MUI perlu bikin Fatwa, Hanya setifikat Halal MUI yang Halal...............

2016-12-01 13:47 GMT+01:00 'Sunny' am...@tele2.se [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> *MUI adalah Majelis Ulama Iblis, jadi tidak bisa menjamin umat masuk surga
> maka dibuat  pekerjaan yang ringan-ringan, saja yaitu membuat fatwa. Masih
> ingatkah Anda fatwa tentang Ajinomoto, bahan penyedap makanan dari Jepang? *
>
> *Satu fatwa yang kini tidak cabut yakni “ Dilarang umat memberi salam
> kepada kaum Nasrani pada hari raya mereka antara lain Natal dan Tahun Baru.
> Fatwa ini dibuat pada waktu SBY dan Jusuf Kalla duduk pada kursi
> kepresidenan. SBY dan Jusuf Kalla hadir pada muktamar dimana fatwa tsb
> dicetuskan. Bukan saja mereka hadir tetapi turut memberikan sambutan, SBY
> pada pembukaan dan Jusuf Kalla pada penutupannya. *
>
> *From:* mailto:GELORA45@yahoogroups.com <GELORA45@yahoogroups.com>
> *Sent:* Thursday, December 1, 2016 7:39 AM
> *To:* Yahoo! Inc. <perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com> ; Jaringan
> Kerja Indonesia <jaringan-kerja-indone...@googlegroups.com> ; Gelora 45
> <gelora45@yahoogroups.com> ; Sastra Pembebasan
> <sastra-pembeba...@yahoogroups.com> ; Yahoo! Inc.
> <nasional-l...@yahoogroups.com> ; Yahoo! Inc.
> <wahana-n...@yahoogroups.com> ; DISKUSI FORUM HLD
> <diskusifo...@googlegroups.com>
> *Subject:* Trs: [GELORA45] Apakah kewenangan sertifikat halal dialihkan
> dari MUI ke Kementerian Agama?
>
>
>
>
>
> Pada Kamis, 1 Desember 2016 5:06, "ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]" <
> GELORA45@yahoogroups.com> menulis:
>
>
>
> Karena ujungnya lagi-lagi urusan duit harusnya KPK aktif.
>
> Ayo dorong KPK
> <https://www.change.org/p/komisi-pemberantasan-korupsi-audit-mui>,
> Komisi Pemberantasan Korupsi: AUDIT MUI
> <https://www.change.org/p/komisi-pemberantasan-korupsi-audit-mui>
>
>
> --- jonathangoeij@... wrote:
>
> Apakah kewenangan sertifikat halal dialihkan dari MUI ke Kementerian Agama?
> <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372>
>
>
> Apakah kewenangan sertifikat halal dialihkan dari MUI ke Kementerian
> Agama?...
> Langkah Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk
> Halal (BPJPH) memunculkan isu bahwa kewen...
> <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372>
>
>
> Isyana ArthariniWartawan BBC Indonesia
>
>    - 24 November 2016
>
> Kirim <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372#share-tools>
> [image: Restoran halal Al Meroz di Bangkok, Thailand.]
> Image copyrightREUTERSImage captionPemberlakuan Undang-undang Nomor
> 33/2014 soal soal Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk guna
> pada 2019 nanti untuk memiliki sertifikat halal.
> Langkah pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk
> Halal (BPJPH) sesuai Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
> Halal memunculkan isu bahwa kewenangan pemberian sertifikat halal tak lagi
> dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi diambil alih oleh
> Kementerian Agama.
> Namun Kementerian Agama menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia masih
> berperan dalam pemberian sertifikasi halal.
> Meski begitu, pembentukan badan baru ini menyisakan banyak persoalan dan
> catatan khusus soal proses pemberian sertifikasi halal di Indonesia.
>
>    - Berapa yang diperoleh MUI dari sertifikasi halal?
