Masih segar dalam ingatan, KetuaUmum PDI Soerjadi membutuhkanrestu Soeharto 
untuk menarik Mega &Guruh sebagai pendongkrak suaraPDI pada pemilu 92.

   --- SADAR@... wrote: 
From: B.DORPI P. Sent: Tuesday, November 8, 2016 8:30 AM
http://www.suaramerdeka.com/harian/0312/10/nas5.htm Rabu, 10 Desember 2003      
         Rivalitas Tiga Putri BK              Rachmawati (kiri) dan Megawati    
    
|  |  |

TRAUMA. Itulah kesan yang muncul atas keluarga presiden pertama RI Bung Karno 
(biasa disingkat dengan BK) pada awal kejatuhan pemerintahannya. Hal tersebut 
wajar karena ketika itu mereka masih buta politik, tiba-tiba harus meninggalkan 
istana: ketika terjadi pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru.   Tak sebatas 
itu, perlakuan-perlakuan rezim yang berkuasa atas Bung Karno dan keluarganya 
membuat mereka semakin tidak nyaman. Wajar pula jika anak-anak proklamator itu 
menjelang Pemilu 1982 membuat kesepakatan tak berpartisipasi aktif dalam 
organisasi atau partai politik (parpol).   Selain itu, dasar kesepakatan 
tersebut adalah ingin mencontoh Bung Karno yang berdiri di atas semua golongan 
dan parpol. Pertimbangan lain, tak ada satu pun partai, termasuk PDI, yang 
memperjuangkan dan meneruskan semangat marheinisme: ajaran Soekarno yang 
dijadikan asas PNI pada 1952. PNI pun kemudian berfusi ke dalam PDI pada Pemilu 
1973.   Konsensus itu disepakati oleh Guntur , Megawati, Guruh, Sukmawati, 
Rachmawati, Bayu, dan Taufan di rumah Guruh Jl Sriwijaya Jakarta. Namun, baru 
beberapa tahun berjalan, dalam perkembangan politik kemudian tiba-tiba Guruh 
dan Megawati "membelot" dari kesepakatan dan masuk ke politik praktis.   
Soerjadi, Ketua Umum DPP PDI waktu itu merekrut dua anak Bung Karno untuk 
mendongkrak suara partainya. Tampilnya dua anak prokalamtor itulah yang 
menyemarakkan setiap kampanye yang digelar PDI.   Melihat dua saudaranya terjun 
ke politik praktis, Rachmawati memberi respons kurang baik karena khawatir 
keduanya hanya akan dijadikan alat penarik suara. Tentu dia percaya Mega dan 
Guruh punya pertimbangan sendiri.   Lalu, Rachma lebih memilih jalur pendidikan 
melalui Yayasan Pendidikan Soekarno untuk mengembangkan ajaran Soekarno. Adapun 
Sukmawati masuk dalam Gerakan Rakyat Marhaen (GRM) pada 1993.   Perkiraan 
Rachma tidak meleset karena dua anak Bung Karno mampu mendongkrak suara PDI 
dari 40 kursi di DPR pada 1987, menjadi 56 kursi pada 1992. Pemerintah Soeharto 
juga tersentak ketika Guruh pada Sidang MPR 1993 mencoba masuk daerah rawan 
saat itu, yaitu mencalonkan sebagai calon presiden.   Tren kenaikan suara PDI 
dan munculnya calon presiden Guruh pada saat itu membuat gerah pemerintahan 
Soeharto, sehingga para elite Orde Baru saat itu tak bisa tidur nyenyak dalam 
menghadapi Pemilu 1997. Apalagi akses Megawati yang terpilih menjadi Ketua Umum 
DPP PDI pada 1994 cukup merisaukan.   Lalu, terjadilah rekayasa politik untuk 
mendepak Mega dari PDI dan DPR dengan menampilkan Soerjadi sebagai Ketua Umum 
PDI dengan konsesi politik tak akan mencalonkan presiden selain Soeharto saat 
itu.   Dalam kondisi seperti itu, Sukma yang aktif dalam GRM yang didirikan 
pada 1981 bersama LSM dan ormas prodemokrasi menyatakan protes atas 
