MUI adalah Majelis Ulama Iblis, jadi tidak bisa menjamin umat masuk surga maka 
dibuat  pekerjaan yang ringan-ringan, saja yaitu membuat fatwa. Masih ingatkah 
Anda fatwa tentang Ajinomoto, bahan penyedap makanan dari Jepang? 

Satu fatwa yang kini tidak cabut yakni “ Dilarang umat memberi salam kepada 
kaum Nasrani pada hari raya mereka antara lain Natal dan Tahun Baru. Fatwa ini 
dibuat pada waktu SBY dan Jusuf Kalla duduk pada kursi kepresidenan. SBY dan 
Jusuf Kalla hadir pada muktamar dimana fatwa tsb dicetuskan. Bukan saja mereka 
hadir tetapi turut memberikan sambutan, SBY pada pembukaan dan Jusuf Kalla pada 
penutupannya. 

From: mailto:GELORA45@yahoogroups.com 
Sent: Thursday, December 1, 2016 7:39 AM
To: Yahoo! Inc. ; Jaringan Kerja Indonesia ; Gelora 45 ; Sastra Pembebasan ; 
Yahoo! Inc. ; Yahoo! Inc. ; DISKUSI FORUM HLD 
Subject: Trs: [GELORA45] Apakah kewenangan sertifikat halal dialihkan dari MUI 
ke Kementerian Agama?

  




Pada Kamis, 1 Desember 2016 5:06, "ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]" 
<GELORA45@yahoogroups.com> menulis:




  
Karena ujungnya lagi-lagi urusan duit harusnya KPK aktif.


Ayo dorong KPK,
         
      Komisi Pemberantasan Korupsi: AUDIT MUI  





--- jonathangoeij@... wrote:


Apakah kewenangan sertifikat halal dialihkan dari MUI ke Kementerian Agama?


                        
                 
           
                    Apakah kewenangan sertifikat halal dialihkan dari MUI ke 
Kementerian Agama?...
                  Langkah Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal (BPJPH) memunculkan isu bahwa kewen...  
           
     



Isyana ArthariniWartawan BBC Indonesia
  a.. 24 November 2016
Kirim


Image copyrightREUTERSImage captionPemberlakuan Undang-undang Nomor 33/2014 
soal soal Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk guna pada 2019 
nanti untuk memiliki sertifikat halal.
Langkah pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH) sesuai Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
memunculkan isu bahwa kewenangan pemberian sertifikat halal tak lagi dilakukan 
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi diambil alih oleh Kementerian Agama.
Namun Kementerian Agama menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia masih berperan 
dalam pemberian sertifikasi halal.
Meski begitu, pembentukan badan baru ini menyisakan banyak persoalan dan 
catatan khusus soal proses pemberian sertifikasi halal di Indonesia.
  a.. Berapa yang diperoleh MUI dari sertifikasi halal? 
  b.. MUI pertanyakan pembukaan laporan keuangan ke publik
Apa sebenarnya yang terjadi?
Menurut Sekjen Kementerian Agama Nur Syam, yang terjadi adalah "pembagian 
wewenang".
"Pembagian wewenang" soal sertifikasi halal ini dilakukan terkait pemberlakuan 
Undang-undang Nomor 33/2014 soal Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua 
produk guna pada 2019 nanti untuk memiliki sertifikat halal.


