res : Apakah masih belum jelas ke mana arah NKRI dan rezim neo-Mojopahitnya?

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38565426

Penolakan camat Katolik di Yogyakarta kuatkan predikat ‘Yogyakarta yang 
paradoks’
  a.. 10 Januari 2017
Kirim Bagikan artikel ini dengan
  a.. Email
  Bagikan artikel ini dengan Email a.. Facebook
  Bagikan artikel ini dengan Facebook a.. Messenger
  Bagikan artikel ini dengan Messenger a.. Messenger
  Bagikan artikel ini dengan Messenger a.. Twitter
  Bagikan artikel ini dengan Twitter a.. LinkedIn
  Bagikan artikel ini dengan LinkedIn a.. WhatsApp
  Bagikan artikel ini dengan WhatsApp a.. Line
  Bagikan artikel ini dengan Line Kopi tautan ini
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38565426Tentang berbagiTutup layar  Hak 
atas foto BBC Indonesia 
Image caption 
Bupati Bantul, Suharsono, menghadapi desakan sejumlah warga Kecamatan Pajangan 
untuk mengganti camat non-muslim. 
Bupati Bantul, Suharsono, akan memutuskan nasib Camat Pajangan, Yulius Suharta, 
setelah sejumlah warga kecamatan tersebut menolak dipimpin seorang non-muslim. 
Yulius sendiri beragama Katolik. 

Iklan 
Suharsono mengaku tengah mempertimbangkan untuk memutasi Yulius Suharta ke 
Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya 'kan intinya tidak membeda-bedakan agama, tapi karena mungkin di situ 
mayoritas Islam, mungkin akan ke (daerah) yang banyak non-muslimnya, katakanlah 
di (Kecamatan) Bambanglipuro. Kalau perlu kita change ke Bambanglipuro," ujar 
Suharsono, seusai bertemu dengan perwakilan warga dan anggota DPRD Bantul, pada 
Senin (09/01), sebagaimana dikutip wartawan di Yogyakarta, Yaya Ulya.

  a.. Kisah di balik penurunan baliho mahasiswi berjilbab 
  b.. Mahasiswa ISI Yogya menentang gerakan khilafah di kampus 
  c.. Penyebaran gerakan khilafah di kampus menguat pascareformasi
Temu Panggih Rahardjo, warga Pajangan yang ikut hadir dalam pertemuan di kantor 
Bupati Bantul, mengatakan Yulius Suharta "tidak sesuai dengan psikologis 
masyarakat."

Suharsono melantik Yulius Suharta sebagai Camat Pajangan, di Pendopo Kabupaten 
Bantul, pada 30 Desember 2016. Yulius juga mengikuti acara serah terima jabatan 
dari camat lama, 6 Januari lalu. 

Dalam acara tersebut, Yulius mengaku tidak ada aksi penolakan warga dan proses 
terpilihnya dirinya sebagai camat merupakan kebijakan Pemda Bantul. "Semua 
sudah melalui mekanisme serta ketentuan yang berlaku," katanya.

Meski demikian, dia menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat tentang 
dirinya. Kini dia mengaku siap ditempatkan di mana saja seraya berharap tidak 
ada pertentangan lagi. "Semoga semuanya menjadi lebih baik," ujarnya. 

Hak atas foto Yaya Ulya 
Image caption 
Universitas Kristen Duta Wacana telah menurunkan semua baliho iklan kampus yang 
menggambarkan beberapa mahasiswi, termasuk seorang mahasiswi berjilbab. 
'Kental nuansa politis'

Puluhan warga Pajangan mendatangi kantor DPRD Bantul pada 6 Januari 2017 dan 
menyampaikan keberatan mereka atas terpilihnya Camat Pajangan yang baru, Yulius 
Suharta. Selanjutnya, pada Senin (09/01), perwakilan warga bersama anggota DPRD 
Bantul dari Fraksi PKS, PPP, Golkar, PKB, PAN, dan Gerindra, mendatangi Bupati 
Suharsono.

"Sebagian besar warga Pajangan menginginkan agar Camat Pajangan yang baru 
diganti, dan warga meminta agar keinginan mereka disampaikan kepada Bupati 
Bantul," kata Amir Syarifudin, Ketua Komisi A dari Fraksi PKS yang ikut 
mendampingi warga bertemu dengan Bupati Bantu, Suharsono. 

