Saya kok nggak melihat Jokowi punya pendukung fanatik buta. 
Yang kelihatan cuma tukang-tukang dompleng, para pecundang 
yang membonceng untuk melampiaskan nafsu berkuasa yang 
tak kesampaian. 

Selebihnya ya lagi-lagi gerombolan bebek penjilat yang berharap 
dijilat balik. Penuh pamrih tapi ngakunya profesional.



--- jetaimemucho1@... wrote:
Nah, sekarang pendapatnya WALHI. Ada orang yang khawatir berita-berita 
dipelintirkan. Tidak perlu khawatir! Berita seperti ini sama sekali bukan 
pemelintiran atau manipulasi!!! Lagi pula kita punya otak untuk memilah-milah 
berita yang merupakan penipuan atau pemelintiran atau kebenaran. Tapi memang 
tergantung juga kepada keberpihakan masing-masing orang. Para pendukung fanatik 
dan buta Jokowi tentu tidak senang dengan berita-berita yang begini. Karena 
yang dilihat hanya "kemegahan, gemerlapan" mega proyek MP3EI. Matanya buta dan 
telinganya tuli terhadap perjuangan kaum tani dan kaum suku bangsa yang 
mempertahankan tanah dan kelangsungan hidupnya dengan segala cara termasuk 
menghadapi pemukulan, penyiksaan aparat militer, pemenjaraan dan pembunuhan.
Siapa yang minta pembangunan megaproyek infrastruktur itu? Kaum pemodal! Kalau 
modal tidak diputar, jadi busuk!
Pembangunan Infrastruktur, Utang hingga Penggusuran
21 November 2016
Rencana pembangunan infrastruktur pada era Joko Widodo hingga 2019 [Foto: 
istimewa]
Koran Sulindo – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik kebijakan pemerintah 
yang membangun infrastruktur secara masif. Bahkan pembangunan infrastruktur 
pada era Presiden Joko Widodo itu disebut nyaris sama dengan era Orde Baru.
Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati mengatakan, pembanguna infrastruktur yang 
mirip zaman Soeharto itu berdampak besar. Pertama, utang luar negeri akan 
menumpak sehingga akan ditanggung oleh generasi selanjutnya.
“Kemudian, pembangunan infrastruktur juga akan berdampak buruk bagi lingkungan 
dan masyarakat,” kata Nur dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (21/11).
Apa yang disampaikan Nur tersebut tidaklah berlebihan. Terbaru adalah 
penggusuran pemukiman warga dan persawahan di Sukamulya, Majalengka, untuk 
pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Dengan mengatasnamakan 
pembangunan, justru menciptakan konflik agraria antara negara dengan masyarakat.
Celakanya, seperti di zaman Soeharto, cara yang ditempuh pemerintah hari ini 
nyaris serupa: mengerahkan aparat keamanan untuk merepresi rakyat. Ia menduga 
pembangunan itu hanya demi kepentingan pengusaha, sedangkan masyarakat sama 
sekali tidak mendapatkan manfaat atas pembangunan itu.
Pada era Jokowi pembangunan infrastruktur berjalan secara intensif. Presiden 
sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono melalui skema Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah meletakkan dasar 
pembangunan infrastruktur.
Jokowi –  kendati selalu menolak meneruskan MP3EI – justru pada periodenya ini 
merupakan tahap pelaksanaan dari pembangunan tersebut. Dan yang perlu diingat 
infrastruktur merupakan salah satu proyek utama dalam mega proyek MP3EI.
Untuk melaksanakan berbagai macam proyek infrastruktur itu, pemerintah Jokowi 
menetapkan kebutuhan dana mencapai sekitar Rp 4.800 triliun  hingga 2019. 
Sedangkan kemampuan pemerintah hanya sekitar Rp 1.131 triliun, sehingga ada 
kekurangan dana yang cukup besar.
Seperti yang sudah disebutkan, kekurangan dana ini umumnya ditutupi melalui 
investasi asing atau utang. Dan Nur mengingatkan itu akan menumpuk utang luar 
negeri yang akan ditanggung generasi selanjutnya.
Lembaga bentukan Bank Dunia yaitu International Finance Coorporation (IFC) 
menyebutkan jika Indonesia ingin terus bersaing sebagai negara yang tumbuh 
secara ekonomi, maka proyek infrastrukur sangat penting sebagai jawaban untuk 
membuka sumbatan kran (result in bottleneck) investasi yang selama ini 
menyumpal Indonesia akibat jeleknya infrastruktur di Indonesia .
Bersama Bank Dunia, IFC menyalurkan utang sebesar US$ 12 miliar untuk empat 
tahun. Di luar itu tiap-tiap lembaga tersebut telah menggelontorkan US$ 1 
miliar pada tahun ini.  IFC pula yang kemudian memberi modal kepada Jokowi 
untuk menghimpun dana ke dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur bernama PT 
Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI ini juga yang memperoleh pembiayaan dari 
dana yang terkumpul dalam BPJS), yang juga akan dikelola Pusat Investasi 
Pemerintah (PIP).
Sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur Indonesia dipastikan semakin 
bertambah. berbagai lembaga keuangan domestik dan internasional seperti 
Indonesia Infrastructure Fund (IIF), Japan Bank For International Cooperation 
(JBIC), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia hingga yang terbaru AIIB  siap 
membiayai proyek infrastruktur yang tersebar di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro dalam suatu 
acara juga pernah berujar kondisi perekonomian Indonesia mirip ketika masih 
dijajah Belanda. Itu antara lain karena Indonesia hanya mengandalkan sumber 
daya alam untuk ekspor.
Semasa era kolonial, Belanda menjarah rempah-rempah dan komoditas lainnya untuk 
dikirik ke negaranya. Sumber daya alam Indonesian dikeruk habis, bahkan pada 
suatu masa menetapkan sistem tanam paksa. Di zaman modern ini, kondisi 
Indonesia tidak jauh berbeda dengan era kolonial. Karena itu, situasi ini harus 
disikapi secara bijak jika tidak ingin kembali ke zaman “kegelapan”. [KRG]

Kirim email ke