Betul, kenapa harus bingung, ini kan cuma perilaku pemerintah yang selalu menganggap Rakyat sebodoh dirinya.
Enggaklah. Rakyat tidak bisa dikelabui dengan gembar-gembor "membatalkan" IUPK-Sementara (yang berujung skandal Papa Minta Saham), padahal inti persoalannya tetap sama: mengulur-ulur waktu pemberlakuan IUPK bagi Freeport sambil tetap membolehkan perusahaan itu mengekspor konsentrat. "Sambil mencari jalan keluar, Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah mewacanakan pergantian status izin Freeport dari KK menjadi IUPK sementara agar perusahaan bisa melanjutkan ekspor konsentrat." Apakah pembolehan ekspor konsentrat ini diberikan secara percuma? Hanya para papa yang tahu. --- SADAR@... wrote:From: BDPSent: Monday, February 13, 2017 7:30 AM Jangan . . . kuwatir . . . bila Anda BINGUNG mengerti artikel ini . . .You are NOT the only one . . . 100.00% PURE . . . HO NO CO RO KO LOGIC . . .ILLOGICAL LOGIC in practise . . . NGONO YO NGONO, NING YO NGONO . . . BADU TheDumbConfusedPersonAsUsual http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170212125450-85-192959/pemerintah-batalkan-pemberian-iupk-sementara-bagi-freeport/ Minggu, 12/02/2017 17:27 WIB Pemerintah Batalkan Pemberian IUPK Sementara bagi Freeport Galih Gumelar, CNN Indonesia Tambang Freeport (REUTERS/Stringer) Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi mengganti status izin usaha PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan demikian, pemerintah tidak jadi memberikan status IUPK sementara seperti yang diawacanakan sebelumnya. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, izin IUPK diberikan setelah melakukan evaluasi yang mendalam. Menurutnya, evaluasi didasarkan pada ketentuan yang terdapat di Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017. Ia bahkan mengatakan, Freeport juga telah mengajukan skema rencana pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) ketika mengajukan perubahan izin IUPK pada tanggal 26 Januari 2016 silam. Dengan demikian, perusahaan seharusnya siap jika tingkat kemajuan (progress) pembangunan smelter diverifikasi setiap enam bulan sekali, seperti tercantum di dalam Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017. Kendati demikian, ia enggan merinci lebih detil ihwal skema pembangunan smelter tersebut. "Ini IUPK, bukan IUPK sementara. Kalau sudah IUPK, tentu konsekuensinya harus dijalankan," terang Bambang dikutip Minggu (12/2). Melengkapi ucapan Bambang, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan, keputusan perubahan izin KK menjadi IUPK tidak dilakukan secara tergesa-gesa setelah menimbang administrasi yang diajukan perusahaan Asal Amerika Serikat tersebut. Jika sudah berganti status menjadi IUPK, maka status KK yang diemban oleh Freeport akan gugur. Namun, status ini hanya akan berlaku hingga tahun 2021, di mana operasional Freeport akan kedaluwarsa. "Secara tata tertib administrasi, kami akan mengantarkan secara formal perubahan status ini melalui surat kami. IUPK yang dikeluarkan, sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan sudah diperhitungkan dengan masak, baik secara substansi dasn formalitas," ujarnya. Sebagai informasi, perubahan status dari KK menjadi IUPK merupakan salah satu syarat bagi perusahaan tambang agar bisa melakukan ekspor konsentrat. Ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 6 Tahun 2017, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Freeport telah menyampaikan kesediaannya untuk mengubah status usaha menjadi IUPK. Namun, perusahaan masih membutuhkan kepastian hukum dan fiskal yang bersifat sama (nail down) sebelum statusnya berubah menjadi IUPK. Sambil mencari jalan keluar, Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah mewacanakan pergantian status izin Freeport dari KK menjadi IUPK sementara agar perusahaan bisa melanjutkan ekspor konsentrat. Jika tidak dilakukan ekspor, ia khawatir aktivitas pertambangan di Papua akan terhenti dan membuat perekonomian terganggu. "Karena kalau mau menyelesaikan IUPK, artinya tidak boleh ekspor. Ya aktivitasnya bisa berhenti dalam tiga hingga enam bulan, kan tidak fair juga," jelas Jonan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (30/1) silam. (tyo)
