Selasa 14 Feb 2017, 14:50 WIB
 Sambangi MA, Mendagri Minta Fatwa soal Status Gubernur Ahok 
https://news.detik.com/berita/d-3422272/sambangi-ma-mendagri-minta-fatwa-soal-status-gubernur-ahok
 
 Rivki, Ray Jordan - detikNews
 

 Mendagri Tjahjo Kumolo (Lamhot Aritonang/detikcom)

 

 Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo mendatangi Mahkamah Agung (MA). Dia datang 
untuk meminta fatwa dari MA terkait dengan polemik status Basuki Tjahaja 
Purnama atau Ahok, yang kini menjabat Gubernur DKI dan berstatus sebagai 
terdakwa.

Tjahjo tiba di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, sekitar pukul 
14.00 WIB. Dia disambut Ketua MA Hatta Ali dan dua wakilnya.

Sekitar 20 menit kemudian, Tjahjo keluar dari gedung MA. Dia menyampaikan 
permohonan resmi ke MA untuk mengeluarkan fatwa soal status Gubernur Ahok.


 
https://newopenx.detik.com/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=37360__zoneid=644__cb=436536305c__oadest=http%3A%2F%2Ftelkom3s.detik.com%2F%3Futm_source%3Dwp%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_term%3Dcpd%26utm_content%3D%26utm_campaign%3Dtelkom



 
 
"Menyampaikan kepada Pak Ketua yang tadi didampingi oleh Wakil Ketua lengkap. 
Intinya, kami sudah menyerahkan surat permohonan kepada Ketua MA tentang fatwa 
atau pendapat hukum terkait dengan apa yang akan pemerintah, dalam hal ini 
Kemendagri, putuskan berkaitan dengan kasus terdakwa Gubernur DKI Saudara 
Basuki Tjahaja Purnama, yang sedang dalam proses persidangan," ujar Tjahjo di 
gedung MA, Selasa (14/2/2017).


 
 
Tjahjo mengatakan kedatangannya juga berdasarkan arahan Presiden Jokowi. 
Mengenai proses terbitnya fatwa, Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua MA.

"Kami tidak berwenang mendahului MA. Kalau saya ngomong A atau B, sama saja 
kami mengharap," ujar Tjahjo.

Setelah itu, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Tjahjo mengatakan 
surat yang diajukan itu berisi permohonan agar MA segera mengeluarkan 'fatwa' 
terkait dengan status Gubernur Ahok, yang juga menyandang status sebagai 
terdakwa. Apakah Ahok diberhentikan atau tidak.

"Makanya saya tadi hanya melaporkan itu saja, menyampaikan yang intinya kita 
mohon keluarkan fatwa MA terkait apakah kebijakan yang saya ambil kemudian 
munculnya berbagai pendapat berbeda maupun yang sama. Saya menghargai itu 
semua. Maka kami mengajukan fatwa ke MA. Sudah, itu saja nggak bilang apa-apa. 
Ya saya terima dengan baik," jelas Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua MA Hatta Ali mengaku tidak bisa memberikan pendapat apa pun 
sebelum melihat materi yang diajukan Mendagri. Selain itu, dia menyarankan 
Kemendagri mengambil sikap apabila permohonan fatwa itu untuk meredam gejolak 
politik.

"Kami nggak boleh berikan pendapat sebelum lihat materi yang diajukan 
(Mendagri) untuk mengeluarkan fatwa. Kalau memang untuk meredam, silakan saja 
tentukan saja sikapnya lewat kementerian sendiri. Fatwa itu tidak mengikat. 
Boleh diikuti atau tidak toh, mengeluarkan juga tidak selesaikan masalah," kata 
Hatta.

Hatta juga menegaskan pihaknya tidak akan buru-buru mengeluarkan fatwa untuk 
Ahok karena itu bisa mempengaruhi independensi Ahok, yang kini beperkara di 
pengadilan. Dia akan mengeluarkan fatwa dengan sangat hati-hati setelah membaca 
permohonan fatwa.

"Dan di zaman kepemimpinan saya, saya mengurangi untuk mengeluarkan fatwa 
karena bisa mempengaruhi independensi hakim dan bisa ditebak oleh pihak-pihak 
yang beperkara," ujar Hatta. 
(rvk/dhn)
 
 
 

Kirim email ke