ketidakdilan yang diberlakukan kepada Mega dan PDI saat itu.   Belum ''Bersih'' 
  Apalagi, saat itu nama Soekarno banyak dipersoalkan karena dinilai belum 
''bersih'', terutama soal ajarannya. Marhaenisme dilarang melalui Tap MPR Nomor 
32 Tahun 1967 karena disebut-sebut sebagai marxisme yang diterapkan di 
Indonesia .   Wajar pula jika Sukma kemudian memberikan dukungan kepada Mega 
setelah melebur dalam Majelis Rakyat Indonesia (Mari) pada akhir Juni 1996.   
Sukma adalah sosok putri Bung Karno yang menyukai seni dan cenderung bergaya 
eksentrik. Selain seni, dia ternyata senang berpolitik. Karena itu, tak heran 
jika sejak awal dia duduk di GRM kemudian bergabung ke Mari untuk mendukung 
gerakan prodemokrasi.   Seperti halnya Mega, Sukma pun pada era euforia 
demokrasi pada Pemilu 1999 bergabung ke politik praktis, yaitu menjadi figur 
yang dipasang oleh partai pimpinan Ny Supeni untuk mendongkrak perolehan suara. 
  Atas keinginan tetap memperjuangkan marhenisme Bung Karno, pada pemilu 2004 
dia mendirikan partai yang berasas marhenisme. Dia tidak mau bergabung dengan 
Megawati karena PDI-P dinilainya tak lagi memperjuangan ajaran Soekarno.   
Kesan tidak akur memang ada. Namun, Sukma dalam pertentangan dengan Mega tidak 
mengambil jalan konfrontatif. Dia hanya tidak merasa sreg dengan PDI-P yang 
tidak berasas ajaran Bung Karno. Lantas dia pun memilih mendirikan partai 
sendiri.   Lain halnya hubungan antara Mega dan Rachma. Pertentangan keduanya 
begitu terlihat. Tak jarang kritik-kritik tajam yang cenderung mendiskreditkan 
di antara keduanya begitu keras. Hal itu terlihat betapa tidak senangnya Rachma 
ketika Mega berkonspirasi dengan kekuatan politik lain menggusur Presiden 
Abdurrahman Wahid (Gus Dur).   Secara terang-terangan ketika Gus Dur lengser 
dalam SU MPR 2001, Rachma langsung berpihak kepada cucu pendiri NU KH Hasyim 
As'yari itu.   Dalam perjalanannya dia pun menjadi anggota keluarga Bung Karno 
yang terjun ke politik praktis menyusul Mega dan Sukma dengan mendirikan Partai 
Pelopor.   Rachma pada 29 Agustus mendirikan partai itu di Asrama Haji Pondok 
Gede, Jakarta. Dia mengklaim dirinya paling murni memperjuangkan ajaran Bung 
Karno dengan substansi inti adalah antiimperialisme.   Terhadap pemerintahan 
Mega, Rachma kerap melancarkan kritik keras. Dia menilai pemerintahan Mega 
tidak lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Masalah KKN masih menjadi 
bahan kritikannya. Tidak jarang dia menyebut pemerintahan sekarang sebagai Orde 
Baru Jilid II setelah pemerintahan Orba Jilid I yang dipimpin Soeharto.   
Bahkan, dalam berbagai kesempatan dia menekankan perlunya perubahan dan 
mengajak kekuatan lain untuk melakukan hal itu. Kata perubahan itu tentu saja 
dialamatkan kepada Megawati yang dinilai tidak mampu memberantas KKN dengan 
membiarkan lahirnya KKN baru. Itulah yang dia sebut sebagai biang dari tak 
berakhirnya krisis.   Atas serangan dan berpihakan Rachma kepada lawan-lawan 
politiknya, Mega tidak pernah merespons. Masalah keakraban Rachma dengan 
lawan-lawan politik yang akan menggusur Mega pun tak banyak dikomentari.   
Hanya dalam satu kesempatan Taufik Kiemas, suami Mega, ketika ditanya soal itu 
berkomentar, ''Kita tidak bisa mengurus dapur orang lain.''   (A Adib-e)
   

Kirim email ke