 2016 sebesar Rp 1.355 triliun. Adapun target tebusan masuk dari amnesti
pajak hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 165 triliun.
"Pertanyaan menggelitik, dan ini masyarakat secara umum menanyakan kemana
larinya uang pajak?" kata Hestu.
Menurut dia, pertanyaan ini sangat dilematis bagi Direktorat Jenderal Pajak.
Sebab, sebutnya, Direktorat Jenderal Pajak hanya lah institusi yang bertugas
untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat sebagai penerimaan negara.
"Penggunanya bukan di kami. Seharusnya kami mendorong institusi atau lembaga
lain yang menggunakan anggaran ini yang bicara," kata Hestu.
Misalnya, sambung dia, Kementerian Pendidikan seharusnya menyampaikan kepada
masyarakat bahwa bantuan operasional sekolah ini diberikan dari pajak yang
dibayar masyarakat.
Contoh lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga semestinya
mengumumkan kepada masyarakat bahwa jalan dan jembatan yang dibangun ini dari
APBN. APBN tersebut berasal dari uang rakyat dalam bentuk pajak.
Demikian juga dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang juga
mendapatkan suntikan dana dari APBN.
"Termasuk bupati/Gubernur/kepala daerah karena mereka juga menerima Dana
Alokasi Umum/Khusus dari APBN," ujar Hestu.
"DJP enggak bisa bilang ke mana uang pajak ini, karena bukan kami yang
melaksanakan program pendidikan, membangun jembatan dan jalan, serta jaminan
kesehatan," tambah dia.
Penulis : Estu Suryowati
Editor : Erlangga Djumena
