"Kami disuruh pindah ke rusun dengan kewajiban membayar sewa setiap bulannya. Sementara, rumah yang dulu kami dapatkan dengan tetesan keringat dan darah dihancurkan begitu saja tanpa ada ganti rugi," ungkap Mulyadi. ...Setelah beberapa bulan menyandang status sebagai penghuni rusun, nasib Yanti dan keluarganya nyaris berbalik 180 derajat. "Kehidupan kami sekarang betul-betul terpuruk di sini. Pendapatan jadi jauh berkurang, sedangkan biaya hidup semakin meningkat," ungkap perempuan itu. ...Mengenang Tangisan Warga Korban Penggusuran
| | | | | | | | | | | Mengenang Tangisan Warga Korban Penggusuran | Republika Online Republika/Raisan Al Farisi Mulyadi (43 tahun) masih mengingat jelas peristiwa pahit yan... | | | | Jumat , 16 Desember 2016, 16:00 WIB Republika/Raisan Al Farisi Mulyadi (43 tahun) masih mengingat jelas peristiwa pahit yang menimpanya pada September lalu. Dia menyaksikan sendiri rumah yang dihuninya bersama keluarganya selama berpuluh-puluh tahun, hancur seketika dihantam alat-alat berat yang dikerahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan (Jaksel). Mulyadi mengenang, aparat gabungan Satpol PP, polisi, dan TNI menjaga ketat proses perobohan permukiman warga di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Isak tangis ibu-ibu, nenek-nenek, dan anak kecil yang melihat ekskavator menggaruk habis puluhan rumah tidak menghentikan tindakan petugas yang menjalankan perintah atasannya. "Ahok (Basuki Tjahaja Purnama-Red) mungkin tidak pernah peduli dengan tangisan warga Bukit Duri yang dia gusur itu," ucap Mulyadi kepada Republika, kemarin. Selain hunian milik Mulyadi, ada puluhan rumah lainnya di RT 06 RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jaksel, yang ikut dibongkar aparat ketika itu. Para warga pun hanya bisa pasrah menyaksikan hunian mereka diratakan dengan tanah. Menurut Mulyadi, Ahok sudah memberikan mimpi buruk bagi puluhan keluarga yang dulu mendiami RT 06 RW 12 Bukit Duri. Mantan bupati Belitung Timur itu, dinilainya tidak hanya mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam memperlakukan rakyat kecil di Ibu Kota, tetapi juga meremehkan proses hukum yang sedang berjalan. Sebagai buktinya, eksekusi terhadap permukiman di Bukit Duri, beberapa bulan lalu, dilakukan Ahok pada saat gugatan kelompok (class action) warga atas kebijakan penggusuran tersebut sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Kemarin, ketika Ahok hadir sebagai terdakwa dalam sidang kasus penodaan agama di PN Jakarta Utara, dia menangis. Saya pikir tangisannya itu hanya air mata buaya. Dia tidak sadar, betapa banyak air mata warga yang tumpah akibat perlakuannya yang sewenang-wenang terhadap rakyat miskin di kota ini," ujar Mulyadi. Selepas penggusuran Bukit Duri, pria itu mengaku kehidupan keluarganya semakin sulit. Kini, Mulyadi beserta istri dan tiga orang anaknya terpaksa mengontrak kamar berukuran 3x5 meter di sebuah rumah yang berada di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Selatan. Selain dia, ada 19 keluarga eks Bukit Duri lainnya yang juga menyewa kamar di rumah yang sama. Sebagian dari mereka adalah perempuan lanjut usia, anak-anak, dan kaum dhuafa. "Rumah yang kami sewa ini punya 20 kamar. Tapi, yang dihuni cuma 19 kamar, yang satunya lagi kami jadikan gudang," ucap Mulyadi. Saat Republika menyambangi 'kediaman baru' Mulyadi, suasana di rumah itu tidak jauh berbeda dengan panti sosial. Warga yang tinggal di sana harus memasak di dapur bersama untuk memenuhi kebutuhan makan harian mereka. Sebagian dari mereka ada pula yang terpaksa membeli lauk di warung tegal (warteg) di sekitar situ, karena tidak kebagian tempat memasak. Untuk bisa tetap tinggal di rumah itu, Mulyadi mengatakan, setiap penghuni