Petaka Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat: Perampasan Tanah, 
Kekerasan dan Kriminalisasi
Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), seperti pembangunan 
infrastruktur lainnya telah mendatangkan petaka utamanya bagi kaum tani. Warga 
Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka yang berusaha 
mempertahankan tanah dan kehidupannya harus berhadapan dengan alat kekerasan 
negara. 
BIJB merupakan bagian dari aero city, sebuah kota baru yang terintegrasi. 
kawasan yang menyediakan dan memfasilitasi seluruh kebutuhan pemodal dan 
bisnis, diantaranya adalah bandara, taman, pemukiman, wilayah industri, bisnis, 
wisata dan rekreasi, termasuk jalan tol. kawasan ini membutuhkan tanah seluas 
kurang lebih 5.900 hektar. 

|  |
| Rencana Pembangunan Aero City. sumber: walhi jawa barat |

Desa Sukamulya merupakan wilayah yang terkena dampak pembangunan bandara, untuk 
perluasan landasan pacu. Desa seluas 740 hektar ini, memiliki lahan pertanian 
seluas 700 hektar dengan produksi utama padi. Desa ini mampu memproduksi padi 
antara 6-8 ton per hektar per musim panen. Lahan pertanian ini lah yang menjadi 
sumber pencarian utama kurang lebih 5.500 jiwa penduduk Desa Sukamulya. Rencana 
pemerintah untuk melakukan pengukuran tanah di Desa Sukamulya memicu reaksi 
dari warga. Hal ini terjadi karena tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan 
pemerintahan desa maupun dengan warga. Warga yang merasa terancam kehidupannya 
ingin melakukan negosiasi dan membatalkan rencana pengukuran hingga ada 
kesepakatan antara warga dan pemerintah. Sejak tanggal 15 November 2016, warga 
telah berkumpul dan menyatukan pandangan dengan satu kesimpulan bahwa 
pengukuran tidak bisa dilaksanakan sebelum pemerintah berdiskusi dan bermufakat 
dengan warga. 
Perempuan, turut mengambil peranan aktif dalam proses konsolidasi tersebut. 
Perempuan yang mayoritas adalah petani turut merasakan ancaman perampasan tanah 
dan kehidupannya. Perempuan merasakan ancaman atas keberlangsungan hidup 
keluarga dan masa depan anak-anaknya. Hal inilah yang membuat perempuan 
terlibat dalam perjuangan tersebut. 

|  |
| Perempuan yang berjuang mempertahankan haknya atas tanah dan penghidupan
sumber: Dokumentasi LBH Bandung |

Keinginan warga untuk bernegosiasi nampaknya tidak dipedulikan oleh pemerintah. 
Pemerintah tetap bersikeras menjalankan rencana pengukuran. Untuk mengamankan 
dan memaksakan rencana tersebut, pemerintah memobilisasi kurang lebih 2000 
personil gabungan TNI, POLRI dan Satpol PP. 
Pada 17 November 2016, setelah negosiasi yang dilakukan tidak berhasil, 
personil gabungan mulai menembakkan gas air mata untuk mengusir warga yang 
berkumpul di persawahan agar pengukuran bisa berjalan. Setelah bertahan 
beberapa saat, warga akhirnya harus mengalah pada persenjataan yang dimiliki 
aparat. Warga memilih mundur dan mengevakuasi perempuan dan anak ke balai desa. 
Akibat peristiwa serangan tersebut, 11 warga mengalami luka ringan, utamanya 
akibat pecahan tembakan gas air mata dan pukulan benda tumpul. Selain itu, 8 
warga ditangkap oleh Polisi. 

|  |
| warga berkumpul di persawahan untuk bernegosiasi dan meminta pembatalan 
rencana pengukuran
sumber: dokumentasi LBH Bandung |


|  |
| Penembakan Petani dengan Gas Air Mata. 
sumber: dokumentasi LBH Bandung |


|  |
| evakuasi perempuan dan anak ke balai desa Sukamulya. 
sumber: dokumentasi LBH Bandung |


|  |
| sebagian dari warga yang terluka.
sumber: dokumentasi FPR Ciayumajakuning |

Saat ini, setelah kecaman dan solidaritas yang sangat luas dari berbagai 
wilayah Indonesia, aparat gabungan telah ditarik dari Desa Sukamulya. Namun, 
telah ada warga yang terluka, perempuan dan anak yang mengalami trauma serta 3 
warga yang ditetapkan menjadi tersangka dengan tuduhan Pasal 214 KUHP 
(menghalangi petugas) dengan ancaman pidana maksimum 7 tahun penjara. Selain 
itu, ancaman perampasan tanah dan kehidupan warga Sukamulya tidak berhenti. 
Perempuan dan anak sangat rentan dalam situasi seperti ini. Pengalaman 
kekerasan akan terus membekas dalam memori anak-anak. Perempuan mendapatkan 
beban yang berlebih dalam mengatur dan merawat keluarga akibat konflik yang 
berkepanjangan. Bagi ibu, istri, saudara perempuan dan anak dari 3 warga yang 
ditetapkan menjadi tersangka, beban mereka menjadi berkali-kali lipat. 
Solidaritas dan dukungan masih harus terus dilakukan. 3 Warga yang ditetapkan 
menjadi tersangka harus dibebaskan tanpa syarat, perampasan tanah harus 
dihentikan, demikian pula dengan pembangunan BIJB. 
Ketika pembangunan yang dilakukan tidak melibatkan perempuan dan rakyat, tidak 
berorientasi pada kemajuan dan kemandirian kehidupan rakyat, maka yang 
didapatkan oleh Perempuan dan Rakyat adalah petaka kemanusiaan. 
#SaveSukamulya

Kirim email ke