Waspadai Impor dari Tiongkok http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/5140-waspadai-impor-dari-tiongkok.html Rabu, 18 Januari 2017 | 10:26 Neraca perdagangan Indonesia yang masih surplus tahun lalu patut disyukuri, bisa membantu menjaga rupiah. Namun demikian, sangat tingginya ketergantungan impor pada Tiongkok harus segera diwaspadai. Membanjirnya barang-barang dari RRT ini sudah keterlaluan, satu negara saja telah menguasai seperempat lebih impor RI. Padahal, barang-barang dari Tiongkok hampir semuanya bisa diproduksi di Tanah Air. Produk yang dihasilkan RRT dan Indonesia sama. Tak heran, banjir produk-produk impor dari negara tersebut "menghabisi" industri elektronik nasional. Demikian pula industri alas kaki serta tekstil dan produk tekstil (TPT) kita jadi terpuruk. Sekitar 70 persen pasar TPT dalam negeri sudah dikuasai produk asing. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus lebih mencermati perkembangan neraca perdagangan dengan Tiongkok yang makin jomplang, tidak sehat sama sekali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan, impor dari Tiongkok naik menjadi US$ 30,7 miliar tahun 2016, atau 26 persen lebih dari total impor nonmigas RI US$ 116,9 miliar. Padahal, ekspor kita ke sana hanya US$ 15,1 miliar atau 11,5 persen dari total ekspor nonmigas nasional yang US$ 131,3 miliar. Akibatnya, defisit neraca perdagangan kita dengan satu negara itu saja menembus US$ 15,6 miliar tahun lalu. Hal ini tentu sangat berbahaya, bisa membuat total neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit, terutama saat harga komoditas yang menjadi andalan kita anjlok. Defisit neraca transaksi berjalan kita juga terancam makin lebar dan akan melemahkan rupiah. Bandingkan dengan hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat yang cukup bagus. Impor dari Negeri Paman Sam itu turun menjadi US$ 7,2 miliar atau hanya 6,16 persen dari total impor nonmigas RI. Padahal, ekspor kita ke sana naik menembus US$ 15,7 miliar atau 11,9 persen dari total ekspor nonmigas nasional. Alhasil, neraca perdagangan nonmigas kita dengan AS surplus hingga US$ 8,5 miliar, menyumbang luar biasa besar terhadap total surplus neraca perdagangan nonmigas dan migas RI sepanjang 2016 yang US$ 8,8 miliar. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus berani menegosiasikan perdagangan yang lebih sehat dengan Pemerintah Tiongkok, atas dasar hubungan baik yang selama ini terjalin. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan bahwa semua kerja sama dengan negara-negara lain harus didasarkan pada hubungan yang saling menguntungkan, tidak terlalu timpang. Pemerintah Indonesia juga harus cerdas melihat bahwa praktik perdagangan RRT itu tidak sepenuhnya fair. Banyak negara menengarai intervensi Pemerintah Tiongkok dalam memperlemah kurs yuan, selain banyak menggelontorkan subsidi yang menguntungkan industrinya. Belum lagi keluhan praktik dumping yang banyak dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus segera menyehatkan perdagangan dengan Tiongkok, termasuk dengan menegosiasikan kembali Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang lebih fair. Diberlakukannya perdagangan bebas dengan Tiongkok ini memicu defisit perdagangan yang makin lebar. Padahal, produk buah tropis kita saja, seperti salak dan manggis, dipersulit ekspornya karena dianggap tidak memenuhi standar dari RRT. Di sisi lain, berbagai macam produk-produk KW atau berkualitas jelek dari sana begitu mudah masuk Indonesia. Pemerintahan Jokowi juga harus memperketat masuknya produk-produk dari Tiongkok yang berkualitas rendah. Produk yang bisa diimpor hanyalah yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan bukan barang-barang dengan merek palsu. Produk-produk impor ini juga harus didukung kantor layanan purnajual untuk kepentingan konsumen di Nusantara. Pemerintah memang sudah saatnya mulai melindungi kepentingan konsumen di dalam negeri juga, baik dari sisi keamanan maupun hak untuk mendapatkan barang dan layanan purnajual yang berkualitas. Selain itu, Indonesia harus tegas meminta Tiongkok untuk membangun pabriknya di sini, tidak hanya menjadikan Indonesia semata-mata sasaran pasar berbagai produknya. Ketentuan yang diberlakukan untuk produk smartphone 4G, yang tahun ini harus memenuhi 20 persen kandungan lokal dan 30 persen tahun depan, harus diperluas ke produk-produk yang lain juga. Nyatanya, ketegasan pemerintah di sektor TI ini mampu membuat produsen besar dari Tiongkok--juga dari Korea Selatan dan Taiwan--mau membangun pabrik smartphone di sini. Investasi dari merek-merek dalam negeri pun meningkat. Padahal, semula hampir semua ponsel itu diimpor. Pemerintah juga harus bertindak tegas membakar tak tersisa semua produk-produk selundupan atau ilegal, tak hanya dari Tiongkok tapi dari semua negara. Sudah lama industri di Indonesia menderita karena digencet barang-barang selundupan yang tidak membayar bea masuk maupun pajak tersebut. Sementara itu, produsen dalam negeri yang sudah membayar pajak banyak justru tidak maksimal dilindungi. Padahal, perusahaan dalam negeri inilah yang menjadi mitra utama pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi maupun menyediakan banyak lapangan kerja. Perusahaan dalam negeri inilah yang menjadi tumpuan utama pemerintah untuk mengamankan sasaran pajak, guna meningkatkan pembangunan maupun membayar gaji pegawai dan pejabat negara. Yang tidak kalah penting, Pemerintah Indonesia juga harus terus meningkatkan hubungan bisnis yang lebih baik dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, yang produk-produknya tidak bersaing dengan produk kita. Kita bisa meningkatkan ekspor produk perikanan kita ke Amerika, dengan menekankan bahwa RI kini berkomitmen menjaga kelestarian sumber daya bahari plus antipraktik pencurian ikan. Kita juga bisa meningkatkan ekspor TPT, alas kaki, maupun mainan ke AS, di tengah protes Presiden AS terpilih Donald Trump terhadap Tiongkok yang berdagang tidak fair. Produk-produk kita ini sebenarnya banyak yang berkualitas jauh lebih baik dari produk Tiongkok. Kita juga diuntungkan dengan hubungan baik selama ini dengan Trump, yang memiliki bisnis dan investasi besar di sini.
[GELORA45] Waspadai Impor dari Tiongkok
[email protected] [GELORA45] Tue, 17 Jan 2017 19:51:02 -0800
