'Kedekatan' TNI dan FPI Persulit Penanganan Intoleransi http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170109141245-12-185019/kedekatan-tni-dan-fpi-persulit-penanganan-intoleransi/ Prima Gumilang & Raja Eben Lumbanrau, CNN Indonesia Senin, 09/01/2017 15:05 WIB Sebarkan: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170109141245-12-185019/kedekatan-tni-dan-fpi-persulit-penanganan-intoleransi/# http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170109141245-12-185019/kedekatan-tni-dan-fpi-persulit-penanganan-intoleransi/# http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170109141245-12-185019/kedekatan-tni-dan-fpi-persulit-penanganan-intoleransi/# Ilustrasi kegiatan bela negara. (REUTERS/Darren Whiteside) Jakarta, CNN Indonesia -- Kegiatan bela negara yang diadakan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0603 Lebak Letkol Czi Ubaidillah di Lebak, Banten, dianggap sebagai bukti kedekatan TNI dengan kelompok intoleran. Latihan yang melibatkan beberapa anggota Front Pembela Islam (FPI) itu dikhawatirkan mengancam demokrasi.
"Langkah ini mempertegas dugaan 'kedekatan' TNI dengan kelompok Islam radikal semacam FPI yang hanya akan mempersulit penegakan hukum atas aksi-aksi intoleransi yang dilakukan kelompok ini," kata Ketua Setara Institute Hendardi, Senin (9/1). Aktivis HAM ini memandang TNI mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat pertahanan negara. Seharusnya, kata Hendardi, TNI menjadi elemen yang ikut berkontribusi menjaga kebinekaan. Berdasarkan aturan yang berlaku, tindakan TNI melatih FPI dalam kegiatan bela negara bukan pelanggaran. Namun Hendardi menilai secara politik dan etis, tindakan tersebut dapat memunculkan ketegangan dan kontroversi baru. Dia menduga, Presiden Joko Widodo tidak mengetahui tindakan TNI, termasuk agenda sesungguhnya di balik kedekatan militer dengan FPI. Hendardi berpendapat, kolaborasi TNI dengan FPI menunjukkan pertemuan ideologi militerisme dan Islamisme. Hal ini menurutnya memiliki daya destruktif yang lebih serius pada iklim demokrasi. "Sejak aksi 411 dan 212 saya termasuk yang mendesak agar Jokowi mendisiplinkan TNI yang tampak memiliki kepribadian ganda dalam menghadapi aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok intoleran," katanya. Hendardi juga mengritik pelaksanaan program bela negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Pendidikan bela negara tanpa konsep dan pendekatan yang jelas, menurutnya, hanya akan melahirkan milisi sipil yang merasa "naik kelas" karena dekat dengan TNI. "Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara," ucapnya. Mantan Kabais Soleman Ponto saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pertengahan tahun lalu. (CNN Indonesia/Prima Gumilang) Post-Power Syndrome Berbeda dengan Hendardi, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) Soleman Ponto menilai TNI dan FPI tidak memiliki kedekatan formal. Hubungan kedua lembaga itu, menurutnya, sama seperti hubungan TNI dengan ormas yang lain. Dia berpendapat, tentara aktif tidak akan berani berkolaborasi dengan FPI. Pencopotan Letkol Czi Ubaidillah dari jabatan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0603 Lebak adalah bukti tidak adanya kedekatan di antara kedua lembaga tersebut. Namun Soleman mengritik tindakan Dandim sebagai langkah keliru. "Tidak ada, militer tidak akan berani, buktinya begitu ketahuan (di Lebak) saja langsung ganti karena sudah terkontrol apa yang boleh dan tidak," kata Soleman. Meski demikian, Soleman tidak menepis hubungan antara pensiunan tentara atau purnawirawan TNI dengan kelompok seperti FPI. Bahkan menurutnya, beberapa pensiunan tentara mulai kembali berpolitik. "Saya kira tidak ada (kedekatan) itu kalau secara formal organisasi milter. Militer aktif tidak ada. Tapi kalau sudah purnawirawan, lain cerita. Beberapa purnawirawan tampil kembali, hanya ingin tampil beda, post power sindrome," ucapnya. Soleman mengatakan, kegiatan bela negara bukan untuk melatih masyarakat menjadi militan. Dalam undang-undang, tambahnya, berkelahi atas nama negara bukan termasuk upaya bela negara. Kepala Dinas Penerangan Kodam III/Siliwangi Kolonel ARH M Desi Ariyanto mengatakan, sanksi tegas yang dilakukan Pangdam III Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Muhammad Herindra, dengan mencopot Dandim Lebak karena murni kesalahan prosedur. Dia membantah pencopotan jabatan tersebut karena terkait latihan bela negara bersama anggota Front Pembela Islam (FPI). "Bukan (soal FPI), karena dia tidak lapor terlebih dahulu, semuanya harus lapor. Dia melanggar aturan atau SOP yang ada di tentara," kata Desi. (gil/rdk)