Penolakan sejumlah warga Pajangan terhadap Yulius Suharta dan dukungan 
fraksi-fraksi di DPRD disesalkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bantul, 
Timbul Harjana.

Dia menilai peristiwa itu bisa memicu konflik dan ditiru di daerah lain. "Ini 
dapat mencederai kebhinekaan Indonesia. Ini namanya nasionalisme sempit. 
Padahal Indonesia itu berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Saya 
melihatnya ini kental nuansa politis," tukas Timbul. 



Hak atas foto Getty Images 
Image caption 
Sebuah ormas keagamaan di Yogyakarta menggelar aksi anti-LGBT, pada Februari 
2016 lalu. Yogyakarta, menurut dosen ilmu politik UGM, Bayu Dardias, adalah 
basis gerakan radikal sejak era kejatuhan Presiden Suharto. 
Yogyakarta yang 'paradoks'

Penolakan warga Pajangan terhadap pemimpin non-muslim adalah insiden 
intoleransi terbaru di Yogyakarta. 

Sebagaimana dicatat Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, terjadi 13 pelanggaran 
kebebasan beragama dan berkeyakinan di Yogyakarta sepanjang 2011 sampai 2015.

Pada Desember 2016, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta, 
menurunkan semua baliho iklan kampus yang menggambarkan beberapa mahasiswi, 
termasuk seorang mahasiswi berjilbab, setelah didatangi sejumlah orang dari 
Forum Umat Islam (FUI).

Lalu, pada Februari 2016, pesantren waria Al-Fatah di Bantul yang berdiri sejak 
2008 ditutup setelah diancam akan disegel oleh ormas Front Jihad Islam (FJI).

Bayu Dardias, dosen ilmu politik Universitas Gajah Mada (UGM), menilai 
insiden-insiden intoleransi di Yogyakarta menguatkan predikat provinsi itu 
sebagai "daerah paradoks". 

Pada satu sisi, menurutnya, Yogyakarta adalah basis gerakan radikal sejak era 
kejatuhan Presiden Suharto. 

"Laskar Jihad itu markasnya di Yogya, Majelis Mujahidin Indonesia yang 
pecahannya Abu Bakar Ba'asyir markasnya di Yogya juga. Sejak awal reformasi, 
gerakan radikal dan mereka yang sengaja mengusung semangat jihad, homebase-nya 
di Yogya," kata Bayu.



Hak atas foto Getty Images 
Image caption 
Ibadah misa Natal digelar di Gereja Katolik Ganjuran, Yogyakarta, pada 2013 
lalu. Kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama dinilai cukup kuat Yogyakarta. 
Di sisi lain, sejumlah gerakan toleransi berpusat di Yogyakarta. Misalnya, 
Forum Kerukunan Umat Beragama dan Konsorsium Kajian Keagamaan hasil kerjasama 
UGM, IAIN, dan Sanata Darma yang berupaya menciptakan toleransi pada ranah 
akademik. 

"Jadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya merupakan 
terusan dari sebuah proses panjang terhadap paradoks di Yogyakarta," kata Bayu.

Hubungan paradoks tersebut dengan politik lokal, kata Bayu, tidak bisa lepas 
kaitannya dari sosok Sultan Hamengkubowono. 

"Sejak dulu, Sultan berupaya mengakomodasi semua orang. Sehingga kubu yang 
anti-toleransi dan yang pro-toleransi semua tinggal di Yogyakarta. Itu filosofi 
kesultanan Yogyakarta, mengayomi semua. Akan sulit mengharapkan sikap tegas 
Ngarso Dalem," ujar Bayu, merujuk sebutan Sultan Hamengkubowono X.

Satu-satunya perubahan di Yogyakarta, tambahnya, justru dari kelompok radikal. 
Sebab, insiden intoleransi yang sekarang terjadi sebenarnya karena 
kelompok-kelompok radikal mengubah narasi mereka.

"Mereka yang radikal itu sejak dulu sudah ada di Yogyakarta. Kalau dulu mereka 
isunya jihad, sekarang bergeser ke intoleransi. Yang sekarang disasar adalah 
pejabat publik. Aktornya saya kira sama," kata Bayu. 

Dengan demikian, pungkasnya, publik Indonesia akan terus menyaksikan 
insiden-insiden intoleransi di Yogyakarta pada masa mendatang.
  • [GELORA45] Penolakan cam... Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
    • [GELORA45] Penolaka... 'Sunny' am...@tele2.se [GELORA45]

Kirim email ke