>    
> <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160426_indonesia_sertifikasi_halal>
>    - MUI pertanyakan pembukaan laporan keuangan ke publik
>    
> <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160328_indonesia_mui_transparansi_informasi>
>
> Apa sebenarnya yang terjadi?
> Menurut Sekjen Kementerian Agama Nur Syam, yang terjadi adalah "pembagian
> wewenang".
> "Pembagian wewenang" soal sertifikasi halal ini dilakukan terkait
> pemberlakuan Undang-undang Nomor 33/2014 soal Jaminan Produk Halal yang
> mewajibkan semua produk guna pada 2019 nanti untuk memiliki sertifikat
> halal.
> [image: halal hotel]
> Image copyrightAFP / ADEK BERRYImage captionWisatawan lokal di
> resepsionis sebuah hotel yang bersertifikast halal di Bukit Tinggi,
> Sumatera Selatan.
> BPJPH memberi kewenangan pada MUI untuk memfatwakan bahwa sebuah produk
> dinyatakan halal atau haram. "Yang menerima pendaftaran dan menerima uang
> pendaftaran dan memiliki anggaran atau mengelola anggaran itu adalah
> Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH," kata Nur Syam.
> Badan ini, menurutnya, punya kewenangan melakukan seleksi administratif
> terhadap usulan pengusaha untuk memperoleh sertifikasi. Jika proposal
> pengajuan memperoleh sertifikat halal itu sudah lengkap dan memenuhi
> persyaratan, maka oleh BPJPH, dokumen kemudian akan dikirimkan kepada LPH
> (Lembaga Pemeriksa Halal).
> Setelah LPH melakukan analisis kandungan produk, maka dokumen dan hasil
> laporan dikirim kembali ke badan, yang kemudian mengirimkannya ke MUI.
> Nantinya, MUI lewat sidang-sidang fatwanya akan menentukan, apakah produk
> tersebut mendapat fatwa halal atau tidak halal.
> Jika halal, badan akan mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan putusan
> fatwa MUI tersebut. "MUI memiliki otoritas untuk membuat atau merumuskan
> atau menetapkan fatwa halal secara tertulis berdasarkan kewenangan yang
> diberikan oleh badan kepada MUI," kata Nur Syam.
> *Apakah **birokrasi sertifik**ikasi** halal menjadi lebih panjang?*
> Menurut Nur Syam, tidak. Alasannya, UU Nomor 33 Tahun 2004 nantinya
> mengatur soal berapa lama masa pendaftaran, berapa lama permohonan
> sertifikasi ada di BPJPH, dan berapa lama permohonan ada di MUI.
> Misalnya, untuk memberi fatwa halal, MUI diberi waktu tujuh hari, serta
> proses keluarnya sertifikat halal tidak boleh lebih dari satu bulan.
> "Kelihatannya prosedur lebih lama, tapi yang jelas bahwa sudah ada takaran
> waktu yang diberikan oleh undang-undang. Tidak ada peluang untuk BPJPH
> mengulur waktu terkait persoalan kapan sertifikasi harus dikeluarkan," kata
> Nur Syam.
> Saat ditanya kenapa pemisahan wewenang sertifikasi halal ini dilakukan,
> Nur Syam mengatakan, bahwa jaminan produk halal menjadi "domain negara"
> karena "menyangkut aspek perdagangan yang persoalannya G to G (*government
> to government*/antar-pemerintah), terkaitan ekspor dan impor sehingga
> negara harus hadir di situ".
> *Kaitannya dengan **tuduhan **tak transparannya **pengelolaan dana
> sertifikasi halal MUI ?*
> Menurut Nur Syam, tidak ada kaitannya.
> Namun dia menegaskan nantinya, karena BPJPH adalah bagian dari Kementerian
> Agama, sebagai lembaga pemerintah, "maka akan diaudit oleh inspektorat,
> BPK, BPKP, dan bahkan Ombudsman".
