Krisis di Europa Union yang sedang berjalan sekarang, diantaranya disebabkan oleh ancaman GLOBALISASI dan kelanjutan dari GLOBALISASI yaitu apa yang dinamakan TTIP (Trans Atlantik Free Trade Agreement/TransAtlantic Trade and Investmen Partnership), yang dipaksakan oleh Washington-Administration Mr.Obama dan Kanzlerin Merkel adalah seorang Penguasa Berlin yang keranjingan dengam Amerikanisasi Europa Union, baik Politik, Ekonomi dan Militer (NATO), terutama dalam context Politik Revance-Idee Merkel memusuhi Russia disegala bidang akibat dari kekalahan Jerman melawan Sowyet Union pada Perang Dunia ke-II. Justru itu Merkel membutuhkan pelaksanaan TTIP dan Pembangunan kekuatan NATO.
Kanzlerin Merkel dalam khayalannya sudah melihat "German Raya", yang berbatas dari Portugal sampai ke Ukraina, dari Skandinavia lewat Baltikuim dan Balkan sampai ke Yunani dan melaksanakan Plan Fasisme Jerman-Hitler dengan apa yang dinamakan Saktion gegen Russland, supaya Russia bertekuk lutut. 1941 s/d 1943 Hitler memerintahkan Blokade Leningrad disegala bidang, supaya semua yang hidup di Leningrad mati kelaparan. Merkel mengulangi apa yang dibikin Hitler, hanya nama lain: Sanktion=Blokade! Inggeris sudah lama melihat permainan politik Merkel dan Inggeris sebagai negeri Kolonial yang berpengalaman tidak ingin diperintah Merkel untuk kebutuhan "German-Raya" dan Inggeris keluar dari Europa Union. Kegoncangan didalam Europa Union mulai berjalan, dan Aksi Inggeris memberikan keberanian kepada Anggota-Anggota lainnya untuk tidak selalu melaksanakan keinginan Politik Souvinisme Merkel-Berlin, diantaranya Hongaria, Tschekhai Slowakia,,Polandia, etc. Apakah Europa Union akan masih seperti Europa Union 1916? Sangat diragukan.. Perjuangan didalam Intern Europa Union sangat keras, terutama melawan politik Souvinisme Merkel-Berlin; dan kebutuhan akan suatu Negara Nasional Demokrasi yang berdaulat diantara Anggota-Anggota Europa Union sangat terlihat. Di Republik Indonesia Masyarakat tidak memperoleh Informasi yang luas mengenai bahaya dari FTAs, RCEP maupun TPP bagi sebuah negeri. seperti Republik Indonesia yang tidak mempunyai Produksi Industri apapun, dan saya yakin Presiden R.I. Mr.JOKOWI sendiri tidak mampu melihat bahaya langsung dari Perdagangan Bebas Asia & Pasific, bahwasanya di Regional Asia & Pacific bertemu Kepentingan Tiga Negara Besar kuat disegala bidang: RRChina, Russia dan USA., dan R.I. akan dilanda habis oleh Topan Perdagangan Bebas (Permpokan Bebas, seperti yang dilakukan USA dan Europa Union di Balkan,Irag, Afhganistan, Libya, Ukraina dan Suriah.Apakah nanti R.I. akan menjadi Balkan kedua, atau Iraq, atau Ilbya, atau Suriah, dan Ukraina?, karena Presiden R.I. tidakmampu memproteksi Kemerdekaan R.I.dan TNI taklain daripada pelaksana kebutuhan kekuasaan Politik, Ekonomi dan Militer USA di Asia & Pacific. R.I.sangat membutuhkan Presiden seperti Bung Karno! A.Tjaniago -------------------------------------------- Pada Rab, 7/12/16, Tatiana Lukman [email protected] [GELORA45] <[email protected]> menulis: Judul: [GELORA45] Ancaman Perjanjian Perdagangan Bebas dan Investasi (FTAs) Seperti RCEP Bagi Kedaulatan Rakyat Kepada: "Yahoogroups" <[email protected]>, "DISKUSI FORUM HLD" <[email protected]>, "GELORA_In" <[email protected]>, "Klub ApaKabar" <[email protected]> Cc: "Daeng" <[email protected]>, "Lusi.D" <[email protected]>, "Roeslan" <[email protected]>, "Rachmat Hadi-Soetjipto" <[email protected]>, "Gol" <[email protected]>, "Mitri" <[email protected]>, "Jonathan Goeij" <[email protected]>, "Harry Singgih" <[email protected]>, "Lingkar Sitompul" <[email protected]>, "Ronggo A." <[email protected]>, "Ajeg" <[email protected]>, "Mang Broto" <[email protected]>, "Marsiswo Dirgantoro" <[email protected]>, "Farida Ishaja" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "Billy Gunadi" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "Karma I Nengah [PT. Altus Logistic Service Indonesia]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, "C. Manuputty" <[email protected]>, "Oman Romana" <[email protected]> Tanggal: Rabu, 7 Desember, 2016, 11:55 AM Ancaman Perjanjian Perdagangan Bebas dan Investasi (FTAs) Seperti RCEP Bagi Kedaulatan Rakyat7 Desember, 2016 Tidak banyak yang tahu jika Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk putaran perundingan salah satu blok perdagangan terbesar di dunia yaitu Regional Comperehensive Economic Partnership (RCEP). Acara tersebut dilakukan pada tanggal 6 hingga 10 Desember 2016 di Tangerang, Banten.