Setelah Samarinda, Pemerintah Cegah Teror Bom Terjadi di Tempat Lain Selasa, 15 November 2016 | 12:14
http://sp.beritasatu.com/home/setelah-samarinda-pemerintah-cegah-teror-bom-terjadi-di-tempat-lain/117453 Menko Polhukam Wiranto [beritasatu] Berita Terkait § Jakarta Normal Kembali, Pelaku Bisnis Dan Wisatawan Tak Takut § DPR Minta Polri Tak Perlu Tetapkan Siaga Satu Di Jakarta § Polisi Antisipasi Ancaman Teror Jelang Natal Dan Tahun Baru § BIN Antisipasi Teror Jelang Natal dan Tahun Baru § Penerbangan Indonesia Dalam Status Kuning [JAKARTA] Pemerintah meningkatkan kewaspadaan pasca terjadinya ledakan bom molotov di depan Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (13/11). Hal itu supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi di tempat lain. "Kita bahas bagaimana melakukan langkah-langkah antisipasi supaya tidak terulang lagi. Kita coba menetralisir berbagai sumber-sumber ancaman supaya masyarakat itu aman, tentram," kata Menko Polhukam Wiranto usai rapat di Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (14/11) malam. Hadir pada rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, dan Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius. Sebagaimana diketahui, akibat bom di Samarinda, satu orang anak kecil berusia 2 tahun tewas. Dia sempat dirawat, namun nyawanya tidak tertolong karena menderita luka bakar sangat serius. Wiranto menjelaskan pemerintah berusaha memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat. Namun dia meminta partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga keamanan supaya kejadian bom seperti di Samarinda bisa dicegah. Pihaknya telah memetakan kemungkinan akan terjadi aksi serupa di tempat lain. "Kita semua punya kewajiban untuk menjaga lingkungan masing-masing. Kita cegah bersama berbagai teror yang terjadi," tegasnya. Dia menambahkan selain masalah bom, rapat juga membahas berbagai isu terkini. Termasuk masalah dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Semua dibahas masalah bom, masalah demo, masalah kerusuhan yang terjadi, masalah bencana alam. Semua yang dalam cakupan Menko Polhukam," ujarnya. [R-14]
