Mana KPK? - Pengadaan AW-101 DidugaSebagai Upaya Percobaan Korupsi KAMIS, 09FEBRUARI 2017, 07:24:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO RMOL. Helikopter AgustaWestlandAW-101 telah dikirimkan ke Indonesia meski kontrak pembeliannya telahdibatalkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Heli VVIP itu kini telahberada di tangan TNI AU dan sedang diinvestigasi keberadaannya oleh TNI AU. Anggota Komisi I DPRAhmad Dimyati Natakusuma mengaku bingun dengan keberadaan heli tersebut. Ia punmeminta pertanggungjawaban Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untukmenjelaskan keberadaan heli tersebut.
"KIPP itu ada Menkeu, Bapenas, Kapolri, Panglima TNI, Menkominfo, danketua hariannya Menhan. Kalau di antara mereka tidak tahu ini, berarti adakesalahan besar," ujarnya dalam wawancara di TVOne sesaat lalu,Kamis (9/2). DPR, lanjutnya, belum mendapat laporan dari KIPP terkait pengadaan ini. Namunbegitu ia mengaku beruntung pengadaan itu ketahuan oleh publik lebih cepat. "Pengadaannya DPR sama sekali tidak tahu, untung ketahuan cepat,"sambungnya. Lebih lanjut, Dimyati masih masih merasa aneh dengan keberadaan AW 101 lantaransemua pihak mengaku tidak tahu. Ia bahkan menduga pengadaan ini sebagai upayapercobaan korupsi alutsista mengingat besaran dana yang tidak sedikit dalampengadaan. "Ini siapa yang mengadakan? Panglima tidak tahu, Menhan tidak tahu, Kasaltidak tahu, terus presiden menolak pesawatnya. Ini saya kira upaya percobaankorupsi ini," pungkasnya. Pengadaan AW-101 berawal pada 2015, ketika TNI AU ingin membeli heli yangperuntukannya untuk heli VVIP kepresidenan. Presiden Joko Widodo menolak.Menurutnya pesawat kepresidenan Super Puma masih cukup laik untuk dirinya. Pada akhir 2016, TNI AU berkeinginan membeli AW-101 dengan beda peruntukan,yakni sebagai pesawat angkut dan SAR. Sementara Menhan Ryamizard Ryacudumenegaskan, pembayaran heli dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yangmemfasilitasi Setneg pada pemesanan awal. Namun begitu tak lama berselang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membatalkankontrak pembelian itu. Panglima sudah menugaskan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menginvestigasikeberadaan heli yang sudah terparkir di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakartatersebut.[ian]