(baca juga : tentang FTAs ; RCEP dan TPP )Secara umum sudah banyak yang menyebutkan bagaimana bahaya dari FTAs seperti halnya RCEP maupun TPP bagi sebuah negeri. Perkembangan dari FTAs sekarang ini sendiri tidak lagi sebatas aturan perdagangan, tetapi lebih jauh lagi pada isu investasi, hak kekayaan intelektual, belanja pemerintah, hingga badan hukum milik pemerintah.Penolakan rakyat atas skema FTAs tersebut terjadi di berbagai negeri, baik itu atas TPP maupun RCEP. Bahkan TAFTA/TTIP (Trans Atlantik Free Trade Agreement/TransAtlantic Trade and Investmen Partnership), atau perjanjian perdagangan lintas Atlantik yang mengatur kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Eropa dipastikan mengalami kegagalan setelah rangkaian penolakan di Eropa yang masif.Bahkan salah satu janji dalam kampanye Trump, presiden AS terpilih, adalah menghentikan TPP dan kemudian mengembalikan industri manufaktur kembali ke Amerika Serikat. Selama ini AS tergantung impor barang dari berbagai negeri seperti negeri di Asia maupun Mexico untuk barang-barang manufaktur, seperti misalnya sepatu yang 98 persen dibuat oleh pabrik-pabrik di Asia seperti Thailand, Indonesia, China dan Vietnam. Mengembalikan industri manufaktur kembali ke dalam negeri AS merupakan kampanye Trump untuk menjaring pemilihnya yang melihat kecemasan atas TPP yang akan semakin menjauhkan rakyat AS dari pekerjaan akibat korporasi yang lebih memilih untuk memindahkan pabrik mereka ke negara-negara dengan upah buruh yang lebih rendah terutama di Asia dan Pasifik.Jika sekelas Trump saja mencantumkan anti TPP sebagai bahan kampanye menjaring dukungan di pemilu presiden AS, maka bisa dibayangkan bagaimana sesungguhnya bahaya FTAs bagi sebuah rakyat di berbagai negara.Bagi negara semacam AS dengan TNCs yang telah menggurita ke berbagai negeri serta memonopoli segala aspek produksi sosial, maka FTAs akan sangat menguntungkan dengan model rantai pasokan global-nya (global supply chains). Dalam perundingan TPP misalnya, diketahui ada lebih dari 600 perusahaan dan penasehat perusahaan yang ikut terlibat dalam penyusunan dokumen. Sehingga rakyat di AS sendiri menganggap TPP adalah kemenangan perusahaan (TNCs) atas negara.Tetapi bagi pekerja, bahkan yang di AS sekalipun hal tersebut berarti sebuah pukulan telak karena akan semakin sulitnya lapangan pekerjaan akibat perusahaan-perusahaan lebih memilih untuk mendekati sumber buruh murah sekaligus dekat dengan sumber bahan mentah utama serta pasar.FTAs Ancaman KedaulatanDalam skema FTAs, baik itu wujud TPP maupun RCEP, negeri-negeri yang selama ini tergantung pada investasi dan hutang asing untuk pembangunan menjadi sesuatu yang seolah-olah tidak bisa di tolak. Gemerlap investasi menjadi daya tarik untuk pemerintah yang “malas” membangun kedaulatan ekonomi dan lebih memilih jalur instan jeratan hutang dan investasi asing. Kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi dengan skala yang kian luas digenjot oleh pemerintahan berbagai negeri. Meskipun kemudian harus menindas buruh serta pekerja, kehancuran lingkungan dan penggusuran kaum tani, kesehatan hingga aturan keuangan demi keuntungan korporasi.Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pertanyaan tersebut terjawab bagaimana selama ini pemerintah Indonesia telah mengikuti putaran perundingan RCEP serta tertarik untuk bergabung dalam TPP.Kebijakan – kebijakan neoliberal pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla menjadi sinyal bagaimana Indonesia akan mengambil kebijakan untuk terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan dan ekonomi regional seperti RCEP maupun TPP. Meskipun kemudian hal tersebut harus mengorbankan hak-hak demokratis rakyat untuk mengundang dan menjamin investasi masuk ke Indonesia.Contoh nyata misalnya