Bangunlah kaum yang terhina,
Bangunlah kaum yang lapar...

March, March Rhythmus yang seperti ini, yang datang dari dayasadar ribuan 
Manusia dari berbagai structural Sosial ( Buruh, Tani, Inteligansia, para 
Pedagang/Pengusaha kecil, para Prajurit-Militer, para Miskin Kota, etc.) yang 
menggoncang Bastille-Prancis 1789; yang menggoncang Reichstag-Jerman 1848, dan 
yang menjatuhkan kekuasaan Monarchie Tsar-Russia 1917.

Antara Prancis 1789 dan Jerman 1848 terletak lebihdari Setengah Abad, tetapi 
mempunyai kesamaan yang prinzipiel:

1.Aksi Masa yang luas dari kekuatan Nasional Demokratik dari berbagai lapisan 
Sosial Masyarakat, dengan tuntutan pembentukan Pemerintahan Negara Nasional "Es 
lebe die Republik" - "Hiduplah Republik", dan lenyapkan Monarchie, hapuskan 
segala bentuk kekuasaan Monarchie!

2.Peranan Klas Buruh (Proletariat) yang terorganisasi belum terlihat. Gerakan 
Massa yang luas, yang sering juga disebut REVOLUSI, terutama pada Revolusi 
1848, yang dimulai di Paris 22 Februari 1848 dan permulaan Maret 1848 di 
Berlin, dengan tuntutan yang sama, "Reformasi Undang-Undang Pemilihan Umum 
untuk mencapai kekuasaan Negara Nasional dalam bentuk Republik. Masalah-masalah 
prinzipiel Ekonomi dan perbaikan Sosial Masyarakat belum terlihat dalam Agenda 
Revolusi. Revolusi tsb.berkharakter Revolusi Burjuis Nasional Demokrasi.
November 1848 Karl Marx dan Friedrich Engels menyelesaikan Karya Monumental, 
Program dan Peranan Proletariat dalam Revolusi:Manifest Partai Komuinis.

Revolusi Sosialis Oktober 1917 di Petersburg-Russia adalah penyempurnaan dari 
Revolusi-Revolusi dan Gerakan-Gerakan Massa sebelumnya di Europa, terutama di 
Prancis dan di Jerman. Dibawah Pimpinan Lenin-Bolshewisme, Proletariat 
mengambil peranan utama dalam Sowyet-Sowyet (Dewan-Dewan) Buruh, Tani dan 
Perajuri, baik pada pengambilan kekuasaan Negara dari Tsar-Russia,maupun 
pelaksanaan Revolusi dan pembangunan Sosialisme.                   Revolusi 
Sosialis dimulai setelah pengambilan kekuasaan Negara, tetapi Revolusi Burjuis 
berakhir dengan pengambilan kekuasaan Negara.

Terlihat disini, dari Pengalaman Revolusi Prancis 1789 dan Jerman 1848, dimana 
Partai Klas Buruh belum lagi ikutserta aktif dalam meletakan Program Gerakan 
Massa  luas (sebelum Manifest Partai Komunis) sampai dengan urusan pengambilan 
kekuasaan Negara, kaum Pekerja telah ikutserta aktif bersama dengan seluruh 
kekuatan Nasional Demokratik dalam tuntutan-tuntutan untuk Demokrasi (walaupun 
tanpa nama Partai/Organissasi), dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Klas 
Buruh/Kaum Pekerja tidak kehilangan Tugas Demokratik Klasnya, tidak dilondong 
arus, melainkan ikutserta aktif bersama Gerakan Lapisansoial yang luas lainnya 
untuk perubahan prinzipiel dalam kehidupan Negeri.

Dalam hubungan ke Indonesia; Pengalaman yang ditempuh pada Periode 
Penanggulangan kelumpuhan Gerakan Revolusioner, sebagai akibat dari Teror 
Pembunuhan massal Dwi Fungsi TNI, dimana Klas Buruh/Kaum Pekerja kehilangan 
ribuan Pimpinan-Pimpinan Partai Klas Buruh di seluruh Indonesia, dapat dicatat 
bahwa sekitar hampir dua dasawarsa terakhir Klas Pekerja Indonesia , seperti 
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) menyatakan akan 
mengibarkan Revolusi,jika Pemerintah merevisi Undang-Undang No.13/2003 tentang 
Ketenagakerjaan (UUK); dan Federasi Serikat Tani Indonesia (FSTI), yang 
tergabung dalam Koalisi Rakyat Menggugat mengadakan Demonstrasi didepan Istana 
Merdeka, dengan tuntutan dilaksanaknnya Reformasi Agraria.dan dengan
Aksi-Aksi Demokratis dari Parpol dan Ormas Nelayan, Ormas Pemuda, Mahasiswa dan 
para Inteligensia, yang menuntut Hak-Hak Demokratis, bisa membentuk arus 
Gerakan Massa luas, dalam satu Front Persatuan, dalam perjuangan bersama untuk 
Republik Indonesia Yang Merdeka Penuh, Berdaulat dan Demokratis.

Justru itu, adalah tidakbenar,pernyataan Penulis "Lenyapnya Tugas Demokratis 
Klas Pekerja...", bahwasanya Tugas Demokratik Klas Pekerja didalam arus 
Expansionisme Persatuan Monopolkapital Raksasa, dengan Militer dan kekuasaan 
Negara, yang dipimpin oleh Imperialisme USAmerika,bisa melumpuhkan Gerakan Klas 
Pekerja, tetapi dengan mempelajari dengan teliti, perkembangan Kapitalisme di 
Negeri Masing-masing, mempelajari kharakter dari Pengusaha Nasional, yang juga 
melawan Expansi Monopolkapital Asing,, dan berjuang bersama kekuatan Demokratis 
lainnya untuk menguasai kekuasaan Negara, dan dengan kekuasaan Negara Nasional 
Demokrais, Klas Pekerja akan mengambil peranan aktif, membawa maju urusan 
demokeasi dala negeri.
Dan untuk ini Rakyat Indonesia mempunyai senjata ampuh TRISAKTI Bung Karno, dan 
UUD45 Naskah Asli.

Bungunlah kaum yang terhina,
Bangunlah kaum yang lapar...

Hapuskan segala paham tua,
Kita Rakyat sedar-sedar...

Untuk kehendak yang mulai dalam Dunia, kita berjalan bersama!

