Bahan Kajian Masalah Politik&HAMDiunduh dari Fesbuk 091:17
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38231911?ocid=socialflow_facebook       
Menlu RI minta Myanmar hormati dan lindungi hak minoritas muslim   
   - 7 Desember 2016
                 
Image copyright Kemlu RI Image caption  Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, 
bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar merangkap Konselor Negara, Aung San 
Suu Kyi, di Naypyidaw, Selasa (06/12).  Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, 
telah bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi yang menjabat 
menteri luar negeri Myanmar sekaligus konselor negara. Dalam pertemuan itu, 
Retno meminta pemerintah Myanmar menghormati dan melindungi hak asasi 
masyarakat di Negara Bagian Rakhine, khususnya minoritas muslim. "Masalah 
inklusifitas, di mana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, 
menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine" kata Retno saat berjumpa 
Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, sebagaimana dilansir kantor Kemenlu 
RI.Menanggapi ini, Suu Kyi sependapat dengan Retno atas pentingnya pembangunan 
yang inklusif di Rakhine.    
   - Presiden Jokowi didesak minta Myanmar hentikan operasi militer atas 
Rohingya
   - Siapa yang bisa membantu Muslim Rohingya di Myanmar?
   - Mantan sekjen PBB tegaskan kekerasan di Myanmar bukan genosida
Sejak beberapa pekan lalu, lebih dari 10.000 orang-orang Rohingya melarikan 
diri ke Bangladesh setelah militer Myanmar melancarkan operasi militer di 
Rakhine, negara bagian di Myanmar barat yang selama ini menjadi 'rumah' bagi 
orang-orang Rohingya.Mereka bertutur tentang kisah-kisah mengenaskan, mulai 
dari perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah-rumah, yang oleh pemerintah 
Myanmar dikatakan sebagai 'bohong' dan 'tak sesuai dengan kenyataan'.Lembaga 
pembela HAM, Human Rights Watch mengeluarkan sejumlah foto satelit yang 
memperlihatkan lebih dari 1.200 rumah diratakan dengan tanah di beberapa 
kampung tempat tinggal umat Islam Rohingya di Myanmar dalam enam pekan 
belakangan ini.Atas situasi tersebut, Menlu RI Retno Marsudi "menyampaikan 
keprihatinan Indonesia kepada State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi terhadap 
situasi di Rakhine State."Dalam kesempatan itu, Retno juga menegaskankan 
pentingnya keamanan dan stabilitas segera dicapai bagi upaya untuk meneruskan 
pembangunan yang inklusif di Negara Bagian Rakhine.Image copyright Junha Image 
caption  Warga Rohingya dari Myanmar mengungsi ke berbagai negara, termasuk 
Indonesia. Puluhan pengungsi Rohingya kini berada di Aceh dan akan segera 
dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara. 
Dialog lintas keagamaan
Sebagai upaya untuk meningkatkan toleransi dan harmoni masyarakat di Negara 
Bagian Rakhine, Indonesia dan Myanmar sepakat untuk meningkatkan kerjasama 
dialog lintas keagamaan. Indonesia, menurut Retno, juga akan meneruskan bantuan 
kepada Myanmar di bidang tata pemerintahan yan bagik, demokrasi, dan HAM.   
   - Foto satelit HRW perlihatkan penghancuran rumah orang Rohingya di Myanmar
   - Tak ada aksi besar 25 November, pengunjuk rasa beralih ke protes atas 
muslim Rohingya
   - Indonesia sepakati penundaan lawatan Aung San Suu Kyi ke Jakarta
Khusus untuk bantuan kemanusiaan ke Rakhine, Retno menekankan pentingnya akses. 
Permintaan ini ditanggapi secara positif oleh Aung San Suu Kyi. Konsekuensinya, 
"pemerintah Myanmar telah membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari 
Indonesia, sehingga memugkinkan bantuan dari PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) 
untuk sampai di Rakhine State."Image copyright EPA Image caption  Demonstrasi 
di depan Kedutaan Besar Myanmar digelar dua kali di Jakarta selama dua pekan 
terakhir. 
Dorongan untuk Presiden Jokowi
Demonstrasi di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta telah dua kali digelar 
selama dua pekan terakhir. Aksi tersebut menuntut pemerintah Myanmar mengakhiri 
tindak kekerasan terhadap kaum Rohingya.Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia 
untuk Solidaritas Rohingya (SOLIDeR) bahkan mendesak Presiden Joko Widodo untuk 
menunjukkan simpati dan empatinya terkait warga Rohingya di Myanmar.Kemunculan 
gelombang demonstrasi ini kemudian diikuti dengan pembatalan kunjungan Aung San 
Suu Kyi yang semula dijadwalkan pada 2-3 Desember mendatang.Namun juru bicara 
Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir menolak untuk mengaitkannya dengan 
berbagai aksi unjuk rasa."Terkait rencana kunjungan Ang San Suu Kyi, ... 2-3 
Desember, ... karena keadaan dalam negeri Myanmar, sepertinya (kunjungan itu) 
sulit (dilakukan,)" kata Arrmanatha kepada BBC Indonesia.

Kirim email ke