Image copyrightAFP / ADEK BERRYImage captionWisatawan lokal di resepsionis 
sebuah hotel yang bersertifikast halal di Bukit Tinggi, Sumatera Selatan.
BPJPH memberi kewenangan pada MUI untuk memfatwakan bahwa sebuah produk 
dinyatakan halal atau haram. "Yang menerima pendaftaran dan menerima uang 
pendaftaran dan memiliki anggaran atau mengelola anggaran itu adalah 
Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH," kata Nur Syam.
Badan ini, menurutnya, punya kewenangan melakukan seleksi administratif 
terhadap usulan pengusaha untuk memperoleh sertifikasi. Jika proposal pengajuan 
memperoleh sertifikat halal itu sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka 
oleh BPJPH, dokumen kemudian akan dikirimkan kepada LPH (Lembaga Pemeriksa 
Halal).
Setelah LPH melakukan analisis kandungan produk, maka dokumen dan hasil laporan 
dikirim kembali ke badan, yang kemudian mengirimkannya ke MUI.
Nantinya, MUI lewat sidang-sidang fatwanya akan menentukan, apakah produk 
tersebut mendapat fatwa halal atau tidak halal.
Jika halal, badan akan mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan putusan fatwa 
MUI tersebut. "MUI memiliki otoritas untuk membuat atau merumuskan atau 
menetapkan fatwa halal secara tertulis berdasarkan kewenangan yang diberikan 
oleh badan kepada MUI," kata Nur Syam.
Apakah birokrasi sertifikikasi halal menjadi lebih panjang?
Menurut Nur Syam, tidak. Alasannya, UU Nomor 33 Tahun 2004 nantinya mengatur 
soal berapa lama masa pendaftaran, berapa lama permohonan sertifikasi ada di 
BPJPH, dan berapa lama permohonan ada di MUI.
Misalnya, untuk memberi fatwa halal, MUI diberi waktu tujuh hari, serta proses 
keluarnya sertifikat halal tidak boleh lebih dari satu bulan.
"Kelihatannya prosedur lebih lama, tapi yang jelas bahwa sudah ada takaran 
waktu yang diberikan oleh undang-undang. Tidak ada peluang untuk BPJPH mengulur 
waktu terkait persoalan kapan sertifikasi harus dikeluarkan," kata Nur Syam.
Saat ditanya kenapa pemisahan wewenang sertifikasi halal ini dilakukan, Nur 
Syam mengatakan, bahwa jaminan produk halal menjadi "domain negara" karena 
"menyangkut aspek perdagangan yang persoalannya G to G (government to 
government/antar-pemerintah), terkaitan ekspor dan impor sehingga negara harus 
hadir di situ".
Kaitannya dengan tuduhan tak transparannya pengelolaan dana sertifikasi halal 
MUI ?
Menurut Nur Syam, tidak ada kaitannya.
Namun dia menegaskan nantinya, karena BPJPH adalah bagian dari Kementerian 
Agama, sebagai lembaga pemerintah, "maka akan diaudit oleh inspektorat, BPK, 
BPKP, dan bahkan Ombudsman".
Terhadap tuduhan bahwa pengelolaan dana sertifikasi halal selama ini tak 
transparan, Wakil Direktur LPPOM MUI, Osmena Gunawan menjawab, "Kita selama ini 
diaudit. Akuntan publik ada. Nggak ada yang kita risaukan. Kita kan LPPOM MUI 
bertanggungjawab ke pimpinan MUI dan itu ada akuntan publik. Untuk seluruh 
dunia, biaya sertifikasi halal di Indonesia itu paling peanut (kacang, murah) 
ya kata orang."


Image copyrightAFP/PHILIPPE HUGUENImage captionRak khusus makanan halal di 
sebuah toko serba ada di Prancis.
Bank Central Akhirat?
Osmena dari MUI menjelaskan, "Biaya sertifikasi halal itu kan Rp2,5 juta, 
pelaksanaannya (dengan uang) itu nggak bakal cukup. Hanya, alhamdulillah, 
auditor saya itu tidak digaji penuh, dikasih dari Bank Central Akhirat. Tapi 
kan juga tidak boleh dizalimi, dikasih (uang) transport. Rp300 ribu dikali dua 
untuk rapat auditor, untuk gaji staf, untuk keperluan harian, rapat-rapat 
pertemuan. Nggak bakal cukup Rp2,5 juta itu kalau dihitung secara bisnis."
Namun, Nur Syam menegaskan, "(Badan) ini, saya rasa akan lebih transparan dalam 
pengelolaan keuangan. Dengan sertifikasi halal ini menjadi domain pemerintah 
jadi memberikan transparansi yang lebih baik, (bahwa) ada sekian banyak aparat 
yang bisa melakukan pengawasan terhadap program ini," kata Nur Syam.
Dia juga mengatakan bahwa langkah pemindahan sebagian kewenangan sertifikasi 
halal ini merupakan "bagian dari reformasi birokrasi yang dikembangkan terkait 
transparansi dan akuntabilitas".
Bagaimana kerumitannya?
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang 
Girindra Wardhana mengatakan asosiasi mereka sudah mengajukan surat pada 
presiden dan meminta agar menunda terbitnya peraturan pemerintah yang menjadi 
turunan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Alasannya, "Undang-undang ini mengubah seluruh mekanisme perdagangan di 
Indonesia, karena termasuk juga produk-produk impor yang didatangkan ke 
Indonesia itu terkena kewajiban sertifikasi halal."
"Ini rumit sekali, misalnya beras dari Vietnam, dari Thailand yang masuk ke 
Indonesia itu harus bersertifikat halal, sementara negara lain tidak memiliki 
mekanisme sertifikasi halal. Apakah hanya gara-gara aturan administratif itu 
kita stop impor pangan, sementara kita belum berdaulat soal pangan?"
Danang juga menyoroti soal teknologi, terkait ketetntuan seluruh barang-barang 
yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal. "Bagaimana dengan teknologi 
handphone, teknologi komputer, mobil. Apakah itu juga harus bersertifikat 
halal? Ini problem kita."
Tak hanya soal produk impor yang masuk ke Indonesia, Danang juga mempersoalkan 
kewajiban sertifikat halal pada barang gunaan dan jasa.
  a.. Perlukah sertifikasi halal untuk jilbab? 
  b.. Kirim 'produk halal' ke Indonesia, pebisnis Amerika dihukum 
  c.. Demi sertifikat halal, nama hot dog di Malaysia 'harus diganti'
"Barang gunaan ini jadi masalah besar- baju, lemari, kursi, kertas, itu harus 
wajib bersertifikat halal, ini agak membuat guncangan yang sangat signifikan, 
karena masif terjadi pada setiap aspek perdagangan di Indonesia. Lalu, sektor 
jasa, jasa apa yang halal- profesi konsultan harus halal, pengacara harus 
halal, TNI, PNS," ujarnya.
Menurut Danang, berbagai perdebatan ini membuat asosiasinya menyampaikan saran 
kepada presiden agar "merevisi undang-undang tersebut agar lebih implementatif".


