Ada puluhan pengusaha yang menikmati ratusan triliun 
uang Rakyat sehingga menimbulkan kerugian negara 
sebesar Rp 600 triliun, dan baru 1 yang tertangkap. Lainnya 
masih buron tetapi cuma diimbau untuk ikut tax amnesty...
Ditambah dengan Rp 6,7 triliun uang Rakyat yang digondollewat kasus Bank 
Century serta Rp 7,2 triliun uang Rakyat 
yang dipakai pemerintah untuk menalangi kasus Lapindo, 
maka jelas rezim koalisi pengusaha-penguasa pasca Gus Dur 
terang-terangan beroposisi terhadap Rakyat.
Negara Rugi Rp 2.000 Triliun Akibat Penyelewengan BLBI  
|    |  
Negara Rugi Rp 2.000 Triliun Akibat Pen...
  |  |

 

   --- ambon@... wrote:
Ada diantara penguasa rezim neo-Mojopahit yang mendapat keuntungan besar dari 
bank century, maka oleh karena itu rezim  pasif  untuk menghusut dan 
menyelesaikan masalahnya. Cukup dengan lenggang kangkung persoalannya akan 
hilang dari ingatan umum.


From: ajeg
Ya, sejak krisis moneter 1996 ekonomi dan perbankan nasional ambruk.Reformasi 
yang katanya mau memulihkan perekonomian tak kunjungdimulai. Malah di dalamnya 
terjadi 2 skandal perbankan yaitu BLBI dan 
Bank Century yang menyeret 2 presiden; Megawati & SBY. 

Rakyat cuma bisa gregetan melihat 2 orang itu asyik cakar-cakaran 
untuk menyelamatkan diri dari kasus besar yang membelitnya. 
Tidak peduli perekonomian yang tak kunjung pulih ke kondisi semula 
atau sekurangnya ke kondisi awal reformasi. Mereka berdua sepertinyaberharap 
seluruh masyarakat ikut larut dalam percekcokkan tak bermutu ini 
dan melupakan bahwa sampai era Gus Dur kata kunci dari masalah 
perekonomian bangsa adalah 'pemulihan'.

Dan, hari ini kita semua bisa saksikan bahwa rupiah melorot lagi ke 
kisaran 13.400-an / USD. Megap-megap terus seperti ikan kekurangan air.
Tak kunjung pulih. Apalagi pemerintahan sekarang dengan enteng 
memaksa 4 bank nasional berutang kepada asing.

Lagi-lagi Tri Sakti (berdikari di bidang ekonomi) cuma dijadikan 
gincu murahan.

- 

Kepemilikan Asing Di Bank Harus Dibatasi Senin, 06 Februari 2017 / 19:45 Editor 
: Tomi Sudjatmiko JAKARTA (KRjogja.com)- Kepemilikan asing di perbankan 
nasional harus menjadi prioritas utama dalam amandemen Undang Undang (UU) 
Perbankan No 10 Tahun 1998 yang akan mulai di bahas tahun ini. Padaahal, UU 
Perbankan Nomor 10 ini disetujui untuk direvisi dan masuk program legislasi 
nasional (prolegnas) 2017. "Sejak 1998 perbankan kita itu sangat liberal 
dibandingkan negara ASEAN lainnya, dengan porsi kepemilikan saham mencapai 99 
persen. Padahal negara lain seperti Thailand cuma 25 persen dan Singapura 
sebanyak 40 persen," ujar Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, dalam 
diskusi bertajuk 'RUU Perbankan & Penguatan Industri Perbankan Nasional' di 
Jakarta, Senin (06/02/2017). Apalagi, tambah Enny, dari sisi asas resiprokal 
dalam pendirian bank atau kantor bank di luar negeri tidak semudah yang 
diberikan ketika bank asing masuk ke Indonesia.  "Hal ini sangat terlihat pada 
sulitnya bank-bank lokal membuka kantor cabang di negara lain, sedangkan bank 
asing begitu mudah sekali buka cabang di sini," jelas Enny. Enny mengatakan, 
aturan kepemilikan saham bank tak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang 
di negara ini. Namun, hanya diatur dalam peraturan Bank Indonesia (BI). 
Sedangkan di negeri lain, seperti Thailand, mengatur bank komersialnya untuk 
tak mentransfer saham kepada pihak siapa pun. Enny juga menyinggung soal perang 
bunga surat uta‎ng yang akan memberikan dampak negatif untuk menurunkan tingkat 
suku bunga pinjaman di bawah 10 persen, atau yang lebih dikenal dengan ungkapan 
satu digit. (Lmg)

   

Kirim email ke