Mengapa media sosial 'memalingkan muka' dari nasib para petani Sukamulya?
   
   - 5 jam lalu
Kirim
Pemberitaan tentang dugaan penistaan agama menjadi sorotan utama media massa di 
Indonesia dan menuai diskusi sengit di media sosial, menenggelamkan berbagai 
isu yang tak kalah penting di Indonesia, kata para aktivis.Apa yang membuat isu 
'penistaan agama' terasa jauh lebih penting dibandingkan berbagai masalah lain 
sehingga tiap perkembangannya harus disorot berpekan-pekan lamanya? Apakah 
misalnya perjuangan petani mempertahankan sawahnya di Sukamulya tidak punya hak 
yang sama untuk mendapat perhatian Anda?Inilah setidaknya yang disuarakan 
beberapa pengguna media sosial beberapa hari terakhir. Ini juga semacam 
otokritik BBC Indonesia.Dominasi pemberitaan dan perbincangan terkait 
'penistaan agama' telah membuat isu-isu publik tidak memiliki kesempatan yang 
sama untuk didengar, kata pengamat media sosial Damar Juniarto kepada wartawan 
BBC Indonesia, Christine Franciska.Selain Sukamulya, Damar menyoroti laporan 
terkait penangkapan lebih dari 100 orang di Sorong, Papua, dan sejumlah kasus 
dugaan kekerasan terhadap petani di dareah lain.Puri Kencana Putri dari Komisi 
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan beberapa 
pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dua pekan terakhir sulit mendapat 
perhatian karena 'semua orang fokus pada isu demo 212, Ahok, dugaan penistaan 
agama, dan kebhinnekaan.'
Pemberitaan tentang dugaan penistaan agama menjadi sorotan utama media massa di 
Indonesia dan menuai diskusi sengit di media sosial, menenggelamkan berbagai 
isu yang tak kalah penting di Indonesia, kata para aktivis.Apa yang membuat isu 
'penistaan agama' terasa jauh lebih penting dibandingkan berbagai masalah lain 
sehingga tiap perkembangannya harus disorot berpekan-pekan lamanya? Apakah 
misalnya perjuangan petani mempertahankan sawahnya di Sukamulya tidak punya hak 
yang sama untuk mendapat perhatian Anda?Inilah setidaknya yang disuarakan 
beberapa pengguna media sosial beberapa hari terakhir. Ini juga semacam 
otokritik BBC Indonesia.Dominasi pemberitaan dan perbincangan terkait 
'penistaan agama' telah membuat isu-isu publik tidak memiliki kesempatan yang 
sama untuk didengar, kata pengamat media sosial Damar Juniarto kepada wartawan 
BBC Indonesia, Christine Franciska.Selain Sukamulya, Damar menyoroti laporan 
terkait penangkapan lebih dari 100 orang di Sorong, Papua, dan sejumlah kasus 
dugaan kekerasan terhadap petani di dareah lain.Puri Kencana Putri dari Komisi 
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan beberapa 
pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dua pekan terakhir sulit mendapat 
perhatian karena 'semua orang fokus pada isu demo 212, Ahok, dugaan penistaan 
agama, dan kebhinnekaan.'Image copyrightTWITTER
Tapi, apa yang sebenarnya terjadi?
Bentrokan terjadi di Desa Sukamulya, Majalengka, Kamis (17/11) kemarin ketika 
para petani tidak mengizinkan aparat kepolisian masuk untuk melakukan 
pengukuran tanah terkait proyek Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat 
(BIJB)."Kalau desanya diukur, berarti mereka telah bersepakat untuk menyerahkan 
tanahnya untuk areal bandara. (Kegiatan) pengukuran dan penggusuran ini sudah 
beberapa kali diumumkan tapi warga selalu menolak karena apa yang harusnya 
dilakukan oleh pemerintah tidak dilakukan, tidak ada sosialiasi, tidak jelas 
berapa harga yang ditetapkan pemerintah," kata Iwan Nurdin, Ketua Dewan 
Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria kepada BBC Indonesia.Banyak upaya yang 
dilakukan untuk meminta dialog pada pemerintah, tetapi Iwan mengklaim bahwa 
upaya tersebut tak berbuah hasil.Iwan berada di sana ketika insiden terjadi 
pekan lalu. "(Karena) terus menerus ditolak, akhirnya pemerintah mengeluarkan 
ribuan aparat untuk memaksa. Warga kemudian bergandengan tangan di pintu masuk 
desa, di sawah-sawah, supaya aparat tidak masuk. Satu jam kurang, negosiasi 
tidak menemukan kata sepakat, polisi merangsek masuk lalu ditembakkan gas air 
mata."Enam warga ditangkap (tiga kemudian dilepaskan) karena diduga 
menghalang-halangi petugas saat proses pengukuran lahan yang sudah 
dibebaskan.Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dalam sejumlah laporan 
mengatakan pihaknya tidak mau mendengar orang-orang yang protes karena mereka 
bukan pemilih lahan.Mengapa tak jadi sorotan?
Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengangkat isu ini kepermukaan, salah 
satunya dengan membuat petisi utuk membebaskan tiga petani yang 
ditangkap.Kontras misalnya, juga menginisiasi tagar 'Save Sukamulya' untuk 
memberikan informasi terkait perkembangan kasus di sana.Puri mengatakan 
perhatian dan cuitan pengguna media sosial penting untuk mendesak pemerintah 
melakukan dialog. "Mungkin tidak akan memberikan advokasi baru pada petani, 
tetapi kalau (isunya) semakin membesar dan membesar, setidaknya itu mengubah 
peta konsentrasi publik terhadap informasi," katanya.Beberapa tahun terakhir, 
berbagai gerakan di media sosial telah terbukti mendatangkan perubahan. 
Contohlah pembatalan larangan Gojek dan aplikasi sejenis setelah media sosial 
ribut menggunakan tagar 'Save Gojek' akhir tahun lalu, atau ketika aturan baru 
terkait pencairan Jaminan Hari Tua dibatalkan setelah menimbulkan amarah 
publik.Tapi sulit menyampaikan masalah Sukamulya yang tergolong sebagai isu 
marjinal ke pengguna internet - yang umumnya didominasi kelas menengah, kata 
Puri. "Penggusuran ini sistematis, kebutuhannya untuk memperluas pembangunan, 
yang dinikmati kelas menengah, pembangunan bandara internasional yang dinikmati 
kelas menegah, dan kita tidak punya pemahaman bagaimana dampak gusur-menggusur 
dari persepsi hak asasi manusia."Lalu kembali ke pertanyaan awal, mengapa satu 
isu bisa lebih ramai disoroti dibanding isu lain yang mungkin tak kalah 
penting?Di model komunikasi Web 3.0, kata Damar Juniarto, pengguna internetlah 
yang paling menentukan menarik tidaknya satu persoalan - para pemegang akses 
informasi yang kebetulan kebanyakan berada di kota yang lebih akrab dengan isu 
yang dekat dengan kehidupan mereka."Yang memegang akses pada informasi itu yang 
menang," jelasnya. "Itu terefleksi pada seberapa besar penetrasi internet di 
Indonesia. Konsekuensi dari penetrasi yang masih belum merata, maka 'pemenang' 
dalam perebutan ruang komunikasi ini adalah mereka yang berada di kota dan yang 
berada di lingkar kekuasaan."Lantas, apakah masalah petani di desa dirasa tidak 
menarik bagi para pemegang 'akses informasi' seperti kita?

Kirim email ke