Image copyrightAPImage captionDi Malaysia, jaringan waralaba Auntie Anne's 
gagal mendapatkan sertifikat halal karena tak mengganti nama "Pretzel Dogs".
Terkait transparansi dan akuntabilitas, Danang juga menyampaikan keberatan, 
pasalnya dalam undang-undang tersebut diatur bahwa sektor UKM tidak akan 
dipungut biaya dalam soal sertifikasi halal, sementara perusahaan besar wajib 
bayar. Danang khawatir di tingkat penerapannya akan terjadi kekacauan aturan.
"Kalau pengawas dari produk halal itu akan melakukan pemeriksaan, barang-barang 
produk UKM tidak diperiksa, yang di-sweeping barang dari perusahaan besar, yang 
ada nilai ekonomisnya. Ini jadi kekacauan masif," kata Danang.
Dia khawatir proses ini nantinya tak lebih dari "proses jual beli sertifikat 
yang tidak transparan dan tidak fair".
Bagaimana penggunaan dana dari sertidikat halal?
Sekjen Kementerian Agama Nur Syam mengatakan bahwa BPJPH nantinya akan mendapat 
pendanaan pemerintah lewat APBN, selain dana dari perusahaan dan pengusaha yang 
mengajukan sertifikasi halal.
Badan tersebut juga akan menggunakan sebagian dana APBN selain juga "mungkin 
dana CSR yang kita kerjasamakan dengan perusahaan" untuk memberi subsidi silang 
bagi pembiayaan sertifikasi halal bagi usaha kecil dan menengah.
"Tiga skema (keuangan) ini jadi andalan untuk sertifikasi halal. Jika ada 
program-program sosialisasi, inspeksi-inspeksi atau pengawasan-pengawasan yang 
dilakukan secara periodik terhadap perusahaan atau pengusaha yang sudah 
memperoleh sertifikat halal, ini termasuk hal-hal yang akan kita programkan 
(dalam penggunaan dana)," kata Nur Syam.
Apa tanggapan Komisi Informasi Pusat?
Selama ini, Komisi Informasi Pusat melihat Majelis Ulama Indonesia, otoritas di 
bidang pemberian sertifikasi halal, sebagai badan publik yang wajib membuka 
informasi keuangannya kepada publik. Namun MUI justru mempertanyakan keharusan 
mereka membuka laporan keuangan tersebut pada publik.
Dengan kewajiban bahwa produk dan jasa harus bersertifikat halal, maka akan 
semakin banyak pula permohonan sertifikasi halal, dan semakin besar pula dana 
publik yang akan terkumpul lewat skema ini.
Maka, menurut Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdulhamid Dipopramono, "Kalau 
negara (lewat Kementerian Agama) mengambil (sertifikasi halal), tentu juga 
harus terbuka. Kalau badan baru yang dibentuk ini tidak terbuka juga, sama 
juga, pasti akan terjadi distrust, ketidak-percayaan publik."
Menurut Abdulhamid, badan baru ini nantinya harus beroperasi dengan perbaikan 
di banyak hal, "termasuk catatan transparansi terutama soal keluar masuknya 
uang."
"Kita tidak ingin detail atau yang sangat rinci harus disampaikan ke publik, 
tapi paling setidaknya rekap atau resume itu harus boleh diakses oleh publik. 
Kalau badan baru ini sama saja perilakunya, tertutup, ya tidak ada perubahan."








---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från 
Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Kirim email ke