Senin 16 Jan 2017, 17:25 WIB Temui Jokowi, Antropolog Minta UU Penistaan Agama Dikaji Ulang https://news.detik.com/berita/d-3397350/temui-jokowi-antropolog-minta-uu-penistaan-agama-dikaji-ulang Ray Jordan - detikNews
Share 0 https://news.detik.com/berita/d-3397350/temui-jokowi-antropolog-minta-uu-penistaan-agama-dikaji-ulang#Tweet https://news.detik.com/berita/d-3397350/temui-jokowi-antropolog-minta-uu-penistaan-agama-dikaji-ulang#Share 0 https://news.detik.com/berita/d-3397350/temui-jokowi-antropolog-minta-uu-penistaan-agama-dikaji-ulang#0 komentar https://news.detik.com/berita/d-3397350/temui-jokowi-antropolog-minta-uu-penistaan-agama-dikaji-ulang# Antropolog menemui Presiden Joko Widodo, Senin (16/1/2017). (Ray Jordan/detikcom) Jakarta - Sejumlah antropolog menemui Presiden Joko Widodo menyampaikan petisi mengenai intoleransi. Para antropolog juga mengeluhkan aturan hukum soal penistaan agama. Antropolog Yando Zakaria mengatakan, belakangan ini kepercayaan masyarakat di luar agama resmi menjadi terdiskriminasi. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang aturan penistaan agama. "Salah satu contoh misalnya hari ini dari sisi kepercayaan banyak saudara kita di luar 6 agama resmi menjadi terdiskriminasi, tidak mendapat pelayanan publik, tidak dapat melanjutkan sekolah, dan sebagainya akibat kebijakan kita terhadap persoalan agama," kata Yando di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2017). Aturan hukum, menurut Yando, perlu disempurnakan. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah politisasi. "Ada beberapa peraturan hukum yang perlu ditinjau, termasuk berpikir ulang UU Penistaan Agama. Ini bukan persoalan sederhana atau dari perspektif antropologi ini menjadi sangat begitu relatif dan sangat berbahaya ketika itu dipolitisasi," sambungnya. Yando menyebut, di banyak negara demokrasi, UU tentang penodaan agama dicabut. "Ini yang kami imbau kepada Presiden, jangan ragu mengambil tindakan-tindakan konkret untuk mengatasi masalah intoleransi," katanya. "Kami khawatir, kalau kita terlambat mengurus masalah ini, mungkin mimpi kita menjadi Indonesia berakhir. Kalau kita gagal mengelola keberagaman ini, usia Indonesia mungkin hanya akan 10 tahun lagi, ini yang kami garis bawahi ke Presiden," tambahnya. Ada 12 antropolog yang menemui Jokowi dan menyampaikan petisi soal intoleransi ini. Yando menegaskan petisi yang disampaikan kepada Jokowi murni berdasarkan atas keilmuan. "Kami menggunakan basis antropologi. Jadi kami bebas, tidak terkait dengan kekuatan politik tertentu. Sebagai ilmuwan, antropolog, kami juga prihatin terhadap dunia akademik, para intelektual, peneliti kita, belum bicara tentang ancaman-ancaman krisis kebinekaan ini," sambung Yando. (jor/fdn)
