Refleksi : Program penggusuran adalah murni program Neoliberalisme dalam rangka Finansialisasi; finansialisasi adalah merupakan unsur utama dari proyek neoliberal, seperti yang sudah saya kemukakan dalam tulisan saya yang berjudul Rezim Jokowi-JK, adalah pendukung setia bagi berkembangnya sistem ekonomi Neoliberalisme . Dari tulisan itu jlas bahwa rezim Jokowi – JK adalah rezim yang telah membuang jauh-jauh UUD 45, khususnya Pasal 33 UUD 45 dan UU Landreform. Landreform bagi Jokowi adalah pembagian tanah kepada para pemik modal besar domestik dan asing.
LANDREFORM ADALAH BAGIAN MUTLAK REVOLUSI INDONESIA. Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa ranting, sama saja dengan omong besar tanpa isi. Melaksanakan Landreform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia. Perombakan hak tanah dan penggunaan tanah, agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan khususnya taraf hidup tani meninggi dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meningkat. Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan dari modal asing terhadap rakyat Inadonesia . Landreform disatu fihak berarti penghapusan segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, dan mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, dilain fihak Landreform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia terutama kaum tani. (dikutip dari Djarek (Jarek) halaman 224) Jarek adalah singkatan dari JALANNYA REVOLUSI INDONESIA (amanat Presiden Republik Indonesia Bung Karno Pada hari Proklamasi 17 Agustus 1960). Amanat tersebut sampai sekarang masih tetap Relevan, karena Revolusi Indonesia yang bertujuan untuk meciptakan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, tanpa penghisapan manusia atas manusia, sampai sekarang ini belum tercapai, Proklamasi kemerdekaan kita mengabsahkan dan memberi dimensi bagi misi-misi kultural, yang dalam konteks ini adalah berkaitan dengan masalah Agraria. Jadi tanparagu-ragu kita boleh menilai bahwa kebijakan rezim Neoliberal Jokowi-JK dan Ahok adalah kebijakan yang sangat bertentangan dengan UUD 45, khususnya dalam konteks UU Agraria, seperti yang di maksud oleh revolusi Indonesia. saya tidak menolak pembangunan, yang saya tolak adalah pelaksanaan pembangunan dengan cara menggusur semena-mena tanah-tanah hunian dan pertanian rakyat , dengan alasan karena rakyat menempati tahan milik negara. Yang perlu ditekannya disini adalah: Model pemilikan saham peresahaan oleh kelompok pelaku ekonomi terkait, perlu ditrapkan jaga pada penggusuran tanah rakyat demi pembangunan. Dalam model restrukturisasi dan demokrasi pemilikan tanah, rakyat yang tanahnya digusur tidak sekedar memperoleh ganti rugi, tapi juga harus ikut memiliki saham atas invaestasi apapun yang dibangun diatas tanah rakyat yang digusur, sehingga tidak terjadi proses pemiskinan. Secara singkat dapat dikatakan model Gotongroyaong, artinya mengikutsertakan rakyat, bekerja dengan mendapatkan upah yang sepadan demi terlaksanakannya penghidupan yang layak dan berkelanjutan. Ini berarti memupuk kepribadian kita (gotong royong), terutama di desa-desa dengan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan Rakyat, dan yang dalam jangka pendek kelihatan hasilnya. Roeslan. Von: Tatiana Lukman [mailto:jetaimemuc...@yahoo.com] Gesendet: Freitag, 20. Januar 2017 14:18 An: Yahoogroups; DISKUSI FORUM HLD; GELORA_In Cc: Jonathan Goeij; Lusi.D; Daeng; Roeslan; Rachmat Hadi-Soetjipto; Mitri; Gol; Harry Singgih; Lingkar Sitompul; Ronggo A.; Ajeg; Mang Broto; Farida Ishaja; Marsiswo Dirgantoro; Billy Gunadi; writejo...@gmail.com; in...@ozemail.com.au; Karma I Nengah [PT. Altus Logistic Service Indonesia]; C. Manuputty; octaviasyafarw...@gmail.com; denise_zai...