http://suarapapua.com/2017/02/01/rakyat-west-papua-kaimana-dukung-petisi-referendum/
Rakyat West Papua di Kaimana Dukung Petisi Untuk Referendum Penulis Arnold Belau -Februari 1, 2017 051 Rakyat West Papua di Asmat dukung petisi untuk mengakhiri genosida di Papua yang diluncurkan Free West Papua Compaign Inggris untuk Sekjen PBB. (Dok KNPB Kaimana) JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Rakyat Papua Barat di wilayah Kaimana memberikan apresiasi kepada Free West Papua Campaign, IPWP dan para Pemerhati HAM di seluruh Dunia yang terlibat dalam Petisi Dukungan yang mengajak masyarakat dunia untuk mendukung Deklarasi West Minister dalam mendorong Referendum di West Papua. Aksi yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat itu berlangsung di wilayah Kuri-Distrik Arkuni Atas (31/1/2017). Masyarakat Papua di Wilayah Kuri ingin menunjukan bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasib sendiri melalui referendum. Sehingga rakyat West Papua sangat mendukung petisi Referendum yang dibuat untuk menggalang dukungan bagi Papua Barat didaftarkan ke Komisi Dekolonisasi PBB dalam mendorong Referendum di West Papua. “Itu adalah bentuk dukungan rakyat West Papua untuk Referendum. Mayoritas masyarakat Kaimana mendukung West Papua untuk menentukan nasib sendiri,” kata Ruben Furay selaku Ketua Komite Nasional Papua Barat wilayah Kaimana dalam surat elektronik yang diterima media ini pada Selasa (31/1/2017). Sementara itu, Yefta Jitmau, representasi Rakyat West Papua di Kaimana juga menyampaikan bahwa rakyat West Papua di Kaimana tidak dapat mengespresikan tuntutan mereka secara bebas karena tekanan Militer Indonesia yang begitu kuat. “Kebebasan berekspresi dibungkam oleh Militer Indonesia, sehingga masyarakat Papua di Kaimana tidak bebas untuk menyampaikan tuntutan Referndum,” ujarnya. Menurutnya, West Papua tidak dapat menentukan nasib sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat Internasional, untuk itu rakyat West Papua sangat membutuhkan dukungan Internasional yang lebih kuat untuk membawa West Papua ke Komite Dekolonisasi PBB. “Masyarakat West Papua membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari masyarakat Internasional agar West Papua bisa didaftarkan ke Komite Dekolonisasi PBB. tanpa dukungan Internasional West Papua tidak dapat menentukan nasib sendiri, ” tambahnya. Sementara itu, seperti dilansir media ini, meski diblokir pemerintah Republik Indonesia agar petisi online yang diluncurkan pada 24 Januari 2017 dengan target 10.000 penandatanganan telah terpenuhi dan kemudian target ditingkatkan menjadi 20.000 penandatangan. Hingga saat ini sudah ada 11.904 orang telah tanda tangan petisi tersebut. Petisi berjudul “Help to end the genocide in West Papua” akan kepada Sekretaris Jenderal PBB oleh Free West Papua Inggris di avaaz.org. Petisi tersbut sudah hampir mencapai 12.000 penandatangan pada Selasa (31/1/2017) dan tambahan target hingga 20,000. Benny Wenda, pemimpin Papua Merdeka yang juga Juru Bicara ULMWP dalam video yang dirilis media Free West Papua Campaign mengajak komunitas internasional tetap mendukung petisi resmi Free West Papua menuntut penyelenggaraan referendum West Papua di bawah pengawasan internasional. Menyoal petisi ini, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, kepada media di Jakarta pada 26 Januari lalu mengaku tidak ambil pusing dengan sejumlah petisi yang dibuat oleh lembaga yang menurutnya ‘abal-abal karena hanya menguras tenaga dan pikiran untuk hal-hal yang kurang subtansial’. Namun Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah memblokir sejumlah situs yang menyebar petisi tesebut. Dan petisi Help to end the gonocide in West Papua benar-benar telah diblokir. Rupanya apa yang disampaikan Jenderal TNI kepada media di Jakarta tidak benar adanya, karena petisi tersebut hingga saat ini tidak bisa diakses lagi dari provider di Indonesia. Pewarta: Arnold Belau
