Edisi 20-11-2016
 1.500 Polisi dan TNI Gusur Lahan Petani 
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=4&n=2&date=2016-11-20
 
 
  
 
 
 
MEDAN - Penggusuran lahan milik petani di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu 
Kabupaten Langkat terus berlanjut sejak Jumat (18/11) hingga Sabtu (19/11). 

Sebanyak 1.500 petugas Kepolisian Resor (Polres) Langkat dan aparat TNI dibantu 
puluhan alat berat dikerahkan ke lokasi. Akibatnya, beberapa petani mengalami 
luka berat dan ringan. Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Petani Indonesia 
(DPC SPI) Langkat, Suriono mengungkapkan, penggusuran yang dilakukan petugas 
polisi ini mendapat perlawanan dari kelompok petani. 

Namun, petugas tidak mempedulikan dan malah melakukan kekerasan dengan mengusir 
petani dengan memukul dan menendang. Beberapa anggota petani termasuk anak 
kecil menjadi korban. Adapun petani yang menjadi korban di antaranya, Sadikun 
mengalami penangkapan dan luka lebam di wajah (kabar terakhir dilepas). 

Zulkifli mengalami luka di bagian kepala dan lebam di wajah (dirawat di rumah 
sakit). Boimen mengalami pemukulan (dirawat di rumah sakit). Legiman, Sari, 
Boiran, Adi, Saleh, Siti Hawa, Rohani, Midi Udin, serta seorang anak kecil 
bernama Siti mengalami pemukulan dari petugas. Kata Suriono, kekerasan terhadap 
petani ini sudah terjadi berulang kali. Selama ini, pihak kepolisian yang 
hendak melakukan penggusuran selalu gagal karena petani berhasil menjelaskan 
duduk perkara atas konflik tanah ini. 

“Sebelum melakukan penggusuran, kita sudah sampaikan kepada pihak kepolisian 
agar masalah ini dibawa ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Langkat, 
untuk meminta kejelasan langkah penyelesaian,” jelasnya, kemarin. Petani, 
lanjutnya, meminta agar semua personel kepolisian meninggalkan lahan karena 
menyebabkan petani dan warga setempat ketakutan. 

“Kepolisian dipimpin Kabag OPS Polres Langkat melakukan penggusuran dan 
meratakan lahan pertanian dan perumahan petani. Tak hanya itu, polisi mengejar 
petani sampai kampung dan satu orang petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya 
atas nama Sadikun ditangkap polisi,” ungkapnya. 

Ketua DPW SPI Sumut, Zubaidah mengutuk keras tindakan kepolisian yang melakukan 
kekerasan kepada petani anggota SPI Basis Desa Mekar Jaya Kabupaten Langkat 
ini. Kata dia, tidak ada alasan apapun bagi kepolisian melakukan tindak 
kekerasan kepada petani. Menurut Zubaidah, banyak jalan yang bisa dilakukan 
untuk mendorong penyelesaian konflik pertanahan, bukan dengan melakukan 
penggusuran lahan, apalagi melakukan kekerasan. 

“Acapkali dengan situasi seperti ini petani selalu yang menjadi korban dan 
pelakunya masih saja oknum kepolisian,” tegas Zubaidah. Menurut Zubaidah, 
konflik pertanahan yang muncul di Langkat ini salah satu pemicunya adalah 
semakin gencar ekspansi perusahaan perkebunan luar negeri. Kasus anggota SPI di 
Mekar Jaya petani berkonflik dengan PTPN II Kebun Gohor Lama sejak tahun 1998. 

Setelah masuknya PT Langkat Nusantara Kepong Malaysia dan mengambil alih 
operasional PTPN II Kebun Gohor Lama segala upaya dilakukan perusahaan untuk 
menggusur petani dari lahan dan ini semakin intens. Oknum Kepolisian berulang 
kali melakukan intimidasi di lahan kepada petani dan akhirnya, Jumat (18/11) 
petani digusur dan mendapat kekerasan fisik. 

“Kasus ini harus diselesaikan Gubernur Sumatera Utara dan Kapoldasu. Gubernur 
harus menyusun langkah penyelesaian agar konflik pertanahan tidak lagi memakan 
korban,” tuturnya. Penyelesaian, sambung Zubaidah, dapat dimulai dengan 
mencabut izin perkebunan PT Langkat Nusantara Kepong. 

Selanjutnya kepada Kapoldasu agar menindak anggotanya yang melakukan kekerasan 
fisik terhadap petani di Mekar Jaya Langkat terutama petani yang sedang 
mengalami konflik tanah. Sementara itu, Kabag Humas Polres Langkat, Ajun 
Komisaris Polisi (AKP) Hendrik Aritonang mengatakan, pihaknya membantah polisi 
melakukan penangkapan kepada para petani. 

“Tidak ada penangkapan dan penganiayaan,” katanya. Namun, jelas dia, polisi 
hanya melakukan pengamanan di lokasi untuk mengantisipasi adanya aksi yang 
tidak diinginkan. “Kehadiran polisi di lokasi itu hanya untuk memberikan 
perlindungan dan pengamanan saja bagi warga. Dan tidak benar ada anggota yang 
melakukan pelanggaran. 

Jika ada warga yang dirugikan, ada ruang untuk melaporkannya. Jika itu 
berkaitan dengan personel, silahkan lapor ke Propam,” ujarnya. Menurutnya, 
semua ruang demi penegakan hukum sangat terbuka, jika ada yang melanggar 
prosedur. “Tetapi intinya, kehadiran polisi dan TNI di lokasi itu hanya untuk 
memberikan rasa aman bagi warga. 

Soal ada yang diamankan tadi, sekarang masih dalam pemeriksaan dan akan 
dikembalikan apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana,” katanya. Hingga 
kemarin pihaknya masih berjaga-jaga di lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang 
tidak diinginkan.

siti amelia/ frans marbun
 

 

Kirim email ke