@hotmail.com; Oman Romana; Ratih Harjo Betreff: Menggusur Kelas Menengah Das Bild wurde vom Absender entfernt. <http://www.iqbalfarabi.me/opinion/menggusur-kelas-menengah/> JANUARY 14, 2017 / <http://www.iqbalfarabi.me/opinion/menggusur-kelas-menengah/#comments> 70 COMMENTS MENGGUSUR KELAS MENENGAH Setelah mendengar kabar <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/06/07325911/warga.bukit.duri.menang.di.ptun.pemprov.dki.harus.ganti.rugi> kemenangan gugatan PTUN warga Bukit Duri pada 5 Januari lalu, malam harinya saya langsung membuat draft tulisan ini. Tapi kemudian saya sadar, saya ini awam hukum. Oleh karena itu, saya putuskan saya harus mempelajari kembali mengenai penggusuran dari sebanyak mungkin perspektif yang bisa saya himpun. Selama satu minggu lebih saya banyak membaca dan bertanya kepada mereka yang saya anggap lebih paham mengenai persoalan penggusuran. Baru setelah selesai debat pertama Pilkada DKI semalam saya bisa merampungkan draft tulisan ini. Ada banyak hal yang diperdebatkan para pasangan calon guberur dan wakil gubernur tadi malam. Setiap pendukung masing-masing pasangan calon tentu merasa jagoannya lah yang memenangkan perdebatan kemarin. Soal siapa yang memenangkan debat, saya tidak terlalu ambil pusing. Tapi ada satu topik yang menurut saya sangat penting untuk kita diskusikan. Topik tersebut, sebagaimana yang sudah bisa ditebak dari paragraf pembukaan di atas, adalah mengenai penggusuran. Pasalnya, saya tidak tahan mendengarkan argumen-argumen petahana yang sangat keliru mengenai penggusuran dan hak-hak warga korban gusuran. Ketika argumen-argumen keliru ini semalam disiarkan secara live di tiga stasiun televisi nasional sekaligus, maka stigma-stigma yang diwakili oleh twit berikut akan semakin menguat: <https://twitter.com/hotradero> Follow <https://twitter.com/hotradero> Poltak Hotradero @hotradero Anies: Anda melanggar, anda akan dihukum. | Tinggal di bantaran sungai melanggar hukum tidak? Menduduki tanah negara melanggar hukum tidak? 3:57 PM - 13 Jan <https://twitter.com/hotradero/status/819921314659995648> 2017 Melalui tulisan ini, berbekal apa yang sudah saya pelajari sejauh ini, saya akan membantah pandangan keliru Bung Poltak Hotradero yang menganggap bahwa para korban penggusuran adalah para pelanggar hukum. Tidak hanya itu, saya juga berargumen bahwa penggusuran yang selama ini dipersepsikan hanya memakan korban warga yang kurang mampu secara ekonomi, sejatinya juga merupakan penggusuran terhadap kelas menengah. Melanggar Hukum Mari kita mulai dengan pertanyaan Bung Poltak di atas, “menduduki tanah negara melanggar hukum tidak?” Pertanyaan ini sudah keliru sejak dalam premis. Setelah mempelajari topik ini, hal paling mengejutkan yang saya temukan adalah kenyataan bahwa ternyata dalam peraturan mana pun di Indonesia ini, tidak ada istilah tanah negara. Ini bukan kata saya, mana berani saya membuat pernyataan seberat itu tentang sesuatu yang di luar domain keilmuan dan pengetahuan saya. Pernyataan tadi adalah <http://properti.kompas.com/read/2017/01/11/094734821/soal.bukit.duri.pemprov.jakarta.dianggap.terapkan.aturan.kolonial> ucapan Bu Nursyahbani Katjasungkana, Ketua Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Konsep bahwa “semua tanah-tanah yang dikuasai oleh penduduk pribumi yang tidak dapat dibuktikan oleh kepemilikannya adalah milik negara” adalah hukum kolonial yang dibuat oleh penjajah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, para founding fathers kita justru berusaha menciptakan hukum pertanahan yang menempatkan negara hanya sebagai regulator agar kepemilikan tanah oleh rakyat bisa berlangsung dengan tertib dan memenuhi prinsip keadilan sosial. Konsep ini kemudian tertuang menjadi undang-undang nomor <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-920> 5 tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria yang kemudian lebih dikenal sebagai UUPA. Ada cukup banyak pasal di UUPA tahun 1960 tadi. Setelah membaca pasal-pasal tersebut, juga setelah membaca runutan opini yang sangat apik <https://twitter.com/d_baonk/status/817354581457846273> ini, saya menyimpulkan bahwa berdasarkan UUPA, justru menjadi kewajiban negara sebagai fasilitator dan pemegang kewenangan untuk mengupayakan rakyat indonesia memiliki tanah. Kesimpulan awam saya tadi kemudian saya konfirmasi balik ke Bu Nursyahbani dan lantas dijawab oleh beliau dengan dua kata yang afirmatif, “tepat sekali”. Dari UUPA tadi kemudian lahirlah produk-produk hukum turunan yang memungkinkan seseorang yang menguasai barang atau tanah selama 10 tahun tanpa ada gugatan pihak lain harus dianggap sebagai yang berhak. Mengutip <http://properti.kompas.com/read/2017/01/11/144025221/tanah.dikuasai.negara.tidak.otomatis.milik.negara> wawancara Bu Nuri dengan Kompas, “seharusnya pemerintah melayani warga yang tidak mempunyai bukti hak, untuk secara proaktif memberikan pengesahan surat-surat yang dibutuhkan tersebut”. Kembali ke pertanyaan Bung Poltak, selain sudah keliru sejak dalam premis “tanah negara”, kenyataannya banyak warga korban penggusuran yang sudah memiliki bukti legal kepemilikan tanahnya (dalam berbagai bentuk). Oleh karena itulah, <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/06/214833276/warga-bukit-duri-menang-pemerintah-harus-bayar-ganti-rugi> dalam amar keputusannya, majlis hakim sidang PTUN yang memenangkan warga Bukit Duri menyatakan bahwa para korban gusuran adalah pemilik tanah yang sah dan berhak mendapatkan kompensasi yang layak. Alih-alih mengakui bahwa kebijakan penggusuran selama masa kepemimpinan Pak Ahok salah dan cacat hukum, banyak para buzzer dan pembela fanatiknya yang justru ikut strategi <https://medium.com/@forumkampungkota/stigmatisasi-justifikasi-hancurkan-f8b956bc6f9c#.tyy2dg1ri> stigmatisasi korban gusuran sebagai pelanggar hukum yang dilakukan oleh Pak Ahok. Jadi siapa yang sebenarnya melanggar hukum? Jawabannya jelas, justru Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pak Ahok lah yang berkali-kali terbukti telah melanggar aturan. Pada kasus-kasus di mana para warga korban penggusuran berani menuntut balik, rekor Pemprov DKI masih 100% kalah. Mulai dari <http://metro.sindonews.com/read/1104401/170/warga-bidara-cina-kalahkan-ahok-di-ptun-1461736914> kasus rencana penggusuran Bidara Cina hingga Bukit Duri. Mengutip salah satu jurnalis favorit saya, Mas Dandhy Laksono, <https://twitter.com/Dandhy_Laksono> Follow <https://twitter.com/Dandhy_Laksono> Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono Dalam pertarungan yang tidak melibatkan tentara, polisi, dan satpol PP, Gubernur Ahok kerap kalah menghadapi warga. 11:29 AM - <https://twitter.com/Dandhy_Laksono/status/737576799098413056> 31 May 2016 Greater Good Argumen lain yang juga disampaikan petahana dalam debat tadi adalah penggusuran sebagai langkah yang dilakukan demi kebaikan yang lebih besar, for greater good. Pertama, bagi masyarakat umum, penggusuran dilakukan sebagai langkah untuk menanggulangi banjir. Kedua, bagi para korban gusuran, pemindahan ke rusun dianggap sebagai solusi yang sudah layak dan manusiawi. Benarkah klaim petahana bahwa penggusuran hanya dilakukan di daerah-daerah bantaran sungai? Berdasarkan penelusuran singkat Tirto.id ternyata tidak benar. Dan saya yakin masih banyak lokasi lain yang digusur yang bukan karena berada di bantaran sungai. Das Bild wurde vom Absender entfernt. <https://twitter.com/TirtoID> tirto.id <https://twitter.com/TirtoID> ✔@TirtoID Ahok: Tak pernah gusur yg bukan di bantaran sungai | Data: Salah. Mis: Lbk Bulus (Juni 2015) & Psr Minggu (Juni 2015) <https://twitter.com/hashtag/PeriksaData?src=hash> #PeriksaData <https://twitter.com/hashtag/Tirto?src=hash> #Tirto 3:33 PM - 13 Jan <https://twitter.com/TirtoID/status/819915289332776966> 2017 Pun terhadap mereka yang tinggal di bantaran sungai seperti di Bukit Duri atau Kampung Pulo, penggusuran bukan menjadi satu-satunya solusi. Cibiran yang sering