Sampai tanggal 4 November 2016 kasus Ahok masih dalam 
tahap pengumpulan keterangan & bukti. Status Ahok pun 
cuma terperiksa. Setelah Jokowi kembali ke istana pada 
malam 411 dan berpidato untuk memproses hukum Ahok 
secara tegas, cepat, dan transparan, barulah Ahok ditetapkan 
sebagai tersangka.
Setelah pidato Jokowi itu ya barangkali tidak ada waktu lagi 
untuk bikin surat peringatan segala. Padahal, mestinya bisa saja 
Jokowi mengawali pemberian peringatan untuk Ahok dalam 
pidatonya. Buru-buru menyerahkan kasus Ahok ke proses hukum
justru menimbulkan tandatanya besar soal komitmen Jokowi 
sebagai presiden yang wajib menjaga persatuan.
Sekalian menyambung kalimat yang terputus pada posting 
sebelumnya. Kalimat itu harusnya berbunyi seperti ini:
"Lumrah saja orang terjebak judul berita. Mendagri juga 
memakai logika kok, hanya saja dibebani kepentingan 
tertentu."
Dengan demikian kalimat terputus tersambung sudah 
(semoga segera tersambung juga jembatan-jembatan yang 
putus di berbagai daerah tempat).
--- SADAR@... wrote:


    Iyaa, ... dari perbedaan menafsirkan UU Pemda ini membuktikan, seseorang 
yang profesional dibidang HUKUM pun TIDAK lepas terdorong oleh keinginan 
SUBJEKTIVE nya sendiri! Baik tujuan POLITIK maupun tujuan lainnya, ...  Lhaa, 
bukankah untuk membuktikan niat seseorang melecehkan Agama itu HARUS lebih 
dahulu keluarkan “PERINGATAN” yang tidak dilakukan pada diri Ahok, tapi sudah 
dijebloskan dalam posisi TERSANGKA. Jadi, diawal mula sudah membuktikan KETIDAK 
ADILAN terjadi pada diri Ahok, yang begitu saja dijadikan tersangka/terdakwa 
hanya karena menuruti kehendak FPI/MUI!  Padahal Ahok jauh beberapa tahun 
sebelumnya sudah menggunakan ayat 51 Al Maidah itu, menentang “PELARANGAN” umat 
Islam memilih orang non-Muslim dalam pilkada dan selama itu tidak ada yang 
menggugat, ... Dan, kalau melihat TINDAK-TANDUK Ahok selama dia terjun dalam 
politik, tentu juga akan kesulitan membuktikan sikap/tindakan Ahok menista 
Agama Islam, kecuali orang memplesetkan penafsiran kata-kata membohongi dengan 
gunakan ayat 51 Al Maidah itu saja! Salam,ChanCT  From: jonathangoeij@... 
Antara 2 orang doktor hukum tata negara mempunyai pendapat yang berbeda, 
menarik juga. Apakah ini menunjukkan perbedaan pemikiran 2 generasi ataukah 
pemikiran pandangan politik yg berbeda dengan keuntungan pada pihak masing2? 
Dan mendagri menggunakan alasan yg lain lagi ha ha ha. Tak tahulah.  
--- ajegilelu@... wrote :

Anggap saja Refly ini lupa bahwa Pasal 83 UU Pemda 
ditujukan khusus untuk kepala daerah, pejabat publik. 
Tidak seharusnya pejabat publik terlibat masalah hukum. 
Jadi, seringan apa pun kejahatan yang dilakukan pejabat, 
beban tanggungjawabnya tentu lebih berat. Kalau Ahok 
bukan gubernur ya tidak ada urusannya dengan UU Pemda, 
tidak harus diberhentikan sementara dari pekerjaannya.
"Kalau memakai pendekatan hukum an sich, saya mengatakan 
tidak ada alasan untuk menonaktifkan atau memberhentikan 
sementara (Ahok,-red). Tapi, kita tahu, ...." tambah Refly.
Seperti saya katakan, hukum perlu dicermati dengan logika, 
sukur-sukur yang jernih dang sehat, bukan cuma menjalani 
prosedur semata. Lihat saja, dengan memakai logikanya 
toh akhirnya Refly mengusulkan Jokowi untuk 'menonaktifkan' 
 Ahok.
 --- jonathangoeij@... wrote:
"Berdasarkan '5 tahun' tersebut, lantas Ahok harus dinonaktifkan? Saya berbeda 
pendapat. Di dalam pasal 83 (UU Pemda) itu, dikatakan paling singkat 5 tahun, 
sementara Ahok diancam paling lama 5 tahun. Jadi, menurut saya tidak masuk. 
Karena kalau paling singkat 5 tahun, itu kategori kejahatan berat. Tapi, kalau 
paling lama 5 tahun, itu masuk kejahatan menengah atau ringan," jelasnya.
...Sabtu 11 Feb 2017, 06:36 WIB< h2 
style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;font-size:18px;color:rgb(255, 120, 
0);font-family:helvetica, arial;"> 
Refly Harun: Tak Ada Alasan untuk Menonaktifkan Ahok
Ray Jordan - detikNews

