*OPINI*

*KEGIATAN DAN WEWENANG MUI itu  SENDIRI * dari segi* HUKUM dan
KETATANEGRAAAN  dan dari sudut Pandang KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS** sama
sekali TIDAK HALAL ...lalu bagaimana bisa mengeluarkan FATWA tentang
susuatu yang dari sudut  Hukum dan Per-Undang2an bisa dianggap LEGAL -
HALAL...? *

2016-12-01 13:59 GMT+01:00 kh djie dji...@gmail.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> MUI perlu bikin Fatwa, Hanya setifikat Halal MUI yang Halal...............
>
> 2016-12-01 13:47 GMT+01:00 'Sunny' am...@tele2.se [GELORA45] <
> GELORA45@yahoogroups.com>:
>
>>
>>
>> *MUI adalah Majelis Ulama Iblis, jadi tidak bisa menjamin umat masuk
>> surga maka dibuat  pekerjaan yang ringan-ringan, saja yaitu membuat fatwa.
>> Masih ingatkah Anda fatwa tentang Ajinomoto, bahan penyedap makanan dari
>> Jepang? *
>>
>> *Satu fatwa yang kini tidak cabut yakni “ Dilarang umat memberi salam
>> kepada kaum Nasrani pada hari raya mereka antara lain Natal dan Tahun Baru.
>> Fatwa ini dibuat pada waktu SBY dan Jusuf Kalla duduk pada kursi
>> kepresidenan. SBY dan Jusuf Kalla hadir pada muktamar dimana fatwa tsb
>> dicetuskan. Bukan saja mereka hadir tetapi turut memberikan sambutan, SBY
>> pada pembukaan dan Jusuf Kalla pada penutupannya. *
>>
>> *From:* mailto:GELORA45@yahoogroups.com <GELORA45@yahoogroups.com>
>> *Sent:* Thursday, December 1, 2016 7:39 AM
>> *To:* Yahoo! Inc. <perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com> ; Jaringan
>> Kerja Indonesia <jaringan-kerja-indone...@googlegroups.com> ; Gelora 45
>> <gelora45@yahoogroups.com> ; Sastra Pembebasan
>> <sastra-pembeba...@yahoogroups.com> ; Yahoo! Inc.
>> <nasional-l...@yahoogroups.com> ; Yahoo! Inc.
>> <wahana-n...@yahoogroups.com> ; DISKUSI FORUM HLD
>> <diskusifo...@googlegroups.com>
>> *Subject:* Trs: [GELORA45] Apakah kewenangan sertifikat halal dialihkan
>> dari MUI ke Kementerian Agama?
>>
>>
>>
>>
>>
>> Pada Kamis, 1 Desember 2016 5:06, "ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]" <
>> GELORA45@yahoogroups.com> menulis:
>>
>>
>>
>> Karena ujungnya lagi-lagi urusan duit harusnya KPK aktif.
>>
>> Ayo dorong KPK
>> <https://www.change.org/p/komisi-pemberantasan-korupsi-audit-mui>,
>> Komisi Pemberantasan Korupsi: AUDIT MUI
>> <https://www.change.org/p/komisi-pemberantasan-korupsi-audit-mui>
>>
>>
>> --- jonathangoeij@... wrote:
>>
>> Apakah kewenangan sertifikat halal dialihkan dari MUI ke Kementerian
>> Agama? <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372>
>>
>>
>> Apakah kewenangan sertifikat halal dialihkan dari MUI ke Kementerian
>> Agama?...
>> Langkah Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk
>> Halal (BPJPH) memunculkan isu bahwa kewen...
>> <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372>
>>
>>
>> Isyana ArthariniWartawan BBC Indonesia
>>
>>    - 24 November 2016
>>
>> Kirim <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38080372#share-tools>
>> [image: Restoran halal Al Meroz di Bangkok, Thailand.]
>> Image copyrightREUTERSImage captionPemberlakuan Undang-undang Nomor
>> 33/2014 soal soal Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk guna
>> pada 2019 nanti untuk memiliki sertifikat halal.
>> Langkah pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk
>> Halal (BPJPH) sesuai Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
>> Halal memunculkan isu bahwa kewenangan pemberian sertifikat halal tak lagi
>> dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi diambil alih oleh
>> Kementerian Agama.