A.Tjaniago
--------------------------------------------
Pada Jum, 18/11/16, 'K. Prawira' [email protected] [GELORA45] 
<[email protected]> menulis:

 Judul: [GELORA45] Fw:  Lenyapnya Tugas Demokratik Kelas Pekerja dari Analisis 
Kelas
 Kepada: "Yahoo! Inc." <[email protected]>, "Jaringan Kerja 
Indonesia" <[email protected]>, "DISKUSI FORUM HLD" 
<[email protected]>, "Yahoo! Inc." 
<[email protected]>, "LISI" <[email protected]>, 
"GELORA_In" <[email protected]>, "Yahoo! Inc." 
<[email protected]>, "Ib Gerpindo" <[email protected]>
 Tanggal: Jumat, 18 November, 2016, 6:50 PM
 
 
  
 
 
 
   
 
 
     
       
       
       
 BAHAN DISKUSI YANG BAGUS. Diunduh
 dari fesbuk 
(18-11-2016)https://www.facebook.com/notes/ken-ndaru/lenyapnya-tugas-demokratik-kelas-pekerja-dari-analisis-kelas/10154173153028196
 RemoveLenyapnya Tugas Demokratik Kelas Pekerja dari
 Analisis KelasKen Ndaru·Friday, November 18, 2016
 PembukaBeruntung
 sekali aku menunda keluarnya tulisan ini, tulisan yang
 kerangkanya sudah kupersiapkan semenjak sebelum aksi sayap
 kanan tanggal 4 November lalu. Apa yang terjadi pasca 4
 November, termasuk komentar-komentar dan pernyataan sikap
 dari organisasi sayap kiri terkait aksi tersebut, memberi
 banyak data baru mengenai tesis yang aku terakan dalam judul
 tulisan ini. Dan
 apa yang aku temui pasca 4 November menguatkan hipotesisku
 mengenai lenyapnya tugas demokratik kelas pekerja dari
 analisis kelas. Mari
 aku perlihatkan bagaimana Tugas Demokratik ini absen dalam
 analis kelas, berangkat dari tulisan-tulisan yang akan aku
 bedah di sini.SatuPertama,
 tulisan Ian Wilson yang berjudul Making Enemies out of
 Friend. Sementara tulisan ini dengan tepat menunjuk rejim
 penataan kota borjuis, yang dipimpin Ahok, sebagai sumber
 ketidakpuasan yang membludak dalam aksi 4 November,
 penulisnya gagal memahami bahwa ketidakpuasan ini bukan
 hanya terjadi di Ibukota. Penting dipahami bahwa dinamika
 arus bawah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia sekarang ini
 sudah dikuasai oleh propaganda ekstrim kanan. Pembicaraan di
 kampung-kampung di Sumatera, Jawa, Kalimantan mengenai
 penodaan agama ini berlangsung keras dan seru. Grup WhatsApp
 di komplek-komplek baik yang kelas atas maupun RSSS dipenuhi
 pertikaian antar warga mengenai apakah Ahok memang menghina
 agama. Massa
 sedang bicara politik. Politik dan ideologi tengah
 diperdebatkan dengan hangat oleh orang-orang yang selama ini
 hanya tahu bekerja dan bekerja; lahir, sekolah, kawin, punya
 anak, lalu mati. Sebagai orang yang mengusung politik kelas,
 fakta ini yang seharusnya menjadi fokus. Ini peluang kita.
 Susah mengajak orang berminat pada soal-soal politik.
 Sekarang, pertarungan antar faksi borjuasi mengantar rakyat
 berminat secara spontan pada politik. Di sinilah kesiapan
 organisasi diuji. Jika ia senantiasa menyiapkan diri untuk
 bicara politik kelas, ia akan siap memanfaatkan peluang yang
 datang spontan seperti ini. Dan,
 krutacking flaaknard, momen ini justru menunjukkan bahwa
 gerakan kiri tidak siap mengusung politik kelas.
 Kegagapannya akan aku kupas di bagian interlude.Dan
 Ian Wilson lupa (aku berbaik sangka) menyebutkan bahwa pada
 saat ini praktis diskursus politik dan ideologi telah
 dikuasai oleh kelompok kanan. Ian Wilson juga lupa
 menyebutkan bahwa pada saat ini, massa rakyat sampai di
 kampung-kampung tengah bicara politik. Pada titik inilah aku
 akan mengingatkan bahwa gerakan kelas pekerja memiliki TUGAS
 DEMOKRATIK. Tugas
 Demokratik merupakan bagian integral dari perjuangan kelas
 pekerja; karena ialah kelas yang berkepentingan paling besar
 bagi terciptanya demokrasi sepenuh-penuhnya. Tanpa
 demokrasi, kekuatan produktif akan terus digerogoti korupsi,
 pungutan paksa dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan
 lainnya. Tanpa demokrasi dan transparansi, kekuatan
 produktif akan diselewengkan sehingga merusak lingkungan dan
 memelihara diskriminasi berdasar gender atau identitas.
 Kita
 berhadapan dengan rejim penggusuran  radikalisasi di
 antara korban dan sanak-keluarganya  radikalisasi
 disambut oleh ekstrimis sayap kanan  massa terseret oleh
 propaganda sayap kanan  lalu apa? Lalu kita berseru agar
 pemerintah memperhatikan nasib mereka yang tergusur? Really?
 Atau kita serukan agar gerakan kiri makin getol
 memperjuangkan nasib mereka yang tergusur?Kedua
 jalan ini sama-sama mengabaikan Tugas Demokratik. Tugas
 menjaga dan memperluas demokrasi. Pengabaian terhadap tugas
 demokratik inilah salah satu ciri pokok EKONOMISME (yang per
 definisi adalah “pemisahan antara tugas social ekonomi dan
 tugas social demokrasi”). Dalam kerja social-ekonomi, kita
 melakukan kerja memperluas ruang demokrasi. Sebaliknya,
 dalam kerja demokratik, kita perluas hak ekonomi
 rakyat.Tulisan
 Ian Wilson juga abai menganalisa: siapa di antara kedua
 faksi yang tengah bertarung di momen 4 November ini yang
 paling berbahaya bagi demokrasi. Bahaya dari pendekatan
 seperti ini adalah kemungkinan timbulnya pemikiran di
 kalangan kiri bahwa demi “melawan rejim penggusuran”
 bergabung dengan ekstrimis kanan dapat dibenarkan.
 Aku
 belum menemukan jejak dokumen yang menunjukkan adanya
 kelompok di kiri yang bergabung dengan aksi 4 November.
 Namun, pertukaran pendapat individual menunjukkan bahwa
 pemikiran itu telah muncul di kalangan yang mengaku kiri.
 DuaKedua,
 tulisan kawan Dicky Dwi Ananta yang berjudul Merebut Hak
 Atas Kota: Catatan Perlawanan Pegiat Usaha Stasiun Pos Duri.
 Tulisan ini dengan rapi mendokumentasikan perlawanan warga
 Pos Duri yang menghadapi penggusuran. Sebagai sebuah
 dokumentasi, ini lebih dari memadai. Tapi, sebagai tulisan
