Menolak Desanya di Gusur, Warga Sukamulya Sambut Tim Pengukur Lahan Untuk 
Negosiasi
15 November, 2016207   
MRB, Majalengka. Ribuan warga desa Sukamulya, Kertajati Majalengka Jawabarat, 
pagi ini bergerak menuju ke jalan jalan masuk Desa Sukamulya, mereka berencana 
bernegosiasi agar pengukuran dengan tim Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang 
kabarnya akan melakukan pengukuran lahan di desa Sukamulya untuk pembangunan 
bandara Internasinal Jawa Barat (BIJB), tim pengukuran lahan akan dikawal 
kurang lebih 1.200 personil gabungan TNI dan POLRI.Menurut keterangan Bambang, 
sekertaris Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS), warga maupun pihak desa 
belum pernah mendapat pemberitahuan tentang rencana pengukuran, kami meminta 
pemerintah mendengarkan keinginan warga.“Hari ini kami ingin bernegosiasi 
dengan pihak pemerintah jika nanti datang, tapi jika pemerintah tetap 
memaksakan kehendaknya kami sudah bersepakat seluruh warga desa disini untuk 
mempertahankan dengan segala kemampuan yang kami miliki. Ini tempat tinggal 
kami dan tempat kami hidup. Pemerintah seharusnya mengerta masalah ini” tambah 
Bambang.Bambang juga menyampaikan kepada semua pihak, untuk mendoakan dan 
memberikan dukungan terhadap warga desa Sukamulya untuk mempertahankan tanah, 
dan jika terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama pada hari ini, kami hanya 
minta semua public tahu kebenaran apa yang terjadi dan tidak diplintir 
pemberitaanya, kami sangat senang jika semua orang membantu publikasi tentang 
apa yang terjadi di desa kami.Di temui di tempat terpisah Sekjen Aliansi 
Gerakan Reforma Agra (AGRA) Moh. Ali turut mengecam  perampasan tanah desa 
Sukamulya serta mendukung perjuangan masyarakat desa Sukamulya, Jawa Barat 
untuk mempertahankan tanah dari ancaman perampasan untuk proyek Bandara 
Internasional Jawa Barat (BIJB).“Kami menuntut kepada pemerintah Jokowi untuk 
segera menghentikan proyek pembangunan bandara tersebut yang akan merampas 
tanah dan sumber kehidupan warga desa Sukamulya, AGRA juga menuntut 
pemerintahan provinsi Jawa Barat untuk menggunakan cara cara demokratis serta 
mendengarkan aspirasi dan keinginan warga, tidak menggunakan cara-cara 
kekerasan, apalagi mengerahkan pasukan TNI/POLRI secara berlebihan.” tambah 
Ali. ##

Kirim email ke