kamar mesti membayar sewa Rp 430 ribu per bulan kepada pemilik rumah. "Tentu saja biaya hidup kami sekarang semakin meningkat dengan adanya beban sewa bulanan ini. Tapi, ini jauh lebih manusiawi daripada harus pindah ke Rusun (Rumah Susun) Rawa Bebek," ujar lelaki yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh di Pasar Jatinegara itu. Sebelum penggusuran Bukit Duri terjadi, Mulyadi mengatakan, Pemprov DKI memang pernah menawarkannya untuk pindah ke Rusun Rawa Bebek yang terletak di Kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Namun, dia menolak tinggal di rusun itu. Alasannya, lokasi rusun yang berjauhan dari tempatnya bekerja bakal membuat beban hidup keluarganya semakin tinggi. Menurut dia, program relokasi ke rusun yang diterapkan Ahok saat ini sangat tidak manusiawi untuk rakyat kecil sepertinya. "Kami disuruh pindah ke rusun dengan kewajiban membayar sewa setiap bulannya. Sementara, rumah yang dulu kami dapatkan dengan tetesan keringat dan darah dihancurkan begitu saja tanpa ada ganti rugi," ungkap Mulyadi. Pengalaman serupa dialami Yanti (38). Dia masih ingat betul kejadian yang menimpanya delapan bulan lalu, tatkala rumahnya yang berada di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, diluluhlantakkan oleh buldoser dan ekskavator dari Pemprov DKI. Seperti halnya penggusuran Bukit Duri, rumahnya juga dieksekusi lantaran dicap Ahok sebagai bangunan ilegal yang berdiri di atas 'tanah negara'. Tak hanya rumah, perempuan ini dulu juga punya satu kios kelontong di Kampung Akuarium. Di kios itulah, Yanti berjuang mencari penghasilan tambahan buat menghidupi keluarganya. Sementara suaminya, Suroso (49), mencari nafkah dengan bekerja sebagai pegawai toko di Pasar Pagi Lama Asemka, Tambora, Jakarta Barat. Ketika Kampung Akuarium digusur pada April lalu, Yanti dan Suroso memilih pindah ke Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil undian pada waktu itu, mereka mendapat 'jatah' satu unit hunian di lantai dua Blok A hunian vertikal tersebut. Di sanalah, suami istri itu kini menjalani kehidupan baru bersama kedua anak mereka. Setelah beberapa bulan menyandang status sebagai penghuni rusun, nasib Yanti dan keluarganya nyaris berbalik 180 derajat. "Kehidupan kami sekarang betul-betul terpuruk di sini. Pendapatan jadi jauh berkurang, sedangkan biaya hidup semakin meningkat," ungkap perempuan itu. Tidak ada lagi rumah, apalagi kios kelontong yang dulu menjadi sumber penghidupan keluarga. Sejak alat-alat berat meluluhlantakkan Kampung Akuarium, semuanya hanya tinggal kenangan. Sebagai gantinya, Pemprov DKI mengizinkan mereka menempati satu petak hunian sempit berukuran 26 meter persegi di Rusun Rawa Bebek dengan membayar sewa hunian Rp 300 ribu per bulan. Sekarang, Yanti berjualan minuman dan makanan ringan di selasar Blok A Rusun Rawa Bebek untuk meringankan beban suaminya. Sementara, Suroso sampai hari ini masih tetap bekerja di Pasar Pagi Lama Asemka. Sudah barang tentu, jarak tempuh yang harus dilalui pria itu untuk mencapai tempat kerjanya kini semakin jauh jika dibandingkan ketika ia dan istrinya masih bermukim di Kampung Akuarium. Pasalnya, lokasi Rusunawa Rawa Bebek berada di kawasan Timur Jakarta, sedangkan Pasar Pagi Lama Asemka terletak di bagian barat Ibu Kota. Dulu, Suroso hanya perlu waktu 10 menit mengendarai sepeda motor dari rumah ke tempat kerjanya. Sekarang, perjalanannya dari Rawa Bebek ke Pasar Pagi Lama Asemka bisa memakan waktu satu jam. "Apalagi kalau pas lagi macet, bisa 2,5 jam baru nyampe ke tempat kerja. Setiap hari, saya harus keluar duit Rp 20 ribu untuk beli bensin motor saja. Kalau ditotal setiap bulannya bisa habis Rp 500 ribuan," ujar Suroso. Oleh Ahmad Islamy Jamil, ed: Erik Purnama Putra
