Bagaimanapun, Ahok adalah gubernur. Megawati atau siapapunnggak boleh bilang
seolah Ahok dihalangi jadi gubernur. Itu fitnahnamanya. Apalagi ikut latah
bicara yang nggak perlu. Cukup
tunjukkan saja sikapnya terhadap kemajemukan, kebinekaan. Jangan
cuma cuap-cuap teoritis apa itu keberagaman, bagaimana para
pejuang mendirikan Indonesia blabla, tapi tunjukan juga prakteknyadalam sikap
sehari-hari. Ibarat foto, tidak perlulah berpose yang
menggambarkan "ini lho saya", tapi cukup pose yang "ini-lah saya."
Rakyat sudah muak dengan pemimpin dan tokoh yang doyan nampang.
Soal pidato Ahok di Kepulauan Seribu, suka atau tidak, ya sudah
menjadi bubur. Tidak bisa dikembalikan jadi nasi. Tidak bisa lagi
kita berkata persoalan itu dibesar-besarkan atau dikecil-kecilkan.Situasinya
sekarang sudah mengharuskan untuk meletakkan persoalan
pada tempatnya. Jangan malah latah mengomentari pidato Ahok
yang membawa-bawa agama (al. surat Al Maidah) itu. Berikan saja Ahok kesempatan
(dalam konteks kepemimpinan bersih & jujur)
untuk menjelaskan kapasitasnya saat berpidato itu. Sesuaikah isipidato dengan
kapasitasnya menurut UU pemerintahan daerah maupun
UU pilkada?
Persoalan yang mendesak sekarang ini adalah kemunculan pemimpin /
tokoh yang bersikap kenegarawanan, yang bicara tentang konstitusi.
Bukan saatnya pemimpin / tokoh untuk ngecap teori maupun sejarah
pendiri Indonesia, apalagi ikut hanyut dalam ribut-ribut penistaan
agama.
Juga, bukan saatnya memberlakukan pasal penodaan agama (156 KUHP?)
selagi definisi 'penodaan' belum jelas begini. Tambah ribet nanti.
--- jonathangoeij@... wrote:
saya rasa Ahok jadi gubernur sekarang dan Ahok jadi gubernur yad kasusnya
berbeda. sebagai ban serep (wagub) ya dipasang kemobil kalau ban-nya meletus
kempes kena paku atau dalam hal ini sang gubernur berhalangan tetap, tapi
itupun dengan penolakan yang besar sekali.
tentang ke pulau seribu sebagai apa kelihatannya tidak jadi persoalan besar
dalam hal ini, yg dipersoalkan besar2an adalah kata2 yg ada al maidah itu. ini
kenyataan yang ada. saya rasa hal ini dimanfaatkan secara politik dengan
menggunakan delik penghinaan agama sehingga apabila diterima akan menggagalkan
pencalonan. hal ini kembali kemasalah dicampur adukkannya kehidupan keagamaan
dengan kenegaraan kembali ke pasal penodaan agama itu.
ngomong fair-nya pasal penodaan agama ini awalnya ditetapkan Soekarno bapak
Megawati itu melalui ketetapan presiden yg kemudian dijadikan uu bahkan
dimasukkan dalam kuhp dijadikan pidana.
On Monday, October 31, 2016 9:25 PM, ajeg wrote:
Sebelum terlalu jauh ke soal agama, menurut saya pertanyaan
Megawati itu perlu diluruskan dulu supaya tidak melebar menjadi
fitnah dst. Faktanya toh Ahok bisa - dan boleh - jadi gubernur
bahkan tanpa ada yang memilihnya untuk itu.
Lalu, masalah Ahok sendiri mestinya semua pihak tidak berlomba
memperbesarnya menjadi persoalan SARA. Ahok sudah minta maaf,sudah mengaku
salah, ya sudah. Tinggal diminta penjelasannya saja
dalam konteks kepemimpinan bersih & jujur: kunjungan ke Kepulauan
Seribu itu dalam urusan apa; urusan dinas, khotbah, atau kampanye?
Cukup.
