Secara ilmiah tidak ada standard money supply itu harus berapa. Yg bisa bikin harga duit itu naik atau turun adalah pertambahan atau pengurangan dari money supply yg sdh ada dipasar.
Kalau money supply bertambah dari satu titik ketitik lain, artinya value of money berkurang. Ini misalnya pemerintah cetak duit. Kalau money supply berkurang dari satu titik ketitik lain, artinya value of money bertambah. Ini misalnya pemerintah mengeluarkan hutang dalam bentuk obligasi, Tbond/government bond. Pemerintah mengeluarkan hutang dan yang beli masyarakat. Ini artinya duit balik dari masyarakat ke pemerintah. ini namanya: kontraksi moneter artinya money supply yg beredar berkurang. Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Friday, November 11, 2016 8:15 PM To: '[email protected]' <[email protected]>; 'Chan CT' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]> Subject: [GELORA45] Biayai APBN 2017, Pemerintah Siapkan Prefunding Rp 40 T-menaikan harga uang BI mesti tidak mengeluarkan uang terlalu banyak sehingga harga rupiah tidak berharga. Secara ilmiah jika peredaran uang banyak maka harga uang menjadi rendah sebaliknya jika peredaran uang sedikit makan harga uang menjadi tinggi Pemerinah mesti kerja sama dengan BI kalau bisa uang pecahan Rp. 100.000, Rp. 50.000, Rp. 20.000, Rp. 10.000, Rp. 5.000 ditarik saja Kita manfaatkan uang Rp. 100, Rp. 500, Rp. 1000, sehingga harga uang menjadi berharga. Di medsos uang ini dihargai tinggi karena langka, malah uang 100 warna kuning dicari oleh orang singapura Sedang uang logam Rp. 100 bergambar rumah minang kelauran tahun 70 an dihargai 50.000 From: [email protected] <mailto:[email protected]> [mailto:[email protected]] Sent: Friday, November 11, 2016 3:21 PM To: GELORA_In Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Biayai APBN 2017, Pemerintah Siapkan Prefunding Rp 40 T Biayai APBN 2017, Pemerintah Siapkan Prefunding Rp 40 T Jum'at, 11 November 2016 | 14:10 WIB Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan melakukan prefunding di kuartal IV 2016. Prefunding dilakukan untuk menggenjot belanja negara di awal tahun. Menurut Sri Mulyani belanja yang cepat terealisasi akan membuat penyerapan anggaran tepat waktu. Namun penerimaan negara di awal tahun masih sedikit sehingga pemerintah butuh dana talangan. Dengan prefunding, ia berharap belanja bisa langsung dieksekusi pada kuartal I 2017. "Langsung bisa diimplementasikan tanpa menunggu proses dari DIPA , procurement, dan lain-lain," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 10 November 2016. Menkeu menambahkan kebutuhan belanja pada Januari 2017 diperkirakan mencapai Rp116 triliun. Belanja tersebut mencakup pembayaran gaji pegawai dan pagu dana alokasi umum (DAU) termasuk yang ditunda pembayarannya. Baca: Trump Terpilih, Sri Mulyani: Kebijakan di Asia Terpengaruh Sri mengatakan prefunding dilakukan dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SBN). Ia mengaku membuka peluang di pasar domestik dan global. Prefunding di pasar domestik dapat dilakukan meIaIui IeIang maupun private placement. Dalam rangka pembiayaan APBN 2017, penerbitan SBN neto ditargetkan sekitar Rp 40 triliun. Skema prefunding dalam bentuk SBN dipilih karena pasarnya relatif menguat selama 2016 meski ada ketidakpastian pasar keuangan global. Hal ini terlihat dari menurunnya yield SUN seri benchmark dan meningkatnya minat pembelian SBN oleh investor domestik maupun investor asing. Selain prefunding, belanja negara juga akan dipenuhi dengan SILPA. Pemerintah juga akan menggenjot penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP. "Penerimaan perpajakan kami usahakan naik pada November dan Desember sehingga bisa memberi tambahan dari sisi reserve untuk bisa mendanai Januari 2017," kata Sri Mulyani. Baca: Properti Rasakan Dampak Positif Amnesti Pajak Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan siap merespons rencana pemerintah melakukan prefunding. "Kami siap menjaga likuiditas dengan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk pemerintah," katanya. Menurut Agus, angka likuiditas dana bank komersil di Bank Indonesia di akhir tahun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dana tersebut meningkat dari tahun lalu di bawah Rp 200 triliun menjadi sekitar Rp 330-350 triliun tahun ini.
