Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fatwa MUI sejatinya adalah urusan internal umat Islam. Menurut dia, keberadaan fatwa MUI tak berbeda dengan imbauan keagamaan yang dikeluarkan oleh pemuka agama lain."Negara tak perlu memasukkan fatwa MUI dalam pasal atau aturan yang dibuat negara. Negara tidak perlu ikut campur," tandas dia....Selasa, 03 Januari 2017 | 17:50 ICMI: Fatwa MUI Bukan Rujukan Hukum Positif
Jimly Asshiddiqie (Antara/Yudhi Mahatma)Jakarta - Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan rujukan hukum positif dalam sistem hukum di Indonesia. Karena itu, kata Jimly, fatwa MUI tidak perlu menjadi menjadi landasan hukum."Bukan rujukan hukum positif. Tapi, tidak usah dipertentangkan. Harus dihormati saja," ujar Jimly Kantor ICMI Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fatwa MUI sejatinya adalah urusan internal umat Islam. Menurut dia, keberadaan fatwa MUI tak berbeda dengan imbauan keagamaan yang dikeluarkan oleh pemuka agama lain."Negara tak perlu memasukkan fatwa MUI dalam pasal atau aturan yang dibuat negara. Negara tidak perlu ikut campur," tandas dia.Diketahui, MUI menerbitkan Fatwa No 56 Tahun 2016 tertanggal 14 Desember tentang hukum penggunaan atribut non-Muslim bagi umat Islam. Fatwa MUI itu sempat ditindaklanjuti Polres Metro Bekasi dan Polres Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta lewat surat edaran.Surat edaran itu mengimbau agar pimpinan perusahaan menjamin hak beragama umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kepada karyawan-karyawati.Kepala dua Polres tersebut akhirnya mendapat teguran dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Yustinus Paat/YUDBeritaSatu.com
