Berkas Perkara Penistaan Agama Ahok P-21, Jaksa Serba Salah 
https://www.tempo.co/read/fokus/2016/11/30/3394/berkas-perkara-penistaan-agama-ahok-p-21-jaksa-serba-salah
 RABU, 30 NOVEMBER 2016 | 08:36 WIB

 

 Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Agus Adrianto 
(kiri) menyerahkan berkas Kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok kepada ketua tim jaksa peneliti kasus, Ali Mukartono 
(kanan) di Kejaksaan Agung, Jakarta, 25 November 2016. Berkas perkara Ahok 
tersebut terdiri dari 3 bundel dan jumlahnya 826 halaman. TEMPO/M Iqbal Ichsan

 
 TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung akan mengumumkan berkas perkara dugaan 
penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama 
alias Ahok, lengkap alias P21 pada hari ini. Tim jaksa penuntut umum menyatakan 
berkas Ahok telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat masuk ke 
tahap selanjutnya, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti.

“Kami mencoba meminimalkan waktu dan mengoptimalkan kinerja karena banyak 
imbauan agar lebih cepat lebih baik diserahkan ke pengadilan,” kata Kepala 
Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Muhammad Rum, di kantornya, Selasa 29 
November 2016.

Badan Reserse Kriminal Polri menyerahkan berkas perkara Ahok ke kejaksaan pada 
Jumat pekan lalu. Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan 
agama pada 16 November lalu dalam pidatonya di Kepulauan Seribu.

Rum menegaskan, tak ada intervensi dalam penentuan sikap kejaksaan tersebut. 
Dia pun membantah jika pertemuan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian 
dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, kemarin siang, disebut bertujuan membahas 
kasus Ahok dan mempengaruhi sikap jaksa.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rachmad menuturkan, cepatnya langkah 
yang diambil jaksa merupakan wujud keseriusan institusinya dalam memproses 
kasus Ahok. Ia justru heran akan pihak-pihak yang mengkritik singkatnya tahap 
penelitian berkas Ahok, yang terdiri atas tiga bundel dengan tebal 
masing-masing 826 halaman. “Diproses cepat, salah. Diproses lama, dibilang 
lambat. Serba salah jaksa ini,” kata Rachmad. “Kami ini merespons kehendak 
publik. Kalau bisa cepat, mengapa harus lama.”

Saat ditanya apakah penyerahan tersangka dan barang bukti dapat dilaksanakan 
pada pekan ini, Rachmad belum dapat memastikan. Hal itu bergantung pada 
pemanggilan Ahok oleh penyidik Polri. “Pemanggilan juga butuh waktu. Bisa 
cepat, bisa tidak. Tergantung penyidik dan tersangka,” katanya.

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal 
Agus Andrianto, mengatakan ada kemungkinan kejaksaan menentukan sikap tadi 
malam. “Ya, kami sedang menunggu. Mudah-mudahan malam ini (kemarin malam) sudah 
P21,” kata Agus.

Pengacara Ahok, Sirra Prayuna, mempertanyakan sikap kejaksaan yang terkesan 
terburu-buru. Ia bingung melihat sikap jaksa tersebut, apakah murni 
pertimbangan penegakan hukum atau ada tekanan politik di baliknya. “Saya 
puluhan tahun bekerja sebagai praktisi hukum, tapi baru pertama kali menghadapi 
kasus hukum sebegitu cepatnya,” ujar dia.

Sirra menegaskan, penegakan hukum tidak boleh ditekan pihak mana pun. Ia 
berharap kejaksaan tidak menahan Ahok karena kliennya itu masih harus mengikuti 
kegiatan pemilihan kepala daerah hingga 15 Februari mendatang. Sirra mengatakan 
Ahok tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi 
perbuatannya. “Apalagi sudah dicegah ke luar negeri. Jadi, tidak ada alasan 
penahanan,” ujar dia.

Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 
Rizieq Shihab, mengapresiasi langkah penegak hukum yang menyelesaikan kasus 
Ahok dengan cepat. Ia berharap kejaksaan dapat segera menahan Ahok.

DEWI SUCI RAHAYU
 

 

Kirim email ke