Foto: Andi Saputra/detikcom

Jakarta - Desakan agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diberhentikan sementara 
dari jabatan Gubernur DKI Jakarta setelah habis masa cuti kampanyenya, menjadi 
polemik. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun mengajak agar semua pihak 
melihat permasalahan tersebut dengan jernih.

Permintaan penonaktifan tersebut dikaitkan dengan status terdakwa kasus dugaan 
penistaan agama yang disandang oleh Ahok. Bicara soal pemberhentia n sementara 
kepala daerah, aturannya ada dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

"Kalau bicara tentang penonaktifian atau pemberhentian sementara, maka acuannya 
pasal 83 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Refly 
saat berbincang dengan detikcom, Jumat (10/2/2017).

Jika berpatokan pada pasal tersebut, lanjut Refly, maka tidak ada alasan untuk 
memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI.

"Karena, pasal itu mengatakan bahwa mereka yang didakwa melakukan kejahatan 
yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun, lalu akan diberhentikan 
sementara. Selain itu juga mereka yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, 
terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara, atau melakukan 
tindakan yang dapat m emecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," 
jelas Refly.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 
Pemda) menyebutkan: "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan 
sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana 
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, 
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap 
keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara 
Kesatuan Republik Indones ia."

Dikaitkan dengan kasus Ahok, terang Refly, mantan Bupati Belitung Timur itu 
didakwa dengan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun 
penjara. Selain itu, Ahok juga didakwa dengan Pasal 156 a soal Penodaan Agama 
yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara.

"Berdasarkan '5 tahun' tersebut, lantas Ahok harus dinonaktifkan? Saya berbeda 
pendapat. Di dalam pasal 83 (UU Pemda) itu, dikatakan paling singkat 5 tahun, 
sementara Ahok diancam paling lama 5 tahun. Jadi, menurut saya tidak masuk. 
Karena kalau paling singkat 5 tahun, itu kategori kejahatan berat. Tapi, kalau 
paling lama 5 tahun, itu masuk kejahatan menengah atau ringan," jelasnya.

Meski demikian, lanjut Refly, ada juga tindak pidana yang ancaman hukumannya 
kurang dari 5 tahun, terdakwanya bisa langsung dinonaktifkan dari jabatan 
gubernur. Namun, hal itu juga tidak bisa dikenakan kepada Ahok.

"Pasal tersebut sudah menyatakan secara spesifik untuk hal-hal tersebut, bahwa 
korupsi berapapun ancaman hukumannya akan diberhentikan sementara. Sama juga 
dengan tindak pidana terorisme, makar dan kejahatan terhadap NKRI," kata Refly.

Untuk itu, Refly menegaskan dirinya tidak sependapat jika pasal 83 UU Pemda itu 
diterapkan untuk menonaktifka n Ahok dari jabatan Gubernur DKI. "Yang jelas dia 
bukan (melakukan) korupsi, makar dan terorisme," katanya.

"Kalau memakai pendekatan hukum an sich, saya mengatakan tidak ada alasan untuk 
menonaktifkan atau memberhentikan sementara (Ahok,-red). Tapi, kita tahu, soal 
Ahok ini adalah soal yang sangat politis dan tidak hanya soal hukum, antara 
yang pro dan kontra sama kuatnya. Tapi marilah kita melihat pasal 83 ayat 1 (UU 
Pemda) itu secara jernih. Pendapat saya tidak ada alasan kalau berpatokan pada 
pasal itu. Tapi memang tentu Presiden Jokowi berada pada titik dilema, yang 
paling populer adalah menonaktifkan, karena dianggap akan netral. Kalau tidak 
menonatifkan dianggap tidak netral," tambah Refly.


(jor/erd)


   

Kirim email ke