 politik, pertanyaannya adalah: pelajaran apa yang dapat
 dipetik dari kekalahan perlawanan Pos Duri?Sebuah
 catatan sejarah bagi kita bukan sekadar administrasi, ia
 adalah bekal untuk membenahi apa yang masih kurang dan
 memperkuat daya dobrak. Salah satu tradisi yang luar biasa
 dari kapitalisme adalah bahwa mereka punya catatan sejarah
 yang lengkap, yang senantiasa mereka pelajari. Dengan
 demikian, kapitalisme terus-menerus dapat menyesuaikan diri
 dengan perubahan. Dengan terus belajar dari kekalahan dan
 kesalahan, kapitalisme bisa maju terus—bahkan membalik
 kekalahan menjadi kemenangan.Tentu
 saja catatan sejarah itu tidak mereka buka pada massa,
 sehingga massa rakyat tidak dapat ikut belajar bersama
 mereka. Ini jelas berlawanan dengan apa yang kita yakini:
 bahwa massa rakyat harus dapat belajar dan melahirkan ilmu
 pengetahuannya sendiri.  Dan
 persis di sini, tulisan kawan Dicky timpang. Ia hanya
 merupakan catatan kronologis, tanpa evaluasi mengenai
 kesalahan ataupun ketepatan taktik. Ia tidak menunjukkan
 arah ke depan, kecuali mengajak untuk mengulangi langkah
 yang sama dengan yang pernah ditempuh—dan gagal.
 Satu-satunya petunjuk mengenai visi ideologis adalah “hak
 untuk kota harus direbut”, titik. Berhenti pada slogan.
 Kita tidak tahu kenapa kalah, lalu mengeluarkan slogan
 sebagai jawaban. Padahal
 persis di sini ada peluang kita untuk bicara politik pada
 rakyat yang sedang berlawan. Apa itu hak, siapa yang
 merumuskan hak? Kalau apa yang kita anggap sebagai hak belum
 tercantum dalam UU atau peraturan lain, apa yang harus kita
 lakukan? Kalau sudah tercantum tapi tidak dilaksanakan,
 bagaimana?Karena
 kita tidak pernah belajar dari kekalahan, kita terjebak
 dalam siklus aksi-kalah-jalur hukum-kalah lagi. Atau
 kalaupun menang di jalur hukum, keputusan pengadilan tetap
 tidak dijalankan. Berapa kali sudah siklus ini terjadi dalam
 semua kasus perjuangan rakyat di Indonesia dalam kurun pasca
 Orde Baru?Satu
 kutipan yang diatribusikan pada Einstein (walau mungkin
 bukan dia yang mengatakannya) bilang begini:
 “Mengulang-ulang hal yang sama dan mengharapkan hasil yang
 berbeda adalah kegilaan.” Ini kutanya sungguh-sungguh:
 berapa persen peluang kemenangan perjuangan rakyat ketika
 siklus aksi-kalah-gugatan hukum dijalankan?I AM
 GROOT! Kita harus bongkar siklus ini. Harus kita preteli.
 Lalu kita susun ulang dengan injeksi elemen baru—yang akan
 memungkinkan massa rakyat melangkah mengatasi dan melampaui
 (above and beyond) kepentingan sektoralnya sendiri. Dalam
 pengertian paling praktis, melatih gerakan rakyat untuk
 mulai mengambil semua ruang kekuasaan yang tersedia—mulai
 dari RT/RW, musrenbang, dewan pengupahan, dewan ini-itu,
 bahkan sampai ke dewan gereja dan dewan kesejahteraan
 masjid. Tugas
 organisasi politiklah untuk merumuskan elemen ini. Slogan
 penting. Namun, ini musti kita camkan baik-baik, slogan
 adalah perintah tempur. Ia tidak mengatakan “kemerdekaan
 adalah hak segala bangsa”, melainkan “merdeka atau
 mati!”. Persoalan “Rakyat punya hak atas kota”
 merupakan hal yang harus dibahas di rapat-rapat organisasi;
 tapi sebuah tulisan politik harus lebih spesifik: “rebut
 musrenbang”, atau semacamnya. Sekali
 lagi, Tugas Demokratik tidak boleh dipisahkan dari Tugas
 Sosial-Ekonomi. Mengulang lagi untuk kesekian kalinya:
 pemisahan antara Tugas Demokratik dan Tugas Sosial-Ekonomi
 adalah ciri dasar EKONOMISME. TigaInterlude.
 Sebelum melangkah ke tulisan lainnya, aku mau berjeda
 sejenak untuk lebih mencermati Ekonomisme. Ekonomisme adalah
 istilah yang dicetuskan Lenin dalam perdebatannya dengan
 Karl Kautsky mengenai TUGAS, dalam pengertian tindakan
 organisasional, sebuah partai kelas pekerja. Kautsky (dan
 pengikutnya di Rusia) menandaskan bahwa partai kelas hanya
 perlu memperjuangkan upah dan kesejahteraan—bahwa jika
 gerakan kesejahteraan ini sudah cukup besar, kesadaran
 sosialis akan tumbuh dengan sendirinya. Kautsky percaya
 bahwa “lompatan kesadaran” akan terjadi jika aksi-aksi
 social-ekonomi dapat didorong ke puncaknya. Lenin,
 di lain pihak, mengakui watak ganda dari serikat rakyat. Di
 satu sisi, serikat rakyat pekerja adalah lapangan di mana
 perjuangan kolektif dapat ditumbuhkan. Sekalipun dalam
 keadaan terpukul, serikat rakyat adalah bentuk pertahanan
 terakhir rakyat pekerja terhadap penindasan. Namun, ini yang
 perlu kita perhatikan, Lenin memahami juga bahwa
 sebagus-bagusnya sebuah serikat, ia hanya dapat bekerja di
 dalam BATASAN KAPITALISME. Bukankah
 kontradiktif ketika kita memperjuangkan agar upah terus
 naik, padahal kita sedang memperjuangkan penghapusan upah?
 Bukankah kontradiktif ketika kita memperjuangkan agar orang
 dapat memiliki tanah, padahal kita tengah memperjuangkan
 agar tanah menjadi alat produksi yang dimiliki
 bersama?Lenin
 memecahkan kontradiksi ini dengan konsep “injeksi
 kesadaran”. Di sinilah TUGAS DEMOKRATIK kelas pekerja
 menjadi koentji. Dengan “memaksa” kader-kader termaju
 dari kelas pekerja untuk keluar dari zona nyamannya, untuk
 mengurusi hal-hal yang tidak ada kaitanya langsung dengan
 upah dan tanah. Dalam Tugas Demokratik ini, kader-kader
 partai menggunakan isu-isu social ekonomi untuk menjelaskan
 isu-isu demokratik: kekebasan pers, kebebasan berekspresi,
 kebebasan beragama, dll. Menggemakan
 apa yang dilakukan Marx di tahun 1848, Lenin percaya bahwa
 hanya kelas pekerjalah satu-satunya kekuatan yang mampu
 memperjuangkan demokrasi sampai tuntas. Faksi-faksi
 progresif borjuasi dan kelas menengah adalah kelompok yang
 rentan goyah, karena mereka tidak hendak memberi demokrasi
 sepenuhnya pada kelas pekerja. Bahkan, karena situasi khusus
 kesejarahan Rusia, Lenin mengatakan bahwa beban