>> Namun Kementerian Agama menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia masih
>> berperan dalam pemberian sertifikasi halal.
>> Meski begitu, pembentukan badan baru ini menyisakan banyak persoalan dan
>> catatan khusus soal proses pemberian sertifikasi halal di Indonesia.
>>
>>    - Berapa yang diperoleh MUI dari sertifikasi halal?
>>    
>> <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160426_indonesia_sertifikasi_halal>
>>    - MUI pertanyakan pembukaan laporan keuangan ke publik
>>    
>> <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160328_indonesia_mui_transparansi_informasi>
>>
>> Apa sebenarnya yang terjadi?
>> Menurut Sekjen Kementerian Agama Nur Syam, yang terjadi adalah "pembagian
>> wewenang".
>> "Pembagian wewenang" soal sertifikasi halal ini dilakukan terkait
>> pemberlakuan Undang-undang Nomor 33/2014 soal Jaminan Produk Halal yang
>> mewajibkan semua produk guna pada 2019 nanti untuk memiliki sertifikat
>> halal.
>> [image: halal hotel]
>> Image copyrightAFP / ADEK BERRYImage captionWisatawan lokal di
>> resepsionis sebuah hotel yang bersertifikast halal di Bukit Tinggi,
>> Sumatera Selatan.
>> BPJPH memberi kewenangan pada MUI untuk memfatwakan bahwa sebuah produk
>> dinyatakan halal atau haram. "Yang menerima pendaftaran dan menerima uang
>> pendaftaran dan memiliki anggaran atau mengelola anggaran itu adalah
>> Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH," kata Nur Syam.
>> Badan ini, menurutnya, punya kewenangan melakukan seleksi administratif
>> terhadap usulan pengusaha untuk memperoleh sertifikasi. Jika proposal
>> pengajuan memperoleh sertifikat halal itu sudah lengkap dan memenuhi
>> persyaratan, maka oleh BPJPH, dokumen kemudian akan dikirimkan kepada LPH
>> (Lembaga Pemeriksa Halal).
>> Setelah LPH melakukan analisis kandungan produk, maka dokumen dan hasil
>> laporan dikirim kembali ke badan, yang kemudian mengirimkannya ke MUI.
>> Nantinya, MUI lewat sidang-sidang fatwanya akan menentukan, apakah produk
>> tersebut mendapat fatwa halal atau tidak halal.
>> Jika halal, badan akan mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan putusan
>> fatwa MUI tersebut. "MUI memiliki otoritas untuk membuat atau merumuskan
>> atau menetapkan fatwa halal secara tertulis berdasarkan kewenangan yang
>> diberikan oleh badan kepada MUI," kata Nur Syam.
>> *Apakah **birokrasi sertifik**ikasi** halal menjadi lebih panjang?*
>> Menurut Nur Syam, tidak. Alasannya, UU Nomor 33 Tahun 2004 nantinya
>> mengatur soal berapa lama masa pendaftaran, berapa lama permohonan
>> sertifikasi ada di BPJPH, dan berapa lama permohonan ada di MUI.
>> Misalnya, untuk memberi fatwa halal, MUI diberi waktu tujuh hari, serta
>> proses keluarnya sertifikat halal tidak boleh lebih dari satu bulan.
>> "Kelihatannya prosedur lebih lama, tapi yang jelas bahwa sudah ada
>> takaran waktu yang diberikan oleh undang-undang. Tidak ada peluang untuk
>> BPJPH mengulur waktu terkait persoalan kapan sertifikasi harus
>> dikeluarkan," kata Nur Syam.
>> Saat ditanya kenapa pemisahan wewenang sertifikasi halal ini dilakukan,
>> Nur Syam mengatakan, bahwa jaminan produk halal menjadi "domain negara"
>> karena "menyangkut aspek perdagangan yang persoalannya G to G (*government
>> to government*/antar-pemerintah), terkaitan ekspor dan impor sehingga
>> negara harus hadir di situ".
>> *Kaitannya dengan **tuduhan **tak transparannya **pengelolaan dana
>> sertifikasi halal MUI ?*
>> Menurut Nur Syam, tidak ada kaitannya.