kita dengar dari para buzzer politik, “kalau tidak digusur solusinya apa? Jangan cuma kritik doang!” . Padahal solusi selain relokasi ada. Misalnya seperti yang dikatakan Pak Anies pada debat tadi malam, solusi berupa urban renewal sudah pernah berhasil diterapkan di Kali Code dan mendapatkan <http://www.akdn.org/fr/architecture/project/kampung-kali-cho-de> penghargaan dari Aga Khan Development Network. Dengan model Kali Code, warga bisa tetap tinggal di lokasi asal atau tidak jauh dari lokasi asal sementara fungsi sungai bisa dinormalisasi agar tidak menyebabkan banjir. Warga yang tinggal di bantaran sungai pun bukannya tidak punya inisiatif solusi sendiri. Warga Kampung Pulo, misalnya, memiliki solusi berupa <https://medium.com/forumkampungkota/kampung-susun-manusiawi-kampung-pulo-4eb363c74b31#.c3lf4kt6j> kampung susun yang memungkinkan warga tetap tinggal di sekitar daerah tempat tinggal asal mereka sementara normalisasi terhadap Kali Ciliwung tetap bisa dilakukan. Bahkan, juga seperti yang diingatkan oleh Pak Anies pada debat semalam, justru Pak Jokowi dan Pak Ahok sendiri yang lima tahun lalu berjanji pada warga Kampung Pulo, Bukit Duri, dan beragam tempat lainnya bahwa warga akan ditata dan bukannya digusur. Apakah pada 2012 dulu Pak Jokowi dan Pak Ahok sedang membodoh-bodohi rakyat dengan janji manis demi kemenangan Pilkada seperti cemooh Pak Ahok pada debat semalam? Pada 2012 saya memilih Pak Jokowi dan Pak Ahok karena percaya program menata dan bukannya menggusur adalah program yang masuk akal, bukan program akal-akalan semata. Selanjutnya, benarkah relokasi ke rusunawa merupakan solusi yang layak dan manusiawi bagi para warga korban gusuran? Sebelum menjawab mengenai kondisi warga korban penggusuran yang direlokasi ke rusunawa, perlu kita ketahui bahwa menurut <http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/02/Laporan-Penggusuran-2015_LBHJ_web.pdf> laporan LBH Jakarta, dari 113 penggusuran yang terjadi di tahun 2015, hanya pada 33% kasus warga korban penggusuran mendapatkan solusi berupa relokasi ke rusun. Pada 67% penggusuran sisanya, warga korban penggusuran tidak mendapat solusi apapun. Bahkan bagi mereka yang mendapat kompensasi berupa relokasi ke rumah susun pun, kompensasi tersebut sebenarnya tidak layak. Bayangkan orang-orang yang tadinya memiliki tanah dan rumahnya sendiri, diambil tanah dan rumahnya nyaris tanpa ganti rugi sama sekali, kemudian dipindahkan ke rusun dengan keharusan membayar sewa beberapa ratus ribu setiap bulannya. Ditambah dengan hilangnya akses ke mata pencaharian ketika pindah ke rusun, tidak mengherankan kalau akhirnya <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/26/16190041/ribuan.penghuni.rusun.menunggak.sewa> 46% penghuni rusunawa terancam kembali terusir akibat sudah menunggak pembayaran lebih dari 3 bulan. Jika pada debat semalam petahana dengan jumawa mengklaim bahwa Pemprov DKI sudah memberikan bantuan kepada mereka, saya perlu garis bawahi bahwa angka 600 ribu per bulan yang disebut petahana adalah bantuan bagi pemegang KJP tingkat SMA dalam bentuk saldo pada kartunya masing-masing. Dengan aturan pembelanjaan KJP yang cukup spesifik, jangankan untuk membantu membeli kebutuhan hidup sehari-hari, kartu yang dibangga-banggakan petahana tersebut dipakai untuk langsung membayar rusunawa saja tidak bisa. Warga korban penggusuran yang tinggal di rusunawa akhirnya mengalami penurunan kualitas hidup. Ini bukan kesimpulan saya semata. Hasil investigasi dari berbagai pihak, mulai dari <http://www.bantuanhukum.or.id/web/mereka-yang-terasing-laporan-penggusuran-paksa-rumah-susun/> LBH Jakarta, <https://medium.com/cahaya-tanah-gusuran/gusur-rusunawa-dan-ketidakadilan-ruang-6ff33877bb6#.ehwzsxaew> The Jakarta Post, hingga <https://tirto.id/penghuni-rusun-harapan-saya-punah-ccoU> Tirto.id juga menghasilkan kesimpulan yang senada. Jadi, pernyataan bahwa