 demokratisasi Rusia harus dipanggul oleh kelas pekerja.
 Namun,
 bersetia dengan watak dialektik dari perjuangan kelas, Lenin
 juga mengatakan bahwa, sebagai bagian dari kerja harian
 (hanya dalam tataran taktis, sementara dan dalam isu
 tertentu) kelas pekerja harus memberi dukungan pada borjuasi
 progresif untuk melawan borjuasi reaksioner. Dukungan ini
 diberikan TANPA mengharapkan balasan atau kompromi, dan
 dalam kebebasan sepenuhnya untuk terus menghajar borjuasi
 progresif dalam isu lainnya. Inilah
 TUGAS DEMOKRATIK kelas pekerja. Yang dipahami benar oleh
 Lenin, sehingga dia memerintahkan partainya untuk berada di
 garda depan ketika Jenderal Kornilov hendak menggulingkan
 pemerintah sementara pimpinan Kerensky di bulan Agustus
 1917—padahal Kerensky telah melakukan begitu banyak
 penangkapan dan pembunuhan terhadap kader Bolsheviks, sejak
 dia berkuasa pasca Revolusi Oktober. Demikian juga Mao Tse
 Tung mengadakan gencatan senjata sepihak, lalu beraliansi
 dengan Chiang Kai Sek, demi mengusir fasis Jepang dari tanah
 Tiongkok. Padahal seluruh badan Chiang Kai Sek, sampai ke
 bulu-bulunya, bersimbah darah kader partai komunis. Mao
 sendiri nyaris gugur apabila dia telat 10 menit saja untuk
 meloloskan diri. I AM GROOT! Inilah Tugas Demokratik yang
 dipahami sempurna oleh dua pemimpin besar kelas pekerja ini.
 (Edit:
 Kerensky berkuasa sejak Revolusi Februari 1917, bukan
 Revolusi Oktober. Maap.)Dan,
 untuk memberi contoh negative, kita cukup menengok kembali
 penolakan KPD (Partai Komunis Jerman) untuk bersekutu dengan
 SPD (Partai Sosdem Jerman) demi membendung naiknya Hitler.
 KPD dengan ngawur menunjuk semua pihak yang berada di kanan
 mereka, dalam spectrum politik, sebagai fasis: NAZI sebagai
 fasis borjuis, SPD sebagai fasis social, dll dsb. SPD memang
 telah mengkhianati rakyat pekerja dengan menerapkan
 kebijakan pengetatan ekonomi—yang sangat memukul kelas
 pekerja dan mendorong banyak orang ke pelukan NAZI. Namun,
 NAZI adalah bahaya yang lebih besar daripada SPD, sehingga
 KPD seharusnya menyisihkan dulu pertikaiannya dengan SPD
 demi membendung Hitler. Akibatnya, KPD adalah yang pertama
 dihancurkan oleh Hitler dan tidak bisa bangun lagi sampai
 sekarang. Itu
 dulu. Mudah-mudahan uraian serba ringkas ini bisa memicu
 keingintahuan lebih sehingga diskusinya bergulir. Kita
 kembali ke tulisan-tulisan yang harus dibedah.EmpatTulisan
 ketiga yang harus kita bahas adalah karya Azhar Irfansyah
 dan Muhammad Azka Fahriza, di situs Islam Bergerak, yang
 berjudul Mendudukkan Kembali Prasangka Negatif atas Gerakan
 Islam. Tulisan ini lebih sulit dibahas, justru karena kita
 belum pernah secara serius memperbincangkan kedudukan agama
 dalam perjuangan kelas, baik dalam kerangka tugas
 social-demokratik ataupun dalam tugas politiknya. Aku
 pernah bingung, kenapa Marx memilih kata “candu bagi
 rakyat” (das Opium des Volkes) untuk menggambarkan agama.
 Seakan-akan Marx adalah orang yang tidak punya kepekaan
 politik, masa dia tidak tahu bahwa “ayat” ini akan
 dipelintir oleh musuh-musuh gerakan rakyat? Ternyata,
 menimbang konteks sejarahnya, juga keseluruhan tulisan di
 mana “ayat” itu termaktub, pemilihan kata “opium”
 itu sangat tepat. Jadi
 begini: opium itu dalam kadar tertentu adalah obat. Ia dapat
 meredakan rasa sakit, ia bahkan dapat menyembuhkan sama
 sekali beberapa penyakit. Di samping itu, para seniman
 secara regular menggunakan opium sebagai sumber inspirasi.
 Marx sendiri adalah pengguna opium. Dia menggunakan opium
 agar dapat terus bekerja menulis Das Kapital. Opium
 memberinya kejelasan pikiran, imajinasi dan visi
 besarnya.Perumpamaan
 agama sebagai “candu bagi rakyat” adalah pengungkapan
 watak kontradiktif agama. Di satu sisi, agama adalah suara
 rakyat yang ditindas dan ekspresi keinginan untuk bebas dari
 penindasan. Di sisi lain, agama digunakan oleh kelas
 berkuasa untuk meninabobokan massa rakyat agar lupa pada
 penindasan yang dialaminya. Nampaknya,
 tulisan ini mengarah ke sisi pertama, yakni satu upaya untuk
 menggali sisi emansipatoris dari sebuah agama. Mudah-mudahan
 dugaan ini benar, dan Islam dapat menjadi sekutu gerakan
 rakyat dalam meraih keadilan dan demokrasi. Namun
 demikian, watak kontradiktif agama tidak dapat diabaikan
 begitu saja. Dalam serikat buruh, setiap orang (setidaknya
 dalam prinsip) memiliki hak yang sama untuk memimpin dan
 dipimpin. Demikian pula dengan serikat-serikat lain, baik
 kaum miskin kota, perempuan, atau lainnya. Tiap rujukan
 tekstual dapat diperdebatkan makna dan tafsir
 kontemporernya. Bisakah ini terjadi di dalam kelompok Islam
 politik? Inilah
 pertanyaan utama ketika orang mengusung identitas agama
 untuk berpolitik: bisakah demokrasi internal diterapkan
 (setidaknya secara prinsip) dari atas sampai ke bawah?
 Bisakah tafsir diperdebatkan oleh rank and file? Kita tahu,
 mustahil menerapkan demokrasi 100%; kapasitas kepemimpinan
 dan intelektual harus dibangun sebelum demokrasi bisa
 mencapai kedewasaan. Namun, secara prinsip, secara
 konstitusional, hak untuk setara dalam kesempatan memimpin
 dan dipimpin, serta untuk mempertanyakan dan menggugat
 keputusan (=tafsir) pemimpin harus dijamin. Bisakah ini
 berlangsung dalam sebuah organisasi yang menggunakan agama
 sebagai identitas politik?Lima
 Tulisan keempat… sebenarnya aku sudah capek. Tapi kita
 sekarang ada di persimpangan jalan. Yang satu mengarah ke
 rimba lebat, yang satu lagi mengarah ke padang rumput luas.
 Keduanya mengandung bahayanya sendiri tapi dulu, dulu
 sekali, nenek-moyang manusia memilih keluar dari hutan dan
 memasuki padang rumput. Sebagai konsekuensi pilihan itu,
 mereka berevolusi menjadi manusia. Sekian banyak tulisan
