hahahahahaha
http://www.cnnindonesia.com/politik/20161215213837-32-179964/megawati-masih-kaji-calon-pimpinan-mpr-dan-dpr-dari-pdip/
Megawati Masih Kaji Calon Pimpinan MPR dan DPR dari PDIP
Abi Sarwanto, CNN Indonesia
Kamis, 15/12/2016 21:38 WIB
PDIP belum mengambil keputusan terkait nama yang akan mengisi kursi pimpinan
MPR dan DPR. Megawati masih mengkaji nama calonnya. (CNN Indonesia/Christie
Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman mengatakan
partainya belum mengambil keputusan terkait nama yang akan mengisi kursi
pimpinan MPR dan DPR. Nama itu, kata dia, masih dikaji partai dan Ketua Umum
PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Tentu partai punya kualifikasi. Tentu DPP partai dan ketua umum sudah
melakukan kajian untuk menugaskan kader yang paling pantas menduduki kursi
itu," kata Alex di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/12).
Pengisian kursi MPR dan DPR merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 MPR, DPR, DPD, dan DPD (UU MD3). Revisi itu akan mengubah pasal 15
ayat 1 dan 84 ayat 1 yang menambah masing-masing satu kursi pimpinan MPR dan
DPR.
Pilihan Redaksi
a.. PDIP Sudah Siapkan Nama untuk Pimpinan DPR
b.. RUU MD3 Masuk Prolegnas Tambahan 2016
c.. RUU MD3 Menunggu Pengesahan Rapat Paripurna
d.. Resmi Masuk Prolegnas, DPR Bahas Revisi UU MD3 Saat Reses
Meski belum ada keputusan, telah beredar tiga nama yang disebut bakal menjadi
calon pimpinan MPR dan DPR. Ketiga nama itu adalah Wakil Ketua Komisi I DPR
Tubagus Hasanuddin dan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto untuk menjadi wakil
ketua, serta Ahmad Basarah sebagai Wakil Ketua MPR.
Terkait ketiga nama yang beredar, Alex mengatakan figur mereka dianggap pantas
menduduki posisi tersebut lantaran sudah senior dan memiliki kapabilitas.
"Nama-nama itu memang figur-figur yang menurut kami memang pantas. Tapi sekali
lagi itu keputusan Bu Megawati Soekarnoputri," kata Alex.
Revisi UU MD3 resmi masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2016
dan mulai dibahas saat masa reses anggota dewan. Revisi ini bertujuan
mengakomodasi PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya menjelaskan, keputusan revisi UU MD3
menjadi inisiatif DPR, tidak diambil pada rapat paripurna kali ini lantaran
butuh keterlibatan dan persetujuan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko
Widodo.
"DPR tidak bisa lakukan kalau tidak ada keberpihakan dari pihak pemerintah. Itu
yang jadi pertimbangan bahwa pembahasan ini kita tuntaskan di awal sidang
berikutnya," ujar Fahri.
Setelah reses, maka kedua rancangan undang-undang (RUU) tersebut akan dibawa ke
dalam sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi RUU inisiatif DPR,
sekaligus menandakan pembahasan bersama pemerintah. (pmg/pmg)
