res : Solusi terbaik untuk toleransi ialah pulau Jawa harus merdeka dan bebas berdaulat penuh. Tanpa kemerdekaan pulau Jawa intoleransi tidak akan berkermbang dan tidak menjalar merusak wilayah lain di luar batas teritorialnya. Kalau pulau Jawa mau menjadi propinsi Arab Saudi dan berpaham wahabiisme, monggo-monggo saja.
Kentut saja fatwa MUI, bukankah dua tokoh MUI yaitu dua menteri agama terkenal korupsinya, kalau tidak ada kongkalikong dibebaskan, mungkin saja mantan menteri agama Suryadharma Ali masih tetap diringkus dalam penjara. Jangan dilupakan bahwa Al Quran juga dikorupsi, dalam ini hal yang bernama MUI berlagak buta tuli dan bisu. Kementrian Agama terkenal sebagai sarang penyamun, duit jemah haji dikorupsi. http://mediaindonesia.com/news/read/86836/kepentingan-politis-dan-intoleransi-berbaur/2017-01-10 Kepentingan Politis dan Intoleransi Berbaur Selasa, 10 January 2017 06:59 WIB Penulis: Furqon Ulya Himawan Grafis/MI SEBAGIAN masyarakat, khususnya warga Jakarta, tentu masih ingat kasus penolakan Lurah Susan Jasmine Zulkifli yang ditunjuk Joko Widodo memimpin Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ketika itu, Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Warga menggelar demonstrasi menolak sang lurah karena Susan nonmuslim. Sikap intoleran itu direspons Jokowi dengan tidak mengindahkan anjuran Mendagri Gamawan Fauzi untuk memindahkan Susan. Peristiwa yang mirip kini terjadi di Yogyakarta. Perwakilan masyarakat Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kemarin, mendatangi Kantor Bupati Bantul. Mereka meminta Camat Pajangan yang baru, Yulius Suharta, diganti. Alasannya, Yulius tidak sesuai dengan keinginan mayoritas warga. “Mayoritas masyarakat Pajangan keberatan karena (camat yang baru) tidak sesuai dengan psikologi dan karakteristik masyarakat Pajangan,” kata Temu Panggih Rahardjo, warga Pajangan yang ikut hadir di Kantor Bupati Bantul, tanpa memerinci faktor psikologis yang dimaksud. Temu Panggih pun membantah ketidaksetujuan warga karena Yulius nonmuslim, sedangkan mayoritas masyarakat Pajangan ialah muslim. Menurutnya, sebelumnya warga Pajangan telah mendatangi Kantor DPRD Bantul pada Jumat (6/1) untuk menyampaikan keberatan atas penunjukan kepala Kecamatan Pajangan yang dilantik pada akhir Desember lalu itu. Selanjutnya, perwakilan warga bersama anggota DPRD Bantul dari Fraksi PKS, PPP, Golkar, PKB, PAN, dan Gerindra mendatangi bupati. Ketua Komisi A dari Fraksi PKS Amir Syarifudin membenarkan sebagian besar warga Pajangan menginginkan agar Camat Pajangan yang baru diganti. Sejumlah fraksi, termasuk Fraksi PKS, pun membantu menyampaikan aspirasi tersebut. “Minus Fraksi PDI Perjuangan.” - See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/86836/kepentingan-politis-dan-intoleransi-berbaur/2017-01-10#sthash.qG3a99up.dpuf - See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/86836/kepentingan-politis-dan-intoleransi-berbaur/2017-01-10#sthash.qG3a99up.dpuf