 yang harus dibahas ini menunjukkan keengganan untuk
 meninggalkan hutan, memiih bergelayutan daripada berjalan
 tegak. Karena nyaman. Aku menunggu orang lain untuk
 mengingatkan, dan tidak ada yang muncul. Jadi… sehabis
 curhat colongan ini….Tulisan
 keempat berasal dari Iqra Anugrah dan Fathimah Fildzah
 Izzati, yang berjudul Aksi Massa dalam Perspektif Islam
 Progresif. Pertama kali membaca tulisan ini, aku senang.
 Akhirnya ada tulisan yang cukup dalam membahas gejala yang
 ada di depan mata. Sayangnya, begitu aku menamatkan baca,
 aku malah merasa tidak puas. Berkali-kali aku baca tulisan
 itu untuk menemukan sumber ketidakpuasanku. Dan, setelah
 lebih dari sepuluh kali baca, aku menemukan setidaknya dua
 masalah dalam tulisan ini. 1)  Penggolongan
 FPI, HTI, dll sebagai “sectarian”. Istilah ini terlalu
 umum. Semua kelompok yang memandang dirinya sebagai paling
 benar, dan menolak bergaul dengan kelompok lain yang dia
 pandang hina, adalah sectarian. Tapi tidak semua sectarian
 berbahaya bagi demokrasi. Kita kenal, dari Islam sendiri,
 ada Ahmadiyah atau Darul Arqam, yang sangat sectarian. Tapi
 mereka tidak berbahaya bagi demokrasi. Mereka mengurusi
 dirinya sendiri, dan puas dengan versi mereka sendiri
 tentang kebenaran. Ini sangat berbeda dengan FPI, HTI dan
 sejenisnya. Mereka agresif menyebarkan versi mereka tentang
 kebenaran, lewat represi dan supresi terhadap siapapun yang
 berani menentang mereka.Pembedaan
 ini penting, karena tindakan politik yang dibutuhkan untuk
 menangani ideologi sectarian berbeda dengan yang dibutuhkan
 untuk melawan ideologi kebencian. Tulisan
 ini, di bagian akhir, mengakui bahwa FPI berwatak
 fundamentalis-vigilantis. Namun, karena terlambat datangnya
 pengakuan ini, tidak ada uraian yang memadai mengenainya.
 Pada gilirannya, anjuran yang dibuat juga tidak lengkap.
 Menghadapi ideologi sectarian, kita perlu merangkul. Kita
 perlu membangun dialog, agar mereka membuka selubung yang
 memagari cara pandang mereka; mendorong mereka membuka diri,
 sekaligus melatih semua orang lain untuk menerima mereka.
 Ideologi kebencian tidak bisa hanya dirangkul. Ia harus juga
 dibentur. Tidak ada ceritanya, dari catatan sejarah dunia
 selama berabad-abad, bahwa kebencian bisa dilunakkan hanya
 dengan cinta. Kebencian harus dikalahkan terlebih dahulu;
 setelah tulang punggung mereka lumpuh, baru kita ulurkan
 tangan dan kita sentuh dengan kasih dan logika. Tapi,
 sebelum kebencian dikalahkan, logika sebagus apapun atau
 kasih setulus apapun akan memantul saja pada perisai
 ideologi mereka yang kebal akal sehat. ((Catatan:
 Aku tidak setuju dengan istilah fundamentalis-vigilantis,
 aku berpendapat mereka bukan sekedar preman bayaran
 melainkan ideologis. Sehingga kesimpulanku adalah: mereka
 ini fasis-klergi. Tapi mari kita cari data lebih jauh untuk
 memastikan mana kategorisasi yang lebih tepat.))2)     Persoalan
 lain terletak pada uraian tentang kontradiksi, di mana
 dinyatakan bahwa  “antagonisme sosial hanya terjadi akibat
 pertentangan kepentingan antara kelas yang menindas dan
 kelas yang ditindas.” Secara umum, ini benar. Namun, kita
 juga musti ingat bahwa di dalam tiap keumuman ada
 kekhususan. Mao Zedong-lah yang menguraikan soal kekhususan
 kontradiksi ini secara terperinci. Di dalam pertentangan
 antara kelas penindas dan kelas tertindas ada pertarungan
 antara borjuasi “bersih” dengan borjuasi korup,
 pertarungan antara metode akumulasi modern dengan akumulasi
 rente, pertarungan antar pekerja untuk mengisi lowongan
 pekerjaan, pertarungan antara kaum perempuan yang
 menginginkan emansipasi dengan laki-laki patriarkis, bahkan
 pertarungan rebutan basis antar dua serikat buruh.Seringkali,
 kontradiksi yang non-pokok ini bersifat dangkal dan tidak
 penting tapi terjadi secara antagonistic—menimbulkan rasa
 permusuhan yang mendalam di antara kubu-kubu yang bertarung.
 Jakmania kontra Viking, atau OI vs Punk adalah contoh yang
 baik untuk kontradiksi yang tak penting ini. Walau tidak
 penting, kontradiksi ini nyata ada. Sekali
 waktu, di antara kontradiksi non-pokok ini muncul pertikaian
 yang penting. Kita lihat bagaimana borjuasi lama, yang
 akumulasinya terutama berdasarkan rente, bertarung dengan
 borjuasi yang baru naik, yang akumulasinya berdasarkan rejim
 infrastruktur. Keduanya adalah penindas. Kita harus berbuat
 apa? Duduk saja di pinggir lapangan menunggu siapa yang akan
 menang? Atau kita harus memilih mana faksi yang lebih
 berbahaya dan menyingkirkannya dulu?Sekian
 banyak pertanyaan mungkin tidak relevan untuk diajukan
 sekaligus. Hanya saja, pada hematku, perkenalan terhadap
 kompleksitas kontradiksi seharusnya dilakukan sedini
 mungkin. Ini untuk mencegah pemahaman yang one-sided,
 mencegah orang melihat kontradiksi dengan kacamata kuda dan,
 yang terpenting, mencegah orang agar tidak berusaha
 memecahkan kontradiksi dengan memakai template. 3)     Poin
 ketiga mirip dengan poin pertama di atas: apa yang
 dinyatakan di badan tulisan berbeda dengan yang dinyatakan
 di bagian akhirnya. Di badan tulisan dinyatakan bahwa Islam
 Politik didominasi oleh aspek habluminallah, hanya
 menyisakan sedikit ruang bagi habluminannas. Sementara di
 bagian akhir justru dinyatakan bahwa kita harus menggerus
 narasi “keadilan social semu” yang kini mendominasi
 Islam Politik. Aku jadi sempat berspekulasi bahwa tulisan
 ini dibagi dua, dengan bagian awal dan akhir ditulis oleh
 orang yang berbeda—sehingga ada ketidaksepakatan mengenai
 kategorisasi yang dipergunakan. Aku
 bersepakat dengan apa yang dinyatakan di bagian akhir,
 dengan catatan. Dari apa yang aku lihat, kelompok