> Terhadap tuduhan bahwa pengelolaan dana sertifikasi halal selama ini tak
> transparan, Wakil Direktur LPPOM MUI, Osmena Gunawan menjawab, "Kita selama
> ini diaudit. Akuntan publik ada. Nggak ada yang kita risaukan. Kita kan
> LPPOM MUI bertanggungjawab ke pimpinan MUI dan itu ada akuntan publik.
> Untuk seluruh dunia, biaya sertifikasi halal di Indonesia itu paling *peanut
> *(kacang, murah) ya kata orang."
> [image: halal prancis]
> Image copyrightAFP/PHILIPPE HUGUENImage captionRak khusus makanan halal
> di sebuah toko serba ada di Prancis.
> Bank Central Akhirat?
> Osmena dari MUI menjelaskan, "Biaya sertifikasi halal itu kan Rp2,5 juta,
> pelaksanaannya (dengan uang) itu nggak bakal cukup. Hanya, alhamdulillah,
> auditor saya itu tidak digaji penuh, dikasih dari Bank Central Akhirat.
> Tapi kan juga tidak boleh dizalimi, dikasih (uang) transport. Rp300 ribu
> dikali dua untuk rapat auditor, untuk gaji staf, untuk keperluan harian,
> rapat-rapat pertemuan. Nggak bakal cukup Rp2,5 juta itu kalau dihitung
> secara bisnis."
> Namun, Nur Syam menegaskan, "(Badan) ini, saya rasa akan lebih transparan
> dalam pengelolaan keuangan. Dengan sertifikasi halal ini menjadi domain
> pemerintah jadi memberikan transparansi yang lebih baik, (bahwa) ada sekian
> banyak aparat yang bisa melakukan pengawasan terhadap program ini," kata
> Nur Syam.
> Dia juga mengatakan bahwa langkah pemindahan sebagian kewenangan
> sertifikasi halal ini merupakan "bagian dari reformasi birokrasi yang
> dikembangkan terkait transparansi dan akuntabilitas".
> *Bagaimana kerumitannya**?*
> Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang
> Girindra Wardhana mengatakan asosiasi mereka sudah mengajukan surat pada
> presiden dan meminta agar menunda terbitnya peraturan pemerintah yang
> menjadi turunan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
> Halal.
> Alasannya, "Undang-undang ini mengubah seluruh mekanisme perdagangan di
> Indonesia, karena termasuk juga produk-produk impor yang didatangkan ke
> Indonesia itu terkena kewajiban sertifikasi halal."
> "Ini rumit sekali, misalnya beras dari Vietnam, dari Thailand yang masuk
> ke Indonesia itu harus bersertifikat halal, sementara negara lain tidak
> memiliki mekanisme sertifikasi halal. Apakah hanya gara-gara aturan
> administratif itu kita stop impor pangan, sementara kita belum berdaulat
> soal pangan?"
> Danang juga menyoroti soal teknologi, terkait ketetntuan seluruh
> barang-barang yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal. "Bagaimana
> dengan teknologi handphone, teknologi komputer, mobil. Apakah itu juga
> harus bersertifikat halal? Ini problem kita."
> Tak hanya soal produk impor yang masuk ke Indonesia, Danang juga
> mempersoalkan kewajiban sertifikat halal pada barang gunaan dan jasa.
>
>    - Perlukah sertifikasi halal untuk jilbab?
>    
> <http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160203_trensosial_jilbab_halal>
>    - Kirim 'produk halal' ke Indonesia, pebisnis Amerika dihukum
>    
> <http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160226_majalah_penipuan_halal>
>    - Demi sertifikat halal, nama hot dog di Malaysia 'harus diganti'
>    <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161019_dunia_malaysia_hotdog>
>
> "Barang gunaan ini jadi masalah besar- baju, lemari, kursi, kertas, itu
> harus wajib bersertifikat halal, ini agak membuat guncangan yang sangat
> signifikan, karena masif terjadi pada setiap aspek perdagangan di
> Indonesia. Lalu, sektor jasa, jasa apa yang halal- profesi konsultan harus
> halal, pengacara harus halal, TNI, PNS," ujarnya.
