res : Pencalonan Ahok dibatalkan, berarti hak demokrasi dihilang. Hak dipilih dan memilih adalah hak demokrasi. jika Ahok dihukum 5 tahun atau lebih maka hak tsb hilang.
Jadi kalau mau mani kayu agar Ahok tidak bisa ikut atau diikutkan dalam pilkadal, maka bisa saja dengan kongkali kong hakim memberikan 5 tahun hukuman penjara kepada Ahok. FPI, MUI segala akan berpesta ria gembira. hehehehe http://www.antaranews.com/berita/601980/pencalonan-ahok-dibatalkan-jika-jatuh-vonis-bersalah-berkekuatan-hukum-tetap?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news Pencalonan Ahok dibatalkan jika jatuh vonis bersalah berkekuatan hukum tetap Jumat, 16 Desember 2016 23:32 WIB | 3.561 Views Pewarta: Dyah Dwi A. Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (ANTARA FOTO/Pool/Tatan Syuflana) Partai punya kesempatan mengusulkan pengganti, cuma berubah komposisi. Djarot menjadi cagub dan penggantinya menjadi wakil gubernur Jakarta (ANTARA News) - Pencalonan kandidat gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dibatalkan jika statusnya berubah menjadi terpidana dalam kasus dugaan penistaan agama yang dihadapinya. "Kalau berstatus terpidana dibatalkan. Begitu jatuh vonis yang berkekuatan hukum tetap langsung dibatalkan," ujar Ketua KPU Provinsi DKI Sumarno di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan jika vonisnya sebelum pemungutan suara, yakni maksimal 30 hari sebelum pemungutan suara, partai bisa mengganti calon. Sumarno mencontohkan jika bulan ini sudah ada vonis berkekuatan hukum tetap atau Ahok tidak mengajukan banding setelah putusan, maka pencalonannya dibatalkan. "Partai punya kesempatan mengusulkan pengganti, cuma berubah komposisi. Djarot menjadi cagub dan penggantinya menjadi wakil gubernur," kata dia. Namun, tutur dia, kalau putusannya setelah Pilkada dan ditetapkan sebagai pemenang, Ahok tetap dilantik. Setelah dilantik, Ahok akan diberhentikan sementara jika statusnya terdakwa atau diberhentikan seterusnya jika statusnya terpidana. Sidang perdana perkara dugaan penistaan agama yang melibatkan ahok digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/12). Sidang akan dilanjutkan Selasa pekan depan (20/12) dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa dan tim kuasa hukum. Editor: Jafar M Sidik