Ini bisa menjadi awal yang damai untuk mulai membatasi ikut campurnya
pemerintah (dalam hal ini gubernur) dalam kehidupan beragama.
--- jonathangoeij@... wrote:
Ya sudah jelas si Ahok itu gubernur.
Saya rasa yang jadi permasalahan disini adalah ikut campurnya pemerintah dalam
kehidupan beragama, terutama sekali adanya pasal penghinaan agama yg tidak
tanggung2 dijadikan pidana. Saya rasa sebaiknya berbagai pasal yg mengakibatkan
ikut campurnya administrasi negara dalam kehidupan beragama masyarakat itu
dihapus saja, hanya mengakibatkan perpecahan dan intoleransi, masyarakat
di-kotak2kan berdasarkan agama, pengertian mana ajaran agama yg benar menjadi
cupat dan ditentukan oleh segelintir orang saja yang mempengaruhi mainstream
tanpa masyarakat mempunyai kebebasan menafsirkan sesuai dgn pemahaman masing2
sesuai dengan perkembangan spriritual masing2. Salah omong sedikit saja sudah
langsung disambar dengan penistaan agama. Agama jadi politk.
--- ajegilelu@... wrote :
Sekarang Ahok apa?
--- chalik.hamid@... wrote:
Megawati Pertanyakan Kenapa Ahok tak Boleh Jadi Gubernur
Intan fauzi • Senin, 31 Oct 2016 16:28 WIB
Ketum PDI Perjuangan di sela-sela pelatihan Mubalig di DPP PDI Perjuanga, Jl
Pangeran Diponegoro, Cikini, Jakpus.
Foto: MTVN/Intan FauziMetrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Megawati
Soekarnoputri sudah mengetahui soal rencana demo besar-besaran yang akan
dilakukan pada 4 November mendatang. Demo itu bertujuan menuntut kepolisian
memenjarakan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
karena dinilai menistakan agama.
Megawati heran mengapa toleransi di Indonesia masih sangat rendah. Sebab,
dengan alasan Ahok memiliki ras Tionghoa dan nonmuslim, beberapa organisasi
masyarakat (ormas) agama menolak Ahok jadi gubernur"Sekarang terus terang saja,
temannya Djarot yang saya sandingkan, Pak Ahok, kenapa dia enggak boleh jadi
gubernur? Apa karena dia matanya sipit, agamanya nonmuslim?" ujar Megawati saat
membuka Pelatihan Mubalig Kebangsaan di Kantor DPP PDI Perjuangan , Jalan
Pangeran Dipenogoro, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2016).Calon Gubernur DKI
Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama. Foto: MI/Arya Manggala
Presiden ke-5 RI itu mengatakan, apa yang akan disampaikan saat demo pada 4
November tidak mencerminkan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara
Indonesia. Padahal, lanjut Megawati, Indonesia mampu merdeka tak terlepas dari
tokoh-tokoh Islam.
"Apa itu Indonesia? Mulai memisahkan diri, ras, agama, daerah, lalu bagaimana
yang namanya Indonesia yang dibuat para pejuang kita termasuk mereka yang
beragama Islam untuk mendirikan Indonesia? Kemana pikiran rasional, logic, dan
objektif?" kata Megawati.
Megawati juga tidak setuju bila masyarakat membawa-bawa unsur agama dalam
membela sebuah kepentingan. Mereka mengharuskan pemimpin di Indonesia berasal
dari golongan tertentu. Padahal, penduduk Indonesia sangat beragam.
"Lalu kalau kulitnya hitam, kalau cokelat, lalu kalau matanya besar berbinar,
lalu kalau matanya sipit, matanya biru seperti di Aceh, apa harus kita
salahkan? Lalu tidak boleh bilang dia orang Indonesia asli? Siapa yang salah
kalau kita bertanya soal salah dan benar," kata Megawati.
"Kalau semuanya mesti sama, yang ada di sini saja, rambut hitam semua tapi
wajah beda-beda, siapa yang bikin? Ibu kita? Bapak kita? yang buat adalah Allah
SWT," kata putri Proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia itu.
(MBM)
