Menurut dia, program relokasi ke rusun yang diterapkan Ahok saat ini sangat 
tidak manusiawi untuk rakyat kecil sepertinya. "Kami disuruh pindah ke rusun 
dengan kewajiban membayar sewa setiap bulannya. Sementara, rumah yang dulu kami 
dapatkan dengan tetesan keringat dan darah dihancurkan begitu saja (oleh 
Pemprov DKI) tanpa ada ganti rugi," ungkap Mulyadi.
...Rabu, 14 Desember 2016, 20:22 WIB
Tangisan Ahok dan Tragisnya Nasib Korban Penggusuran


  
|  
|   
|   
|   |    |

   |

  |
|  
|   |  
Tangisan Ahok dan Tragisnya Nasib Korban Penggusuran | Republika Online
 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mulyadi (43 tahun) tidak akan pernah bisa 
melupakan kejadian yang menimpanya, Septem...  |   |

  |

  |

 
Rep: Ahmad Islamy Jamil/ Red: IlhamAntara/Reno EsnirGubernur DKI Jakarta 
nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (tengah).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mulyadi (43 tahun) tidak akan pernah bisa melupakan 
kejadian yang menimpanya, September lalu. Pada waktu itu, rumah yang telah 
menjadi tempat bernaung bagi keluarganya selama berpuluh-puluh tahun, hancur 
dihantam alat berat yang dikerahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain hunian milik Mulyadi, ada puluhan rumah lainnya di RT 06 RW 12 Kelurahan 
Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang juga ikut dibongkar oleh 
aparat ketika itu. Para warga pun hanya bisa pasrah menyaksikan hunian mereka 
diratakan dengan tanah.Tangisan kaum perempuan dan anak-anak balita seakan tak 
mampu menghentikan ekskavator yang terus menggaruk habis rumah-rumah mereka 
tanpa ampun. "Ahok mungkin tidak pernah peduli dengan tangisan warga Bukit Duri 
yang dia gusur itu," ucap Mulyadi kepada Republika.co.id, Rabu (14/12).

Menurut laki-laki itu, Ahok atau Basuki T Purnama sudah memberikan mimpi buruk 
bagi puluhan keluarga yang dulu mendiami RT 06 RW 12 Bukit Duri. Mantan bupati 
Belitung Timur itu tidak hanya mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam 
memperlakukan rakyat kecil di Ibu Kota, tetapi juga meremehkan proses hukum 
yang sedang berjalan.Sebagai buktinya, eksekusi terhadap permukiman di Bukit 
Duri, beberapa bulan lalu, dilakukan Ahok pada saat gugatan kelompok (class 
action) warga atas kebijakan penggusuran tersebut sedang ditangani oleh 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kemarin, ketika Ahok hadir sebagai terdakwa dalam sidang kasus penodaan agama 
di PN Jakarta Utara, dia menangis. Saya pikir tangisannya itu hanya air mata 
buaya. Dia tidak sadar, betapa banyak air mata warga yang tumpah akibat 
perlakuannya yang sewenang-wenang terhadap rakyat miskin di kota ini," tutur 
Mulyadi.

Selepas penggusuran Bukit Duri, pria itu mengaku kehidupan keluarganya semakin 
sulit. Kini, Mulyadi beserta istri dan tiga orang anaknya terpaksa mengontrak 
kamar berukuran 3x5 meter di sebuah rumah yang berada di kawasan Kampung 
Melayu, Jakarta Selatan.Selain dia, ada 19 keluarga eks Bukit Duri lainnya yang 
juga menyewa kamar di rumah yang sama. Sebagian dari mereka adalah perempuan 
lanjut usia, anak-anak, dan kaum dhuafa. "Rumah yang kami sewa ini punya 20 
kamar. Tapi yang dihuni cuma 19 kamar, yang satunya lagi kami jadikn gudang," 
ucap Mulyadi. 
Saat Republika.co.id menyambangi 'kediaman baru' Mulyadi, suasana di rumah itu 
tidak jauh berbeda dengan panti sosial. Warga yang tinggal di sana harus 
memasak di dapur bersama untuk memenuhi kebutuhan makan harian mereka. Sebagian 
dari mereka ada pula yang terpaksa membeli lauk di warung tegal (warteg) di 
sekitar situ, karena tidak kebagian tempat memasak. 