 fundamentalis bisa mendominasi wacana Islam Politik saat ini
 karena ia menyajikan sebuah cara pandang atas dunia yang
 komprehensif. Tidak selalu konsisten, banyak dangkal dan
 ngawur, tapi menyentuh nyaris semua aspek kehidupan. Dari
 mulai cara berpakaian sampai tata-cara ML, dari mulai
 pemisahan tempat duduk saat kuliah sampai doa setelah
 kencing, semua diatur lewat aturan moral yang ketat.
 Kita
 seringkali mengernyit mendengar “pengaturan moral”.
 Namun, analisis materialis sekalipun akan setuju bahwa moral
 adalah bagian integral dari sebuah struktur social
 masyarakat. Moralitas adalah pranata social bagi masyarakat
 untuk mengejawantahkan cara pandangnya atas dunia. Tanpa
 moralitas, tatanan social akan runtuh. Identifikasi
 mengenai watak narasi yang dikembangkan oleh kelompok
 fundamentalis-vigilantis ini penting karena kita harus
 menandinginya. Apabila identifikasinya tepat, maka adu
 narasi tidak akan menggoyahkan posisi ideologis anggota
 mereka. Yang kita butuhkan adalah pertarungan pembentukan
 moral baru—moral yang berkeadilan, moral demokratis, moral
 anti-penindasan dan kediktatoran. Seperti apa wujudnya? Mari
 kita bicarakan. Dan
 dalam hal ini, Islam Bergerak ada dalam posisi yang
 menguntungkan untuk bicara soal moral. Bisakah kita membuat
 pembahasan khusus mengenai “moral pembebasan” dari sudut
 pandang Islam?EnamSetelah
 dirangkumkan, kegamangan dalam menempatkan kelompok sayap
 kanan secara tepat dalam konstelasi politik berakibat kurang
 tajamnya kesimpulan mengenai TUGAS DEMOKRATIK yang harus
 diemban oleh Islam progresif. Tulisan ini tidak berani
 secara tegas mengatakan bahwa fundamentalisme sayap kanan
 ini harus dihancurkan. Tulisan ini juga tidak sampai pada
 seruan yang, pada hematku, akan memberi Islam progresif
 kesempatan memberi sumbangan tak ternilai pada gerakan
 kelas: pembangunan struktur moral pembebasan. Dan,
 setelah empat tulisan, kita ternyata selalu kembali pada
 tema pokok: lenyapnya TUGAS DEMOKRATIK dari Analisa Kelas
 yang kita lakukan. Analisis kelas kita masih tajam, malah
 makin kaya dengan data. Sayangnya, justru ada komponen yang
 lenyap. Analisis kelas itu jadi timpang, tertatih-tatih
 terseret ke pinggir jurang EKONOMISME. Kita
 semua mengejar kesejahteraan. Yang perlu kita lakukan adalah
 ingat bahwa DIALEKTIKA mendiktekan bahwa segala sesuatu yang
 didorong ke titik ekstrim, atau diperlakukan secara sepihak,
 akan berbalik kualitasnya. Mendorong perjuangan social
 ekonomi tanpa menunaikan tugas demokratik, adalah resep
 pasti menuju bencana. Tujuh-1Di
 bagian terakhir ini, aku mau bandingkan dua pernyataan sikap
 mengenai pemboman gereja Oikomene Samarinda, yang
 dikeluarkan oleh KPRI dan KPO-PRP, dua dari beberapa
 organisasi yang mengaku sebagai representasi dari politik
 kelas di Indonesia. Pertama
 kita bedah dulu pernyataan sikap KPRI, sebuah organisasi
 kelas yang telah melahirkan banyak konsep dan tengah
 mempersiapkan pembangunan satu partai politik berbasis
 kelas. Pernyataan sikap yang dimuat di website KPRI ini
 berjudul Mengutuk Keras Tindakan Peledakan Bom Molotov di
 Gereja Oikumene, Samarinda.Pertama-tama,
 rasanya tidak akan ada orang yang mengaku kiri tapi menolak
 pernyataan bahwa vigilantisme adalah alat kelas berkuasa
 untuk memuluskan program politik dan ekonomi mereka. Maaf,
 kalimatnya panjang. Panjangnya kalimat ini adalah alat
 bantu, untuk menekankan: betapa sulitnya bagi massa rakyat
 untuk menerima kebenaran pernyataan itu. Bukan sekedar
 panjangnya kalimat, massa yang melihat FPI sebagai
 “pembela agama” akan serta-merta menolak pernyataan
 bernada buruk tentang organisasi idola mereka. Kita perlu
 fakta. Dan, sejauh aku tahu, belum ada satu basis data
 nasional yang mendokumentasikan peran FPI, atau organisasi
 sejenis, dalam perampasan tanah rakyat, dalam penyerangan
 terhadap serikat buruh, atau pelanggaran hak rakyat lainnya.
 Datanya ada, terserak. Sebagai
 gerakan yang mendapuk diri sebagai “ilmiah”, basis data
 sangatlah penting. Pertama dan terutama adalah untuk
 mempertanggungjawabkan pernyataan kita sendiri. Selanjutnya
 adalah untuk meyakinkan orang-orang baik yang selama ini
 dibodohi pakai tampilan religius. Tentu kita tidak dapat
 menjangkau “steel hardened cadres”, yang sudah mematikan
 akal-budi mereka lewat kebencian. Tapi banyak orang baik,
 yang hanya tersesat karena tidak ada fakta tandingan untuk
 meruntuhkan hoax yang selama ini mereka makan melalui grup
 WA, media social, pengajian, obrolan di posyandu, dll.
 Kedua,
 pernyataan “Mengutuk keras berbagai tindakan teror dan
 kekerasan yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun
 (cetak miring dariku)”, bagiku, adalah pernyataan yang
 bermasalah. Apakah sudah ada kesepakatan ideologis bahwa
 gerakan kelas pekerja akan menjadi gerakan ala Gandhi?
 Gandhi sekalipun menyatakan “jika saya harus memilih
 antara menjadi pengecut atau melakukan kekerasan, saya akan
 memilih melakukan kekerasan.” Menjadi
 korban kekerasan itu menjatuhkan moral. Traumatik. Sampai
 sekarang pun aku senantiasa dihantui bayangan penyiksaan
 yang kualami selama dalam penahanan intelijen, pasca 27 Juli
 1996. Kenangan itu kini ada di pojok benak, tapi ia selalu
 kembali ketika melihat terjadinya kekerasan. Namun, bukan
 kekerasannya semata yang memunculkan trauma, tapi kenyataan
 bahwa kita tidak berdaya di hadapan kekerasan. Kita tidak
 bisa balas menyerang. Rasa tidak berdaya ini, menurut
 hematku, menghasilkan persekutuan antara buruh dengan
 fundamentalis—sebagaimana aku jabarkan di bagian
 berikutnya. Bolehkah
 gerakan kelas pekerja melakukan kekerasan, sedikitnya secara
 defensif? Ini pertanyaan yang butuh perdebatan panjang dan
