Jokowi Disurati agar Segera Nonaktifkan Ahok
  
|    |  
Jokowi Disurati agar Segera Nonaktifkan...
  |  |

 
-

Senin, 13 Februari2017, 17:51 WIB  Soal Status Ahok,Jokowi Instruksikan 
Mendagri Minta Fatwa MA Rep: DessySuciati Saputri/ Red: Bayu Hermawan 
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam 
Negeri (Mendagri) TjahjoKumolo untuk mendapatkan pandangan resmi dari Mahkamah 
Agung (MA) terkaitstatus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kembali aktif 
sebagai gubernur DKIJakarta usai cuti kampanye pilkada, meski menyandang status 
terdakwa.

Hal ini disampaikan oleh Haedar Nashir, ketua umum Pimpinan Pusat 
Muhammadiyahsaat menemui Jokowi di Istana Negara. "Ini kan banyak tafsir. 
Bahkan Pak Presidensendiri betul-betul memahami, menyadari banyak tafsir itu. 
Bahkan beliaumeminta Mendagri untuk minta pandangan resmi dari MA," kata Haedar 
usaimenemui Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 
(13/2).

Haedar pun meminta, jika sudah terdapat pandangan resmi dari MA maka 
Mendagriperlu melaksanakan pandangan tersebut. Pandangan dari MA ini 
diperlukanlantaran banyaknya pemahaman di masyarakat terkait hukum yang 
menyangkut Ahoktersebut.

"Nahkalau sudah ada pandangan resmi MA maka laksanakan apa yang menjadi 
pandanganresmi itu. Jadi saya pikir itu merupakan langkah yang cukup elegan, 
jadi ditengah banyak tafsir tentang aktif nonaktif ini, maka jalan terbaik 
adalahmeminta fatwa MA, jadi fatwa MA, bukan fatwa MUI ya," ujarnya.

Haedar menegaskan, Muhammadiyah tetap bersikap patuh dan tunduk kepada 
hukumyang berlaku. Jika dalam aturannya diharuskan agar pejabat yang terjerat 
kasushukum untuk dinonaktifkan sebagai gubernur, maka aturan tersebut harus 
dijalankan.Namun, jika terdapat perbedaan tafsir maka perlu terdapat otoritas 
yangmemastikan aturan hukum tersebut.

"Tegakkan prinsip hukum yang memang sifatnya tegas, jadi kalau memangprinsip 
hukum dan dasar UU nonaktif ya nonaktif. Masalahnya kalau perbedaantafsir harus 
ada otoritas yang memastikan itu. Jadi Muhammadiyah prinsipnyauntuk semua 
kasus, kanbukan hanya DKI juga katanya ada Gorontalo dan sebagainya, tegakkan 
hukumsesuai dengan konstitusi yang berlaku," ujarnya.

Karena itu, Haedar berharap agar MA segera memberikan pandangannya 
terkaitmasalah ini. Sehingga terdapat kepastian hukum dan tidak menimbulkan 
kegaduhandalam masyarakat. Haedar juga mengingatkan agar masyarakat dapat 
memilihpemimpin yang bertanggungjawab, teladan, dan dapat mengelola masyarakat 
dandaerah. 
  • [GELORA45] Soal Status Ah... ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]

Kirim email ke