kebijakan ketenagakerjaan pemerintahan Joko Widodo melalui PP 78 tahun 2015 yang dikeluarkan seiring dengan paket kebijakan jilid 4 (7 Oktober 2015) yang salah satu poin utamanya soal pengupahan yang terproyeksi. Kebijakan tersebut menjadi wujud nyata dari kompetisi upah buruh dan pekerja yang dibutuhkan oleh pasar.Kompetisi upah merupakan kebijakan politik upah murah menjadi daya tarik investasi di negeri-negeri seperti Indonesia. Wujud lainnya ialah dengan diterapkannya pasar kerja yang semakin fleksibel dalam berbagai hubungan ketenagakerjaan. Bahkan UU Ketenagakerjaan di Indonesia saat ini sedang menuju revisi untuk memberikan ruang yang luas bagi pasar kerja fleksibel beroperasi di Indonesia, termasuk penggantian sistem pesangon yang saat ini berlaku.Kemudian 13 paket kebijakan yang di rilis oleh pemerintahan Jokowi sejak pertengahan tahun 2015 hingga 2016 ini semuanya memiliki semangat yang sangat neoliberal. Paket-paket tersebut memberikan karpet merah bagi investasi masuk ke Indonesia.Mulai dari deregulasi untuk hambatan investasi dan proyek-proyek strategis nasional (baca; proyek infrastruktur) dalam paket kebijakan I. Kebijakan kemudahan pajak (program insentif pajak), percepatan ijin investasi termasuk perijinan sektor kehutanan di paket kebijakan II yang dirilis 29 September 2015, insentif pajak juga muncul pada paket kebijakan VII disertai dengan kebijakan percepatan penerbitan sertifikat tanah, serta kebijakan penyerdehanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal (baca : pembebasan tanah) dalam paket kebijakan jilid III. Dalam paket kebijakan II juga dicantumkan Subsidi energi bagi investor dalam bentuk diskon tarif energi.Paket kebijakan ekonomi ke X yang keluar 11 Februari 2016 menunjukan politik-ekonomi Jokowi yang sangat mengagungkan investasi. Dalam paket tersebut terdapat berbagai cabang usaha yang dicabut dari daftar negatif investasi, bahkan hingga 100 persen. Di dalamnya terdapat sektor-sektor yang sangat strategis dan menyangkut kepentingan rakyat atas pelayanan publik murah, seperti sektor farmasi dan kesehatan, telekomonikasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, infrastruktur jalan hingga industri pengolahan bahan baku. (selengkapnya bisa baca dalam sektor DNI Joko Widodo)RCEP maupun TPP sama-sama mengangkat isu hak kekayaan intelektual. Isu ini bukan untuk menghargai Hak Kekayaan Intelektual semata, tetapi memproteksi produk-produk mereka di pasar dalam segala sektor. Mulai dari sektor teknologi informatika, konten internet, farmasi hingga garmen, tekstil dan sepatu, sekaligus isu tersebut digunakan untuk memukul industri-industri kecil termasuk perusahaan lokal di Indonesia dengan isu pembajakan merek.Paket kemudahan investasi tersebut diberikan bersamaan dengan upaya menjamin keamanan investasi melalui kestabilan keamanan yang terus di tingkatkan oleh pemerintahah Joko Widodo. Hal tersebut mengingatkan bahwa salah satu klausul dalam RCEP maupun TPP ialah hak bagi korporasi menggugat pemerintah dalam arbitrase internasional jika menganggap kebijakan pemerintah berpotensi merugikan investasi (korporasi). Negara seperti Peru, Mesir, Canada dan Australia pernah mengalami gugatan dan harus mengganti sekian juta dollar akibat hal tersebut.Kekerasan berkaitan dengan pembangunan semakin meningkat, terutama dalam kasus-kasus pembangunan infrastruktur dan sektor agraria. Indonesia, di bawah pemerintahan Jokowi saat ini sangat mirip dengan gaya pembangunan yang diterapkan oleh orde baru. Melalui doktrin “pembangunanisme” dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran dengan harapan bisa menciptakan perputaran ekonomi serta titik-titik baru pertumbuhan ekonomi di berbagai tempat.Mungkin saja jalan-jalan beraspal, pusat-pusat perbelanjaan, bahkan pabrik baru muncul di desa-desa, mereka datang hingga jauh ke desa untuk mencari upah buruh yang lebih murah maupun mengambil panen kaum tani untuk menjadi komoditas dari pabrik mereka dengan keuntungan yang berlipat dan bahkan tidak sanggup dibeli oleh kaum tani dan penduduk pedesaan itu sendiri. Tetapi kehancuran ekonomi pedesaan juga tidak akan terhindarkan dengan penggusuran, penghilangan tanah pertanian menjadi kantong-kantong kemiskinan baru.Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mencatat dalam waktu dua tahun sejak pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya ada 49 kasus tindak kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh rakyat yang mempertahankan dan atau menuntut haknya atas tanah. Tindak kekerasan terjadi di 18 Provinsi dengan 66 orang di tembak, 144 luka-luka, 854 orang ditangkap, 10 orang meninggal dunia dan 120 orang dikriminalisasi. Belum lagi sekitar 200 petani ditangkap dan dikriminalisasikan dengan tuduhan pembakar lahan. Kasus tersebut belum termasuk yang terjadi di Papua Barat.FTAs dan Privatisasi Pelayanan PublikDengan dalih anti monopoli dan untuk persaingan yang sehat, FTAs juga akan memaksa BUMN-BUMN untuk tidak lagi mendapatkan keistimewaan dari negara. Baik itu dalam bentuk subsidi, proyek penunjukan langsung oleh pemerintah hingga transparansi keuangan. Akibatnya adalah BUMN akan di perlakukan sama dengan perusahaan swasta sehingga BUMN tidak akan lagi berfungsi sebagai pelayanan terhadap rakyat untuk kebutuhan-kebutuhan publik.Pencabutan subsidi dan privatisasi pelayanan publik menjadi instrumen utamanya. Bukan rahasia lagi jika sektor publik adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Siapa yang tidak tertarik dengan bisnis kesehatan, air hingga transportasi publik dengan ratusan juta orang menjadi konsumennya.Investasi atas bisnis pelayanan publik ini akan menjadi hal yang semakin lumrah di era FTA. Perusahaan-perusahaan keuangan global akan berlomba-lomba menginvestasikan uangnya pada asuransi kesehatan publik, perusahaan air negara, bahan bakar hingga perusahaan transportasi. Tentu imbal baliknya adalah keuntungan yang harus terus dipelihara. Bisa dibayangkan bagaimana Citigroup, AIG dan Goldman Sachs menanamkan modalnya pada industri kesehatan Indonesia. Mereka akan mengendalikan mulai dari bisnis obat hingga alat-alat kesehatan dan yang kebetulan sebagian besar masih sangat tergantung pada import.Sekilas ini sekedar masalah tarif atau isu privatisasi. Tetapi sesungguhnya FTA ialah isu kedaulatan, dimana rakyat akan melihat negara menjadi penjaga kepentingan monopoli kapital serta kehilangan kedaulatannya akibat semua sektor berada dibawah kendali monopoli kapital. Peran penting tersebut dijalankan dengan aktif oleh pemerintahan seperti di Indonesia yang selalu mengganggap investasi dan hutang sebagai jalan satu-satunya untuk membangun. Jika kemudian skema FTAs semacam RCEP dan TPP merupakan ancaman bagi kedaulatan rakyat di berbagai negeri, tentu hal ini bukan hal yang tanpa dasar dengan melihat ancaman nyata yang di depan mata saat ini. #yiv3390697094 #yiv3390697094 -- #yiv3390697094ygrp-mkp { border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-mkp hr { border:1px solid #d8d8d8;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-mkp #yiv3390697094hd { color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-mkp #yiv3390697094ads { margin-bottom:10px;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-mkp .yiv3390697094ad { padding:0 0;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-mkp .yiv3390697094ad p { margin:0;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-mkp .yiv3390697094ad a { color:#0000ff;text-decoration:none;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-sponsor #yiv3390697094ygrp-lc { font-family:Arial;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-sponsor #yiv3390697094ygrp-lc #yiv3390697094hd { margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-sponsor #yiv3390697094ygrp-lc .yiv3390697094ad { margin-bottom:10px;padding:0 0;} #yiv3390697094 #yiv3390697094actions { font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;} #yiv3390697094 #yiv3390697094activity { background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;} #yiv3390697094 #yiv3390697094activity span { font-weight:700;} #yiv3390697094 #yiv3390697094activity span:first-child { text-transform:uppercase;} #yiv3390697094 #yiv3390697094activity span a { color:#5085b6;text-decoration:none;} #yiv3390697094 #yiv3390697094activity