Wiranto: Jangan Desak Presiden Ungkap Aktor Politik di Balik Unjuk Rasa 4 November
Rabu, 9 November 2016 | 13:12 WIB Kristian Erdianto Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di gedung Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016). JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta kepada seluruh pihak tidak mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengungkap aktor politik dibalik kerusuhan pada unjuk rasa 4 November. Menurut Wiranto, Presiden Jokowi sudah memiliki pertimbangan matang saat menyampaikan satu hal kepada masyarakat. "Presiden itu sudah memiliki pertimbangan tertentu untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, tapi tidak usah dipaksa. Presiden itu jangan didesak. Presiden kan tugasnya juga banyak dan tanggung jawabnya besar," ujar Wiranto saat ditemui di gedung Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016). Wiranto memastikan kepolisian akan memproses hukum siapapun yang terbukti menjadi aktor politik dan menyebabkan kerusuhan. "Oleh karena itu pada saatnya ada proses hukum bagi siapapun yang melanggar hukum," ungkapnya. Presiden Jokowi sebelumnya menyebut ada aktor politik yang menyebabkan kerusuhan saat unjuk rasa pada 4 November 2016 lalu. Aksi unjuk rasa yang menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena dianggap menista agama ini berjalan tertib hingga pukul 18.00. Namun satu jam kemudian, kericuhan pecah. Sekelompok orang yang diduga pedemo bentrok dengan aparat. Tercatat, 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri atau umum dirusak. Tiga kendaraan di antaranya dibakar. Sejumlah pihak kemudian mendesak Jokowi mengungkap aktor politik yang disebut menunggangi kerusuhan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden menyebutkan nama atau pihak yang menjadi aktor politik kericuhan. (Baca: Fahri Hamzah Desak Presiden Sebut Aktor Politik Penyebab Kerusuhan) Menurut Fahri, demonstrasi tersebut murni gerakan masyarakat yang menyatakan ketidakpuasan terhadap proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Desakan yang sama juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. Menurutnya Informasi setengah-setengah yang diberikan Presiden, malah membuat banyak masyarakat dan tokoh politik bertanya-tanya. (Baca: Demokrat: Berbahaya jika Jokowi Tak Klarifikasi Siapa Aktor Politik yang Dimaksud) Syarief mengatakan hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan di antara tokoh politik partai dan berpotensi merusak persatuan. Sementara Presiden Jokowi memastikan sosok aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) malam, akan diungkap. Aktor tersebut juga akan diusut melalui mekanisme hukum. (Baca: Jokowi Sebut Aktor Politik 4 November Akan Diungkap dan Diproses Hukum)