 lama; yang tidak akan selesai-selesai karena tidak pernah
 kita mulai. Kedua
 masalah yang aku jabarkan di atas adalah bagian dari TUGAS
 DEMOKRATIK. Kita harus mengulurkan tangan menyelamatkan
 saudara-saudara kita, terutama di kalangan gerakan rakyat
 pekerja sendiri, yang mungkin termakan oleh propaganda
 kebencian. Pada mereka, haram bagi kita untuk memperlakukan
 mereka sebagai orang bodoh atau gila. Mereka tersesat, hanya
 itu, dan tugas organisasi kelas pekerja untuk menyelamatkan
 mereka. Di pihak lain, kita harus mencegah terjadinya
 demoralisasi di tengah serikat-serikat karena terus-menerus
 jadi korban kekerasan tanpa bisa melawan balik. Orang trauma
 mudah terseret ke dalam kebencian. Kita harus bicara serius
 mengenai filsafat dan prinsip ideologis mengenai penggunaan
 kekerasan—karena yang kita hadapi adalah kekuatan
 reaksioner yang tidak berpikir dua kali sebelum menggunakan
 kekerasan. Tujuh-2KPO-PRP,
 di lain pihak, tidak mengeluarkan pernyataan sikap
 nasional—hanya ada satu tulisan di kolom Perspektif dalam
 bulletin Arah Juang di website mereka—yang berjudul Lawan
 Politik Rasis Dengan Politik Sosialis. Sepintas, tulisan ini
 sangat tajam menganalisa persoalan rasisme dan
 fundamentalisme di Indonesia. Solusi yang diajukan juga
 terbaca sangat revolusioner dan “politically correct”.
 Sampai kita menyadari bahwa tulisan ini adalah persis
 template dari solusi Trotsky untuk menghadapi Fasis Jerman.
 Karena
 ditulis mengikuti resep, tulisan ini abai mengidentifikasi
 agensi. Siapa yang akan “melancarkan mobilisasi massa
 untuk mempertahankan diskusi, seminar, ruang-ruang demokrasi
 serta tempat-tempat ibadah yang diserang”? Pada
 kenyataannya, rumah-rumah ibadah minoritas saat ini sudah
 banyak dijaga oleh GP ANSOR, sayap paramiliter dari NU.
 Kemampuan menggerakan kekuatan pemukul, yang sanggup
 melakukan kekerasan di mana perlu, adalah syarat untuk dapat
 secara efektif menjaga diri dari serangan. Dan,
 mari kita bersikap objektif. Sudah berapa kali serikat buruh
 di Indonesia melakukan mobilisasi untuk membela kepentingan
 kelompok lain? Yang kumaksud bukan aksi solidaritas, atau
 partisipasi dalam Hari Tani/Hari Nelayan/Hari Pendidikan
 Nasional; melainkan benar-benar mobilisasi untuk ikut
 berjaga dalam mencegah penggusuran, untuk mengepung kampus
 tertentu agar seorang aktivis tidak jadi di-DO, atau untuk
 membela hak LGBT? Aku tidak dapat menghitungnya, karena aku
 tidak pernah dengar tentang ini. Tapi mungkin aku salah.
 I AM
 GROOT! Bagaimana mungkin kelas pekerja bisa ujug-ujug
 melakukan mobilisasi demi membela kebebasan beragama, ketika
 ia tidak pernah dilatih untuk mempraktekkan kepedulian pada
 isu selain upah dan persoalan pabrik? Apalagi tulisan
 KPO-PRP ini hanya bersifat “perspektif”, bukan
 pernyataan sikap—apalagi instruksi. Tulisan
 ini juga abai membahas satu fenomena yang berkembang di
 beberapa basis serikat buruh. Aku belum tahu apakah ini
 adalah gejala umum, atau secara khusus hanya berlaku di
 serikat tertentu di wilayah geopolitik Jabodetabek:
 terjalinnya persekutuan antara gerakan buruh dengan
 premanisme. Aku memahami latar belakang gejala ini: serikat
 buruh seringkali berhadapan dengan represi perusahaan yang
 menggunakan preman untuk mengintimidasi buruh, atau bahkan
 dari komandan-komandan keamanan setempat. Untuk meringankan
 represi, serikat buruh mendekati para pemimpin preman lokal,
 menjalin kedekatan kultural agar mereka tidak terlalu galak
 ketika disewa perusahaan untuk mengintimidasi buruh. Tapi di
 beberapa tempat, serikat buruh mengambil langkah mendekati
 preman berjubah—dengan harapan preman berjubah ini dapat
 menangkal ancaman preman local. Jika gejala ini terbukti
 sebagai sebuah gejala nasional, bagaimana kita harapkan
 serikat buruh bisa jadi garda depan melawan kekuatan
 fundamentalis yang, harap digarisbawahi, banyak merekrut
 preman sebagai pemukul utamanya?Dan
 di sanalah kita dapati kemunculan sebuah kepala yang
 bertanduk dan bermuka jelek: tidak sejalannya teori dan
 praktek. Teori revolusioner ndakik-ndakik, tapi tidak
 dipraktekkan. Aku berusaha objektif dan melihat bahwa ini
 kesalahan semua orang—termasuk aku sendiri—di mana kita
 tidak pernah cukup berusaha untuk menjembatani teori dan
 praktek melalui operable concept. Pada prakteknya, operable
 concept seringkali diturunkan lagi dalam bentuk framework
 sebelum bisa dioperasikan dalam uji coba. Jika sebuah
 framework memberi hasil baik dalam uji coba, ia boleh
 dijadikan prosedur standar. Sampai hari ini, organisasi
 politik kelas punya banyak teori hebat tapi prakteknya
 dangkal dan ekonomis. Tapi
 aku masih memberi poin pada KPO-PRP. Setidaknya mereka tidak
 secara terbuka menganjurkan agar serikat buruh tidak ikut
 campur dalam “politik elit”. Sebagai
 kalangan yang mengaku memeluk filsafat ilmiah sebagai
 pegangan hidup, kita seharusnya malu karena tidak pernah
 menghasilkan telaah yang operasional untuk kekhususan
 Indonesia. Ada begitu banyak dokumen MIRI, yang pada
 dasarnya sama dengan perspektif KPO-PRP ini: menyalin resep
 tradisional nenek-moyang. I AM GROOT! Tidak heran gerakan
 kiri terus mengalami kemunduran pasca 1998. PenutupAku
 kira aku sudah cukup perlihatkan bagaimana gerakan kelas
 pekerja lalai mengikutkan TUGAS DEMOKRATIK dalam Analisa
 Ekonomi-Politik maupun Panduan Prakteknya. Aku menyerukan
 agar kita balikkan arah pendulum, agar kita semua bersedia
 belajar lagi. Belajar lagi berarti mengosongkan cawan,
 kembali menjadi murid, dan berusaha memahami TUGAS
 DEMOKRATIK kelas pekerja dengan rasa ingin tahu dan
 kegembiraan seorang murid yang tengah menimba ilmu maha
 kaya. I AM GROOT! Jakarta, 18
 November 2016
 