penggusuran massal yang dilakukan oleh Pemprov DKI merupakan langkah yang bertujuan demi kebaikan yang lebih besar bagi warga secara umum maupun warga korban penggusuran sendiri adalah sebuah pernyataan yang keliru, kalau tidak boleh dibilang jahat. Kelas Menengah Pada dasarnya, saya tidak percaya bahwa kelas menengah Jakarta benar-benar telah kehilangan empati terhadap korban penggusuran sama sekali. Saya percaya, dukungan kelas menengah Jakarta terhadap penggusuran lebih karena misinformasi terhadap fakta-fakta mengenai aspek hukum dan dampak penggusuran seperti yang sudah kita diskusikan di atas. Selain dua poin misinformasi tadi, ada satu aspek lagi mengenai penggusuran yang nampaknya jarang disadari oleh banyak kelas menengah. Aspek tersebut adalah kenyataan bahwa kebijakan penggusuran besar-besaran ini sejatinya juga telah menggusur kelas menengah dari kota Jakarta. <http://properti.bisnis.com/read/20161216/48/612683/hanya-17-generasi-millenial-mampu-beli-rumah-di-jakarta> Hasil riset Rumah123.com berkerjasama dengan Karir.com menyatakan bahwa hanya 17% generasi milenial (mereka yang terlahir antara tahun 1981 – 1994) yang mampu membeli rumah di Jakarta. Dengan rata-rata penghasilan generasi milenial Jakarta sebesar 6,1 juta rupiah per bulan, 83% kelas menengah Jakarta tidak memenuhi syarat penghasilan minimal 7,5 juta rupiah untuk bisa mencicil rumah seharga 300 juta rupiah dengan tenor 15 tahun. Asumsi yang diambil Rumah123 ini masih terlalu baik. Rasa-rasanya sulit sekali mencari rumah seharga 300 juta rupiah di Jakarta. Jangankan rumah, apartemen tipe studio saja barangkali sudah sulit ditemukan yang seharga 300 juta rupiah dan masih berlokasi di pusat kota. Padahal, membeli apartemen,seperti yang <https://tirto.id/dibelit-masalah-di-hunian-bertingkat-cfDS> diulas secara mendalam oleh Tirto.id, ternyata juga datang dengan masalahnya tersendiri. Mulai dari konflik antara pemilik dengan pengembang, biaya tambahan yang sering dibebankan secara sepihak, hingga kisruhnya urusan sertifikat. Tak cukup dengan 113 titik penggusuran di seluruh Jakarta pada tahun 2015, rupanya Pemprov DKI masih menargetkan lebih banyak lagi lokasi penggusuran. Masih menurut LBH Jakarta, untuk tahun 2016 lalu awalnya Pemprov DKI menargetkan <http://www.aktual.com/waspada-ancaman-penggusuran-paksa-jakarta-meningkat-jelang-lebaran/> 325 titik penggusuran. Pengamatan saya, rencana tersebut akhirnya tidak terealisasi salah satunya karena meluasnya kecaman terhadap aksi penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Jika ratusan titik kampung-kampung kota digusur, satu hal yang niscaya: harga-harga properti di Jakarta akan semakin tinggi tanpa perlu dikomando “senin harga naik” oleh host acara advertorial di televisi. Jika harga-harga properti di kota Jakarta hari ini terasa tidak terjangkau bagi kelas menengah, laju angka penggusuran akan membuat harga-harga tersebut semakin tidak terjangkau. Padahal, menurut data BPS tahun 2014, ada 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah di Jakarta. Pada akhirnya, generasi milenial sebagai komponen terbesar kelas menengah Jakarta akan tergusur tanpa pernah secara langsung buldozer diarahkan pada mereka. Empati Saya ulangi, saya tidak percaya bahwa kelas menengah Jakarta sudah kehilangan empatinya terhadap warga korban penggusuran. Ini berbeda dengan buzzer-buzzer dan para pendukung fanatik petahana di media sosial yang, mohon maaf, menurut saya sudah sulit untuk digugah simpatinya. It’s difficult to get buzzers to sympathize with something, when their whole political existence depends on them not sympathizing with it. Kutipan dari Benjamin Franklin berikut saya jadikan penutup tulisan ini sebagai pengingat bagi kita (terutama bagi saya sendiri) agar tetap menjaga empati terhadap ketidakadilan yang terjadi pada orang lain: Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are.
