[GELORA45] Sri Mulyani, Jokowi dan Resep IMF

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

Sri Mulyani, Jokowi dan Resep IMF
8 Desember 2016Presiden Joko Widodo berdialog dengan Direktur Pelaksana Dana 
Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde [Foto: istimewa]Koran Sulindo – 
Takjub. Demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani memuji paket kebijakan ekonomi 
yang dikeluarkan pemerintah Joko Widodo dalam setahun terakhir. Paket kebijakan 
ekonomi yang disebut meniru resep Dana Moneter Internasional (IMF).Rasa takjub 
Sri itu antara lain karena Jokowi menirunya tanpa tekanan. Dan paket kebijakan 
Jokowi itu nyaris sama dengan resep pemulihan krisis ekonomi yang  disodorkan 
IMF kepada Presiden Soeharto pada  1997/1998. Celakanya, setelah mengikuti 
resep itu, ekonomi Indonesia justru kian terpuruk hingga hari ini.Kendati 
demikian, Sri tetap takjub dan memujinya. Hanya  karena Jokowi  melakukannya 
tanpa tekanan dari lembaga pemberi kredit  baik IMF maupun lembaga keuangan 
internasional lainnya. Benarkah?Selain pembangunan “Poros Maritim Dunia”, 
Jokowi juga menetapkan infrastruktur sebagai  salah satu program unggulan. 
Tidak heran, pada 2017 total alokasi anggaran infrastruktur di Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara mencapai Rp 387,3 triliun.Di luar itu, pemerintah 
telah menetapkan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur  mencapai sekitar Rp 
4.800 triliun hingga 2019. Sedangkan pemerintah hanya memiliki kemampuan 
sekitar Rp 1.131 triliun. Dengan demikian, ada kekurangan dana yang cukup 
besar.Amerika Serikat (AS) yang menjadi salah satu pemenang Perang Dunia II, 
banyak menjerat berbagai negara dengan utang untuk memulihkan negerinya yang 
hancur akibat perang. Hingga 2014, dana yang tersedia untuk pembangunan 
infrastruktur secara global meningkat tajam mencapai US$ 24,2 miliar atau naik 
45 persen dari tahun sebelumnya.Untuk itu, Bank Dunia lantas membentuk skema 
Publik Private Partnership (PPP) dengan mengumpulkan pemerintah, lembaga 
pembangunan dan investor swasta untuk mendanai proyek infrastruktur global. 
Lalu, lembaga itu kemudian dikenal dengan Global Infrastructure Facilities 
(GIF)  yang berada di bawah Bank Dunia. Lembaga ini menjadi “persekutuan” 
negara-negara pemberi kredit, bank pembangunan multilateral dan swasta seperti 
Citibank, HSBC, DBS Bank, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan lain sebagainya untuk 
bersama-sama membiayai pembangunan infrastruktur lewat skema PPP ke berbagai 
negara.Tujuan utamanya adalah pasar yang sedang berkembang (emerging market) 
dan negara yang dianggap sedang tumbuh (emerging country) seperti kawasan 
Asia-Pasifik maupun negara-negara seperti Tiongkok, India, Bangladesh, Brasil, 
Afrika Utara maupun Indonesia yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar 
sekitar US$ 1 triliun untuk lima tahun. Asia-Pasifik menjadi salah satu pusat 
proyek pembangunan infrastruktur dunia dan hampir 50 persen dana infrastruktur 
dunia berada di kawasan ini.Bank Dunia melalui International Finance 
Coorporation (IFC) pernah menyebutkan, jika Indonesia ingin terus bersaing 
sebagai negara yang tumbuh secara ekonomi, maka proyek infrastrukur sangat 
penting sebagai jawaban untuk membuka sumbatan kran investasi yang selama ini 
menghambat akibat jeleknya infrastruktur di Indonesia. Bersama Bank Dunia, IFC 
menyalurkan utang sebesar US$ 12 miliar untuk empat tahun. Di luar itu 
tiap-tiap lembaga tersebut telah menggelontorkan US$ 1 miliar pada tahun ini.  
IFC pula yang kemudian memberi modal kepada Jokowi untuk menghimpun dana ke 
dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur bernama PT Sarana Multi Infrastruktur 
(perusahaan yang juga memperoleh pembiayaan dari dana yang terkumpul dalam 
BPJS), yang juga akan dikelola Pusat Investasi Pemerintah.Dengan demikian, bisa 
dipastikan sumber pembiayaan untuk proyek infrastruktur Indonesia akan terus 
bertambah. Antara lain, berasal dari Indonesia Infrastructure Fund, Japan Bank 
For International Cooperation, ADB, Bank Dunia hingga yang terbaru AIIB  siap 
membiayai proyek infrastruktur yang tersebar di Indonesia.Kembali kepada Sri 
Mulyani yang takjub akan reformasi kebijakan ekonomi Jokowi. Ia  menilai 
reformasi kebijakan Jokowi dalam berbagai  bidang sukses dan sangat disiplin 
kendati merupakan resep IMF pada 1997/1998. Ia menyebutnya sebagai warisan yang 
bagus.“Saya tidak pernah melihat di negara manapun yang lepas dari program IMF, 
bisa sangat sukses melakukan reformasi kebijakan dengan sangat disiplin. 
Biasanya banyak negara yang melakukan reformasi kebijakan karena tekanan IMF, 
karena keuangan negara itu tengah berdarah-darah dan mereka butuh bantuan IMF,” 
kata Sri seperti dikutipcnnindonesia.com dalam acara International Forum on 
Economic Development and Public Policy di Nusa Dua, Bali, Kamis  (8/12).IMF 
melalui penelitinya yang melawat ke Indonesia pada November lalu, juga memuji 
kinerja ekonomi Indonesia di bawah Jokowi. Dalam laporan yang dimuat di laman 
resminya, IMF mencatat keberhasilan kebijakan ekonomi Jokowi antara lain 
pencabutan subsidi BBM pada 2015, program infastruktur, deregulasi, membuka 
kran investasi swasta asing maupun dalam negeri dan aturan baru soal penetapan 
upah minimum. IMF juga mencatat perlunya melanjutkan reformasi struktural untuk 
mendukung pertumbuhan dan investasi swasta.Pemerintah Jokowi kenyataannya 
sangat mendukung skema yang telah ditetapkan itu. Makanya, ia membentuk Komite 
Percepatan Pembangunan  Infrastruktur Prioritas yang bertugas sebagai  Project 
Manajemen Office dalam proyek prioritas infrastruktur. Ia juga menjamin 
ketersediaan tanah bagi investasi infrastruktur sekaligus jaminan atas berbagai 
investasi  berbagai sektor.Tidak perlu heran juga, mengapa berbagai paket 
kebijakan ekonomi Jokowi lalu berisi skema-skema untuk mempermudah investasi 
dan menjaminnya untuk bisa segera beroperasi di Indonesia. Atas fakta itu, 
pernyataan Sri Mulyani soal reformasi kebijakan ekonomi Jokowi dikeluarkan 
tanpa tekanan IMF maupun lembaga keuangan internasional menjadi tidak tepat. 
Sri akan tetapi benar untuk satu hal, Jokowi memang tidak didikte, namun, 
memilih mengabdi kepada kepentingan para investor terutama pemodal asing.[KRG]