 
 
     
      
 
     
     
 
 
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834 --
   #yiv4002754834ygrp-mkp {
 border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px
 0;padding:0 10px;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-mkp hr {
 border:1px solid #d8d8d8;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-mkp #yiv4002754834hd {
 color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
 0;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-mkp #yiv4002754834ads {
 margin-bottom:10px;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-mkp .yiv4002754834ad {
 padding:0 0;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-mkp .yiv4002754834ad p {
 margin:0;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-mkp .yiv4002754834ad a {
 color:#0000ff;text-decoration:none;}
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-sponsor
 #yiv4002754834ygrp-lc {
 font-family:Arial;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-sponsor
 #yiv4002754834ygrp-lc #yiv4002754834hd {
 margin:10px
 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-sponsor
 #yiv4002754834ygrp-lc .yiv4002754834ad {
 margin-bottom:10px;padding:0 0;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834actions {
 font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834activity {
 
background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834activity span {
 font-weight:700;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834activity span:first-child {
 text-transform:uppercase;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834activity span a {
 color:#5085b6;text-decoration:none;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834activity span span {
 color:#ff7900;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834activity span
 .yiv4002754834underline {
 text-decoration:underline;}
 
 #yiv4002754834 .yiv4002754834attach {
 clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
 0;width:400px;}
 
 #yiv4002754834 .yiv4002754834attach div a {
 text-decoration:none;}
 
 #yiv4002754834 .yiv4002754834attach img {
 border:none;padding-right:5px;}
 
 #yiv4002754834 .yiv4002754834attach label {
 display:block;margin-bottom:5px;}
 
 #yiv4002754834 .yiv4002754834attach label a {
 text-decoration:none;}
 
 #yiv4002754834 blockquote {
 margin:0 0 0 4px;}
 
 #yiv4002754834 .yiv4002754834bold {
 font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}
 
 #yiv4002754834 .yiv4002754834bold a {
 text-decoration:none;}
 
 #yiv4002754834 dd.yiv4002754834last p a {
 font-family:Verdana;font-weight:700;}
 
 #yiv4002754834 dd.yiv4002754834last p span {
 margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}
 
 #yiv4002754834 dd.yiv4002754834last p
 span.yiv4002754834yshortcuts {
 margin-right:0;}
 
 #yiv4002754834 div.yiv4002754834attach-table div div a {
 text-decoration:none;}
 
 #yiv4002754834 div.yiv4002754834attach-table {
 width:400px;}
 
 #yiv4002754834 div.yiv4002754834file-title a, #yiv4002754834
 div.yiv4002754834file-title a:active, #yiv4002754834
 div.yiv4002754834file-title a:hover, #yiv4002754834
 div.yiv4002754834file-title a:visited {
 text-decoration:none;}
 
 #yiv4002754834 div.yiv4002754834photo-title a,
 #yiv4002754834 div.yiv4002754834photo-title a:active,
 #yiv4002754834 div.yiv4002754834photo-title a:hover,
 #yiv4002754834 div.yiv4002754834photo-title a:visited {
 text-decoration:none;}
 
 #yiv4002754834 div#yiv4002754834ygrp-mlmsg
 #yiv4002754834ygrp-msg p a span.yiv4002754834yshortcuts {
 font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}
 
 #yiv4002754834 .yiv4002754834green {
 color:#628c2a;}
 
 #yiv4002754834 .yiv4002754834MsoNormal {
 margin:0 0 0 0;}
 
 #yiv4002754834 o {
 font-size:0;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834photos div {
 float:left;width:72px;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834photos div div {
 border:1px solid
 #666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834photos div label {
 
color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834reco-category {
 font-size:77%;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834reco-desc {
 font-size:77%;}
 
 #yiv4002754834 .yiv4002754834replbq {
 margin:4px;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-actbar div a:first-child {
 margin-right:2px;padding-right:5px;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-mlmsg {
 font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean,
 sans-serif;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-mlmsg table {
 font-size:inherit;font:100%;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-mlmsg select,
 #yiv4002754834 input, #yiv4002754834 textarea {
 font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-mlmsg pre, #yiv4002754834
 code {
 font:115% monospace;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-mlmsg * {
 line-height:1.22em;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-mlmsg #yiv4002754834logo {
 padding-bottom:10px;}
 
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-msg p a {
 font-family:Verdana;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-msg
 p#yiv4002754834attach-count span {
 color:#1E66AE;font-weight:700;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-reco
 #yiv4002754834reco-head {
 color:#ff7900;font-weight:700;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-reco {
 margin-bottom:20px;padding:0px;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-sponsor #yiv4002754834ov
 li a {
 font-size:130%;text-decoration:none;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-sponsor #yiv4002754834ov
 li {
 font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-sponsor #yiv4002754834ov
 ul {
 margin:0;padding:0 0 0 8px;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-text {
 font-family:Georgia;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-text p {
 margin:0 0 1em 0;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-text tt {
 font-size:120%;}
 
 #yiv4002754834 #yiv4002754834ygrp-vital ul li:last-child {
 border-right:none !important;
 }
 #yiv4002754834 
 

Kirim email ke