>> Namun dia menegaskan nantinya, karena BPJPH adalah bagian dari
>> Kementerian Agama, sebagai lembaga pemerintah, "maka akan diaudit oleh
>> inspektorat, BPK, BPKP, dan bahkan Ombudsman".
>> Terhadap tuduhan bahwa pengelolaan dana sertifikasi halal selama ini tak
>> transparan, Wakil Direktur LPPOM MUI, Osmena Gunawan menjawab, "Kita selama
>> ini diaudit. Akuntan publik ada. Nggak ada yang kita risaukan. Kita kan
>> LPPOM MUI bertanggungjawab ke pimpinan MUI dan itu ada akuntan publik.
>> Untuk seluruh dunia, biaya sertifikasi halal di Indonesia itu paling *peanut
>> *(kacang, murah) ya kata orang."
>> [image: halal prancis]
>> Image copyrightAFP/PHILIPPE HUGUENImage captionRak khusus makanan halal
>> di sebuah toko serba ada di Prancis.
>> Bank Central Akhirat?
>> Osmena dari MUI menjelaskan, "Biaya sertifikasi halal itu kan Rp2,5 juta,
>> pelaksanaannya (dengan uang) itu nggak bakal cukup. Hanya, alhamdulillah,
>> auditor saya itu tidak digaji penuh, dikasih dari Bank Central Akhirat.
>> Tapi kan juga tidak boleh dizalimi, dikasih (uang) transport. Rp300 ribu
>> dikali dua untuk rapat auditor, untuk gaji staf, untuk keperluan harian,
>> rapat-rapat pertemuan. Nggak bakal cukup Rp2,5 juta itu kalau dihitung
>> secara bisnis."
>> Namun, Nur Syam menegaskan, "(Badan) ini, saya rasa akan lebih transparan
>> dalam pengelolaan keuangan. Dengan sertifikasi halal ini menjadi domain
>> pemerintah jadi memberikan transparansi yang lebih baik, (bahwa) ada sekian
>> banyak aparat yang bisa melakukan pengawasan terhadap program ini," kata
>> Nur Syam.
>> Dia juga mengatakan bahwa langkah pemindahan sebagian kewenangan
>> sertifikasi halal ini merupakan "bagian dari reformasi birokrasi yang
>> dikembangkan terkait transparansi dan akuntabilitas".
>> *Bagaimana kerumitannya**?*
>> Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
>> Danang Girindra Wardhana mengatakan asosiasi mereka sudah mengajukan surat
>> pada presiden dan meminta agar menunda terbitnya peraturan pemerintah yang
>> menjadi turunan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
>> Halal.
>> Alasannya, "Undang-undang ini mengubah seluruh mekanisme perdagangan di
>> Indonesia, karena termasuk juga produk-produk impor yang didatangkan ke
>> Indonesia itu terkena kewajiban sertifikasi halal."
>> "Ini rumit sekali, misalnya beras dari Vietnam, dari Thailand yang masuk
>> ke Indonesia itu harus bersertifikat halal, sementara negara lain tidak
>> memiliki mekanisme sertifikasi halal. Apakah hanya gara-gara aturan
>> administratif itu kita stop impor pangan, sementara kita belum berdaulat
>> soal pangan?"
>> Danang juga menyoroti soal teknologi, terkait ketetntuan seluruh
>> barang-barang yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal. "Bagaimana
>> dengan teknologi handphone, teknologi komputer, mobil. Apakah itu juga
>> harus bersertifikat halal? Ini problem kita."
>> Tak hanya soal produk impor yang masuk ke Indonesia, Danang juga
>> mempersoalkan kewajiban sertifikat halal pada barang gunaan dan jasa.
>>
>>    - Perlukah sertifikasi halal untuk jilbab?
>>    
>> <http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160203_trensosial_jilbab_halal>
>>    - Kirim 'produk halal' ke Indonesia, pebisnis Amerika dihukum
>>    
>> <http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160226_majalah_penipuan_halal>
>>    - Demi sertifikat halal, nama hot dog di Malaysia 'harus diganti'
>>    <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161019_dunia_malaysia_hotdog>
>>
>> "Barang gunaan ini jadi masalah besar- baju, lemari, kursi, kertas, itu
>> harus wajib bersertifikat halal, ini agak membuat guncangan yang sangat
>> signifikan, karena masif terjadi pada setiap aspek perdagangan di
>> Indonesia. Lalu, sektor jasa, jasa apa yang halal- profesi konsultan harus
>> halal, pengacara harus halal, TNI, PNS," ujarnya.