Untuk bisa tetap tinggal di rumah itu, kata Mulyadi, setiap penghuni kamar 
mesti membayar sewa Rp 430 ribu per bulan kepada pemilik rumah. "Tentu saja 
biaya hidup kami sekarang semakin meningkat dengan adanya beban sewa bulanan 
ini. Tapi ini jauh lebih manusiawi daripada harus pindah ke Rusun (Rumah Susun) 
Rawa Bebek," ujar lelaki yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh di Pasar 
Jatinegara itu.

Sebelum penggusuran Bukit Duri terjadi, kata Mulyadi, Pemprov DKI memang pernah 
menawarkannya untuk pindah ke Rusun Rawa Bebek yang terletak di Kelurahan 
Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Namun, dia menolak tinggal di rusun itu. 
Alasannya, lokasi rusun yang berjauhan dari tempatnya bekerja bakal membuat 
beban hidup keluarganya semakin tinggi.Menurut dia, program relokasi ke rusun 
yang diterapkan Ahok saat ini sangat tidak manusiawi untuk rakyat kecil 
sepertinya. "Kami disuruh pindah ke rusun dengan kewajiban membayar sewa setiap 
bulannya. Sementara, rumah yang dulu kami dapatkan dengan tetesan keringat dan 
darah dihancurkan begitu saja (oleh Pemprov DKI) tanpa ada ganti rugi," ungkap 
Mulyadi.

Pengalaman serupa dialami Yanti (38). Dia masih ingat betul kejadian yang 
menimpanya delapan bulan lalu, tatkala rumahnya yang berada di Kampung 
Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, diluluhlantakkan oleh buldoser dan 
ekskavator dari Pemprov DKI. Seperti halnya penggusuran Bukit Duri, rumahnya 
juga dieksekusi lantaran dicap Ahok sebagai bangunan ilegal yang berdiri di 
atas 'tanah negara'.

Tak hanya rumah, perempuan itu dulu juga punya satu kios kelontong di Kampung 
Akuarium. Di kios itulah, Yanti berjuang mencari penghasilan tambahan buat 
menghidupi keluarganya. Sementara suaminya, Suroso (49), mencari nafkah dengan 
bekerja sebagai pegawai toko di Pasar Pagi Lama Asemka, Tambora, Jakarta Barat.

Ketika Kampung Akuarium digusur pada April lalu, Yanti dan Suroso memilih 
pindah ke Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil undian pada waktu 
itu, mereka mendapat 'jatah' satu unit hunian di lantai dua Blok A hunian 
vertikal tersebut. Di sanalah, suami istri itu kini menjalani kehidupan baru 
bersama kedua anak mereka.
Setelah beberapa bulan menyandang status sebagai penghuni rusun, nasib Yanti 
dan keluarganya nyaris berubah 180 derajat. "Kehidupan kami sekarang 
betul-betul terpuruk di sini. Penghasilan jauh berkurang, sedangkan biaya hidup 
semakin tinggi," ungkap perempuan itu.

Tidak ada lagi rumah, apalagi kios kelontong yang dulu menjadi sumber 
penghidupan keluarga. Sejak alat-alat berat meluluhlantakkan Kampung Akuarium, 
semuanya hanya tinggal kenangan. Sebagai gantinya, Pemprov DKI mengizinkan 
mereka menempati satu petak hunian sempit berukuran 26 meter persegi di Rusun 
Rawa Bebek dengan membayar sewa hunian Rp 300 ribu per bulan.

Sekarang, Yanti berjualan minuman dan makanan ringan di selasar Blok A Rusun 
Rawa Bebek untuk meringankan beban suaminya. Sementara, Suroso sampai hari ini 
masih tetap bekerja di Pasar Pagi Lama Asemka. Sudah barang tentu, jarak tempuh 
yang harus dilalui pria itu untuk mencapai tempat kerjanya kini semakin jauh 
jika dibandingkan dengan ketika ia dan istrinya masih bermukim di Kampung 
Akuarium.Pasalnya, lokasi Rusunawa Rawa Bebek berada di kawasan Timur Jakarta, 
sedangkan Pasar Pagi Lama Asemka terletak di bagian barat Ibu Kota. Dulu, 
Suroso hanya perlu waktu 10 menit mengendarai sepeda motor dari rumah ke tempat 
kerjanya.Sekarang, perjalanannya dari Rawa Bebek ke Pasar Pagi Lama Asemka bisa 
memakan waktu satu jam. "Apalagi kalau pas lagi macet, bisa 2,5 jam baru nyampe 
ke tempat kerja. Setiap hari, saya harus keluar duit Rp 20 ribu untuk beli 
bensin motor saja. Kalau ditotal setiap bulannya bisa habis Rp 500 ribuan," 
ujar Suroso.

Kirim email ke