span span { color:#ff7900;} #yiv3390697094 #yiv3390697094activity span .yiv3390697094underline { text-decoration:underline;} #yiv3390697094 .yiv3390697094attach { clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;} #yiv3390697094 .yiv3390697094attach div a { text-decoration:none;} #yiv3390697094 .yiv3390697094attach img { border:none;padding-right:5px;} #yiv3390697094 .yiv3390697094attach label { display:block;margin-bottom:5px;} #yiv3390697094 .yiv3390697094attach label a { text-decoration:none;} #yiv3390697094 blockquote { margin:0 0 0 4px;} #yiv3390697094 .yiv3390697094bold { font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;} #yiv3390697094 .yiv3390697094bold a { text-decoration:none;} #yiv3390697094 dd.yiv3390697094last p a { font-family:Verdana;font-weight:700;} #yiv3390697094 dd.yiv3390697094last p span { margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;} #yiv3390697094 dd.yiv3390697094last p span.yiv3390697094yshortcuts { margin-right:0;} #yiv3390697094 div.yiv3390697094attach-table div div a { text-decoration:none;} #yiv3390697094 div.yiv3390697094attach-table { width:400px;} #yiv3390697094 div.yiv3390697094file-title a, #yiv3390697094 div.yiv3390697094file-title a:active, #yiv3390697094 div.yiv3390697094file-title a:hover, #yiv3390697094 div.yiv3390697094file-title a:visited { text-decoration:none;} #yiv3390697094 div.yiv3390697094photo-title a, #yiv3390697094 div.yiv3390697094photo-title a:active, #yiv3390697094 div.yiv3390697094photo-title a:hover, #yiv3390697094 div.yiv3390697094photo-title a:visited { text-decoration:none;} #yiv3390697094 div#yiv3390697094ygrp-mlmsg #yiv3390697094ygrp-msg p a span.yiv3390697094yshortcuts { font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;} #yiv3390697094 .yiv3390697094green { color:#628c2a;} #yiv3390697094 .yiv3390697094MsoNormal { margin:0 0 0 0;} #yiv3390697094 o { font-size:0;} #yiv3390697094 #yiv3390697094photos div { float:left;width:72px;} #yiv3390697094 #yiv3390697094photos div div { border:1px solid #666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;} #yiv3390697094 #yiv3390697094photos div label { color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;} #yiv3390697094 #yiv3390697094reco-category { font-size:77%;} #yiv3390697094 #yiv3390697094reco-desc { font-size:77%;} #yiv3390697094 .yiv3390697094replbq { margin:4px;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-actbar div a:first-child { margin-right:2px;padding-right:5px;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-mlmsg { font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-mlmsg table { font-size:inherit;font:100%;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-mlmsg select, #yiv3390697094 input, #yiv3390697094 textarea { font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-mlmsg pre, #yiv3390697094 code { font:115% monospace;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-mlmsg * { line-height:1.22em;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-mlmsg #yiv3390697094logo { padding-bottom:10px;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-msg p a { font-family:Verdana;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-msg p#yiv3390697094attach-count span { color:#1E66AE;font-weight:700;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-reco #yiv3390697094reco-head { color:#ff7900;font-weight:700;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-reco { margin-bottom:20px;padding:0px;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-sponsor #yiv3390697094ov li a { font-size:130%;text-decoration:none;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-sponsor #yiv3390697094ov li { font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-sponsor #yiv3390697094ov ul { margin:0;padding:0 0 0 8px;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-text { font-family:Georgia;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-text p { margin:0 0 1em 0;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-text tt { font-size:120%;} #yiv3390697094 #yiv3390697094ygrp-vital ul li:last-child { border-right:none !important; } #yiv3390697094