>> Menurut Danang, berbagai perdebatan ini membuat asosiasinya menyampaikan
>> saran kepada presiden agar "merevisi undang-undang tersebut agar lebih
>> implementatif".
>> [image: Jaringan waralaba Auntie Anne's]
>> Image copyrightAPImage captionDi Malaysia, jaringan waralaba Auntie
>> Anne's gagal mendapatkan sertifikat halal karena tak mengganti nama
>> "Pretzel Dogs".
>> Terkait transparansi dan akuntabilitas, Danang juga menyampaikan
>> keberatan, pasalnya dalam undang-undang tersebut diatur bahwa sektor UKM
>> tidak akan dipungut biaya dalam soal sertifikasi halal, sementara
>> perusahaan besar wajib bayar. Danang khawatir di tingkat penerapannya akan
>> terjadi kekacauan aturan.
>> "Kalau pengawas dari produk halal itu akan melakukan pemeriksaan,
>> barang-barang produk UKM tidak diperiksa, yang di-*sweeping* barang dari
>> perusahaan besar, yang ada nilai ekonomisnya. Ini jadi kekacauan masif,"
>> kata Danang.
>> Dia khawatir proses ini nantinya tak lebih dari "proses jual beli
>> sertifikat yang tidak transparan dan tidak fair".
>> *Bagaimana penggunaan dana dari sertidikat halal**?*
>> Sekjen Kementerian Agama Nur Syam mengatakan bahwa BPJPH nantinya akan
>> mendapat pendanaan pemerintah lewat APBN, selain dana dari perusahaan dan
>> pengusaha yang mengajukan sertifikasi halal.
>> Badan tersebut juga akan menggunakan sebagian dana APBN selain juga
>> "mungkin dana CSR yang kita kerjasamakan dengan perusahaan" untuk memberi
>> subsidi silang bagi pembiayaan sertifikasi halal bagi usaha kecil dan
>> menengah.
>> "Tiga skema (keuangan) ini jadi andalan untuk sertifikasi halal. Jika ada
>> program-program sosialisasi, inspeksi-inspeksi atau pengawasan-pengawasan
>> yang dilakukan secara periodik terhadap perusahaan atau pengusaha yang
>> sudah memperoleh sertifikat halal, ini termasuk hal-hal yang akan kita
>> programkan (dalam penggunaan dana)," kata Nur Syam.
>> *Apa tanggapan **Komisi Informasi Pusat?*
>> Selama ini, Komisi Informasi Pusat melihat Majelis Ulama Indonesia,
>> otoritas di bidang pemberian sertifikasi halal, sebagai badan publik yang
>> wajib membuka informasi keuangannya kepada publik. Namun MUI justru
>> mempertanyakan keharusan mereka membuka laporan keuangan tersebut pada
>> publik.
>> Dengan kewajiban bahwa produk dan jasa harus bersertifikat halal, maka
>> akan semakin banyak pula permohonan sertifikasi halal, dan semakin besar
>> pula dana publik yang akan terkumpul lewat skema ini.
>> Maka, menurut Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdulhamid Dipopramono,
>> "Kalau negara (lewat Kementerian Agama) mengambil (sertifikasi halal),
>> tentu juga harus terbuka. Kalau badan baru yang dibentuk ini tidak terbuka
>> juga, sama juga, pasti akan terjadi *distrus**t, *ketidak-percayaan
>> publik."
>> Menurut Abdulhamid, badan baru ini nantinya harus beroperasi dengan
>> perbaikan di banyak hal, "termasuk catatan transparansi terutama soal
>> keluar masuknya uang."
>> "Kita tidak ingin detail atau yang sangat rinci harus disampaikan ke
>> publik, tapi paling setidaknya rekap atau resume itu harus boleh diakses
>> oleh publik. Kalau badan baru ini sama saja perilakunya, tertutup, ya tidak
>> ada perubahan."
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> ------------------------------
>> [image: Avast logo]
>> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
>>
>> Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram
>> från Avast.
>> www.avast.com
>> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
>>
>>
> 
>

Kirim email ke