Pernah ada orang yang meragukan atau tidak percaya bahwa di Indonesia sekarang 
di bawah presiden Jokowi militerisasi terus berjalan bahkan makin lama makin 
kuat. Padahal jelas gamblang di depan mata kita, setiap ada konflik antara 
petani, buruh, pegiat lingkungan, kaum miskin kota, komunitas etnik, mahasiswa, 
dengan perusahaan monopoli, perkebunan dan pemerintah, selalu hadir polisi dan 
tentara. Korban yang mati juga sudah banyak. Dalam usahanya untuk terus membela 
Jokowi dan "pembangunan mega proyek"nya, maka ingin ditutupinya semua kekerasan 
yang terus terjadi. Semakin besar perlawanan rakyat semakin besar pula 
penindasan. Tidak ada jalan tengah: atau kita berpihak kepada rakyat yang hak 
demokrasinya terus diinjak-injak atau berpihak kepada kekuasaan statusquo.

GSBI : PP 78/2015 Terbukti Hadirkan Tindak Kekerasan, Teror dan Intimidasi 
Terhadap Buruh

INFO GSBI. Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan selain 
terbukti memiliki tindasan secara ekonomi juga memiliki tindasan secara politik 
yang tidak kalah dahsat terhadap klas buruh Indonesia.

Tindasan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK kemudian juga 
diiringi dengan tindakan fasis negara melalui kekuatan aparat Keamanan 
(kepolisian) dan militernya (TNI).

Sejak di berlakukan dan terjadi gelombang aksi penolakan PP No.78/2015  Oktober 
tahun lalu (2015), telah mengakibatkan 42 orang buruh di tangkap dan 26 orang 
aktifis buruh di Jakarta dinyatakan bersalah, dituntut 1 bulan kurungan dengan 
masa percobaan 2 bulan belum lagi puluhan orang mengalami tindak kekerasan dan 
luka-luka akibat tindak kekerasan dan brutal dari pihak aparat keamanan. Belum 
lama ini intervensi militer didalam urusan perburuhan kembali menguat. Ini 
terlihat melalui surat undangan Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat 
Nomor: Und.19/XI/Perlin mengenai Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa 
Barat untuk Penentuan UMK dan UMSP Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada 21 
November 2016 bertempat di Markas KODAM III/Siliwangi TNI AD-Bandung. Hal ini 
membuktikan karakter sesungguhnya pemerintahan Jokowi -JK yang fasis dan anti 
demokrasi. Sebelumnya, TNI juga memainkan peran aktifnya untuk melakukan 
intimidasi terhadap buruh pada 9 November  2016 di ICE Serpong, Tangerang 
dengan meminta perusahaan-perusahaan yang ada di Tangerang untuk mengerahkan 
buruhnya guna mendapatkan pengarahan langsung dari Panglima TNI Jendral Gatot 
Nurmantio.

Penetapan upah buruh terus di intervensi dan diintimidasi bahkan dijauhkan dari 
buruh dan serikat buruh sendiri. Lihat saja yang terjadi di Dewan Pengupahan 
Propinsi  Jawab Barat yang akan di laksanakan di Markas TNI, di Propinsi Banten 
Rapat di Dewan Pengupahan akan di laksanakan di hotel.

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) melalui Ketua Umumnya Rudi HB Daman 
memandang, keterlibatan TNI dalam memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Pleno 
Dewan Pengupahan di lingkungan kesatuan TNI AD, termasuk juga mengundang buruh 
didalam berbagai pertemuan-pertemuan luas adalah bentuk intimidasi dan 
intervensi serta teror dalam urusan perburuhan serta mematikan proses demokrasi 
didalam penetapan kenaikan upah bagi buruh. Menyelenggarakan rapat untuk 
membahas persoalan yang menyangkut penghidupan kaum buruh namun dilakukan di 
markas tentara (TNI) yang jauh dari lingkungan kerja buruh adalah tindakan yang 
tidak mencerminkan demokrasi, dan semakin membuktikan bahwa pemerintahan 
Jokowi-JK telah kehilangan cara selain menggunakan tindakan kekerasan untuk 
meredam aspirasi rakyat.

GSBI jelas menyayangkan dan mengecam proses semacam ini. Ini adalah kemunduran 
demokrasi dan kebangkitan Neo Orde Baru. Di bawah pemerintahan Jokowi-JK 
tindakan kekerasan, teror dan intimidasi akan terus mengalami peningkatan di 
berbagai sektor rakyat seperti buruh, mahasiwa, kaum miskin kota , nelayan dan 
suku bangsa minoritas  dengan atasnama pertumbuhan ekonomi, mega proyek 
infrastruktur , pengembangan perkebunan skala besar di Indonesia.

Maka seluruh kaum buruh dan SP/SB harus memberikan respon dan protes keras 
terhadap Pemerintahan Jokowi-JK serta kembali bersama-sama datangi Istana untuk 
menuntut di cabutnya PP 78 tahun 2015 yang jelas-jelas sebagai biang masalah 
upah murah bagi kaum buruh dan tindak kekerasan yang menimpa kaum buruh. Jelas 
Rudi. (Red-rd2016)#

Kirim email ke