Ahad, 04 Desember 2016, 16:23 WIB
 Pemborosan Uang Negara Jika Aksi 412 Dibiayai APBN 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/04/ohnm3c328-pemborosan-uang-negara-jika-aksi-412-dibiayai-apbn
 Rep: Fuji EP/ Red: Indira Rezkisari
 

 Republika/Amri Amrullah

 Peserta Parade Kebudayaan membawa atribu partai dalam mengikuti aksi di 
Jakarta pada Ahad (4/12).

 
 


 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh 
Indonesia menilai terdapat banyak kejanggalan pada aksi yang berlangsung 4 
Desember 2016. Selain itu, pada aksi 412 juga diduga terdapat intervensi 
beberapa instansi pemerintah. Mereka diduga mewajibkan PNS hadir dalam upayanya 
mendatangkan massa. 

"Pemborosan terhadap uang negara, jika aksi hari ini dibiayai oleh APBN, yang 
asupan terbesarnya berasal dari uang rakyat melalui pembayaran pajak," kata 
Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia sekaligus Ketua BEM UNJ, Bagus 
Tito Wibisono, Ahad (4/12).

Ia mengatakan, jika benar dibiayai oleh uang negara, maka aksi hari ini 
jelas-jelas pemborosan besar-besaran. Hal tersebut merupakan bentuk 
pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Di dalam undang-undang, APBN harus 
digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

"Dan itu tidak ditemui dan tidak bersifat esensi pada aksi 412 pada hari ini," 
ujarnya.

• Inisiator CFD murka dengan aksi 412 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/12/04/ohncva361-inisiator-cfd-murka-dengan-aksi-412-yang-politis
• Massa aksi 412 diberi uang lelah Rp 200 ribu 
http://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/12/04/ohn66y361-massa-aksi-parade-kebudayaan-diberi-uang-capek-rp-200-ribu
• Jawaban panitia soal atribut partai di acara aksi 412 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/12/04/ohn8xh330-soal-atribut-partai-ini-penjelasan-sekretaris-kepanitiaan-parade

Ia menerangkan, pada aksi 412 juga terdapat dugaan intervensi beberapa instansi 
pemerintah. Hal tersebut telah menyalahi kewenangan pemerintah untuk 
memobilisasi massa pada kepentingan kalangan tertentu. Lebih parah lagi, hal 
tersebut juga dapat dianggap mengebiri nilai-nilai kenetralan lembaga 
pemerintahan Indonesia.

Sejumlah instansi yang dinilai telah melakukan intervensi di antaranya, 
Kementerian Sosial dengan kegiatan 'Gelar Budaya Bhinneka Tunggal Ika', 
Kementerian Perdagangan dengan kegiatan 'Olahraga Bersama Menteri', dan 
Kementerian Perhubungan dengan kegiatan 'Kampanye Keselamatan Penerbangan'. 
Dalam semua kegiatan tersebut, PNS dan keluarga diwajibkan hadir.

• Acara parpol di CFD melanggar perda 
http://republika.co.id/berita/nasional/politik/16/12/04/ohmone384-acara-parpol-di-car-free-day-melanggar-perda
• Warga: CFD harusnya jadi ajang santai keluarga, bukan agenda politik 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/12/04/ohn89q330-warga-cfd-harusnya-jadi-ajang-santai-keluarga-bukan-agenda-politik
 
• Usai aksi 412, sampah berserakan dan taman rusak parah 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/12/04/ohn9r2330-usai-aksi-412-sampah-berserakan-dan-taman-bundaran-hi-rusak

Melihat sejumlah kejanggalan dan pelanggaran konstitusi pada aksi 412, maka 
Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan sikap. Pertama, mendesak aparat 
penegak hukum untuk berlaku adil dalam menegakkan supremasi hukum, khususnya 
terhadap fenomena aksi 412 di kawasan HBKB.

"Kedua, memberikan mosi tidak percaya terhadap aksi 412 karena bernuansa 
politis serta dinodai dengan aktivitas partai politik yang bertentangan dengan 
konstitusi," tegasnya.

Ketiga, pihaknya menuntut kementerian terkait yang mewajibkan PNS turun aksi 
untuk meminta maaf kepada publik dan mengembalikan APBN yang terpakai dalam 
aksi 412. Keempat, mereka menuntut pemerintah bersifat netral serta menjunjung 
tinggi moralitas dan konstitusi dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara 
Indonesia.

Menteri Sosial Khofifah, Indar Parawansa, menyebut beredarnya surat imbauan 
Kementerian Sosial di sosial media sebagai fitnah. Hal itu terkait dengan surat 
dari Kemensos kepada pegawainya untuk menghadiri aksi 4 Desember.
 "Itu fitnah, surat dan poster diedit sedemikian rupa. Aslinya tak seperti 
itu," ujar Khofifah, Ahad, (4/12).


 

 

Kirim email ke