> Menurut Danang, berbagai perdebatan ini membuat asosiasinya menyampaikan
> saran kepada presiden agar "merevisi undang-undang tersebut agar lebih
> implementatif".
> [image: Jaringan waralaba Auntie Anne's]
> Image copyrightAPImage captionDi Malaysia, jaringan waralaba Auntie
> Anne's gagal mendapatkan sertifikat halal karena tak mengganti nama
> "Pretzel Dogs".
> Terkait transparansi dan akuntabilitas, Danang juga menyampaikan
> keberatan, pasalnya dalam undang-undang tersebut diatur bahwa sektor UKM
> tidak akan dipungut biaya dalam soal sertifikasi halal, sementara
> perusahaan besar wajib bayar. Danang khawatir di tingkat penerapannya akan
> terjadi kekacauan aturan.
> "Kalau pengawas dari produk halal itu akan melakukan pemeriksaan,
> barang-barang produk UKM tidak diperiksa, yang di-*sweeping* barang dari
> perusahaan besar, yang ada nilai ekonomisnya. Ini jadi kekacauan masif,"
> kata Danang.
> Dia khawatir proses ini nantinya tak lebih dari "proses jual beli
> sertifikat yang tidak transparan dan tidak fair".
> *Bagaimana penggunaan dana dari sertidikat halal**?*
> Sekjen Kementerian Agama Nur Syam mengatakan bahwa BPJPH nantinya akan
> mendapat pendanaan pemerintah lewat APBN, selain dana dari perusahaan dan
> pengusaha yang mengajukan sertifikasi halal.
> Badan tersebut juga akan menggunakan sebagian dana APBN selain juga
> "mungkin dana CSR yang kita kerjasamakan dengan perusahaan" untuk memberi
> subsidi silang bagi pembiayaan sertifikasi halal bagi usaha kecil dan
> menengah.
> "Tiga skema (keuangan) ini jadi andalan untuk sertifikasi halal. Jika ada
> program-program sosialisasi, inspeksi-inspeksi atau pengawasan-pengawasan
> yang dilakukan secara periodik terhadap perusahaan atau pengusaha yang
> sudah memperoleh sertifikat halal, ini termasuk hal-hal yang akan kita
> programkan (dalam penggunaan dana)," kata Nur Syam.
> *Apa tanggapan **Komisi Informasi Pusat?*
> Selama ini, Komisi Informasi Pusat melihat Majelis Ulama Indonesia,
> otoritas di bidang pemberian sertifikasi halal, sebagai badan publik yang
> wajib membuka informasi keuangannya kepada publik. Namun MUI justru
> mempertanyakan keharusan mereka membuka laporan keuangan tersebut pada
> publik.
> Dengan kewajiban bahwa produk dan jasa harus bersertifikat halal, maka
> akan semakin banyak pula permohonan sertifikasi halal, dan semakin besar
> pula dana publik yang akan terkumpul lewat skema ini.
> Maka, menurut Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdulhamid Dipopramono, "Kalau
> negara (lewat Kementerian Agama) mengambil (sertifikasi halal), tentu juga
> harus terbuka. Kalau badan baru yang dibentuk ini tidak terbuka juga, sama
> juga, pasti akan terjadi *distrus**t, *ketidak-percayaan publik."
> Menurut Abdulhamid, badan baru ini nantinya harus beroperasi dengan
> perbaikan di banyak hal, "termasuk catatan transparansi terutama soal
> keluar masuknya uang."
> "Kita tidak ingin detail atau yang sangat rinci harus disampaikan ke
> publik, tapi paling setidaknya rekap atau resume itu harus boleh diakses
> oleh publik. Kalau badan baru ini sama saja perilakunya, tertutup, ya tidak
> ada perubahan."
>
>
>
>
>
>
> ------------------------------
> [image: Avast logo]
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
>
> Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram
> från Avast.
> www.avast.com
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
>
> 
>

Kirim email ke