Ketika Anda mencoblos, apakah faktor agama terlintas di benak?


  
|  
|   
|   
|   |    |

   |

  |
|  
|    |  
Ketika Anda mencoblos, apakah faktor agama terlintas di benak? - BBC Indonesia
 Walau semakin banyak pemilih menggunakan penilaian rasional, namun faktor 
agama belum bisa sepenuhnya terlepas d...  |   |

  |

  |

 

Heyder Affan di Banda AcehSri Lestari di Manokwari   
   - 15 Februari 2017
KirimHak atas fotoAP/ACHMAD IBRAHIMImage captionHasil pilkada di Jakarta 
mungkin bisa menjadi bukti apakah pemilih di ibu kota cenderung rasional atau 
primordial.Di halaman gereja Katolik, Paroki Hati Kudus, di pusat kota Banda 
Aceh, Senin (13/02) lalu, seorang pria sedang menunggu anaknya pulang dari 
sekolah, yang berada dalam komplek gereja."Saya sudah 11 tahun tinggal di Banda 
Aceh, setelah tsunami," kata Jesi Christian Pati memulai pembicaraan dengan BBC 
Indonesia.Seperti warga Indonesia lain, Jesi akan hak suaranya dalam Pilkada 
2017 walau tidak ada calon Wali kota Banda Aceh atau Gubernur Aceh yang seagama 
dengan dirinya."Tidak ada pilihan lain," katanya, setengah tertawa.Tinggal di 
wilayah yang mayoritas Islam dan, apalagi, memberlakukan syariat Islam, membuat 
dirinya harus memilih calon pemimpin yang dianggapnya juga menyuarakan kelompok 
minoritas.   
   - Laporan khusus Pilkada Serentak 2017
   - Jokowi tegaskan dirinya tak dukung calon mana pun di pilkada
   - Baju hitam, kotak-kotak, dan putih boleh dipakai saat mencoblos
Dan, menurut penilaiannya, ada dua calon Wali kota Banda Aceh dan Gubernur 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang 'menyuarakan' kelompok 
minoritas."Program mereka masih mendengarkan kebutuhan orang Kristen. Biasanya 
mereka bicara soal isu kemanusiaan, bukan melulu agama," ungkapnya.Pasangan 
calon gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam   
   - Nomor urut 1: Tarmizi Karim-Machsalmina Ali
   - Nomor urut 2: Zakaria Saman-T Alaidinsyah
   - Nomor urut 3: Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab
   - Nomor urut 4: Zaini Abdullah-Nasaruddin
   - Nomor urut 5: Muzakir Manaf-TA Khalid
   - Nomor urut 6: Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah
Calon seperti itulah, tambah Jesi, yang dipilih orang Kristen atau kaum 
non-Islam lainnya di Aceh. "Saya yakin 80%, suara warga Kristen di Aceh mirip 
dengan pilihan kita," Jessi mengutarakannya dengan tersenyum.
Mengayomi semua etnis
Peunayong, di pusat kota Banda Aceh, merupakan lokasi pemukiman dan kegiatan 
komunitas warga Indonesia peranakan Cina.Tidak jauh dari Pasar Peunayong, 
persisnya di Gampong Mulia, berdiri kedai kopi yang disebut Tenggeng."Ini 
tempat kami nongkrong, minum kopi, ngobrol atau main catur Cina," kata Kho Khie 
Siong, atau biasa dipanggil Aky.Pria kelahiran 1964 ini adalah salah-seorang 
warga peranakan Cina di Banda Aceh yang sering menjadi nara sumber atau juru 
bicara warga di wilayah itu.Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionPasar 
Peunayong terletak di kawasan pemukiman dan kegiatan komunitas etnis Cina di 
Banda Aceh.Dengan mengenakan kaca mata, kalung, serta kemeja Polo hijau, Akky 
menceritakan pengalamannya mendirikan Yayasan Hakka di Aceh, yang menghimpun 
suku Han yang disebutnya banyak mendiami sejumlah wilayah di Indonesia.Lewat 
organisasi itulah, Aky yang beragama Buddha berusaha melibatkan diri dalam 
kerja-kerja sosial yang ujungnya demi menciptakan kerukunan antar etnis dan 
agama.Dan perhelatan politik bernama Pilkada, kata Aky, membuat dia aktif untuk 
mensosialisasikan para calon-calon wali kota dan gubernur kepada para 
anggotanya. "Tapi saya tidak pernah memaksa mereka untuk memilih calon 
tertentu," tandasnya.Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionKho Khie Siong atau 
Aky menganjurkan anggota yayasan memilih calon yang bisa mengayomi semua 
etnis.Dan secara logika sederhana, tambahnya, warga Cina di Aceh akan memilih 
calon pemimpin yang dapat mengayomi semua etnis,"Tidak terkecuali kaum 
Tionghoa."
Agama tidak diatur qanun
Baik Jesi atau Aky, rupanya, menyadari betul mereka tidak memiliki peluang 
untuk memilih calon pemimpin yang seagama. Seperti diketahui, Aceh memiliki 
kekhususan dengan penerapan Syariat Islam.Walaupun tidak secara jelas 
disebutkan harus beragama Islam, sejumlah kursi pimpinan di berbagai lembaga 
pemerintahan -termasuk calon anggota parlemen daerah- mensyaratkan sang calon 
harus bisa membaca kitab suci Alquran.Dalam qanun atau perda tentang Pilkada, 
persyaratan ketrampilan membaca Alquran itu juga dicantumkan."Tetapi," kata 
anggota DPR Aceh dari Partai Aceh, Nur Zahri, yang terlibat dalam pembahasan 
qanun tersebut, "itu hanya diwajibkan kepada yang Muslim. Jadi, tidak 
diwajibkan kepada non-Muslim."Sesuai perintah UU pemerintahan Aceh nomor 11 
tahun 2006, lanjutnya, bagi calon yang beragama Islam, diwajibkan memiliki 
kemampuan bisa membaca Alquran."Tapi, sekali lagi, ini tidak berlaku bagi yang 
non-Muslim," tegas Nur Zahri yang menambahkan ada calon kandidat legislatif 
Partai Aceh di Singkil yang beragama Kristen dan tidak mengukitu tes kemampuan 
membaca Alquran.Hak atas fotoEPA/HOTLI SIMANJUNTAKImage captionPolisi menjaga 
distribusi peralatan pemilihan kepala daerah di Banda 
Aceh.________________________________________________________________________Situasi
 anomaliProf Dr Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik UIDalam beberapa 
tahun terakhir, kecenderungan partai-partai Islam tidak banyak lagi dipilih. 
Artinya perolehan suara partai Islam rendah, misalnya Partai Bulan Bintang 
malah tidak lolos parliament threshold atas batas ambang parlemen. Sedang 
partai-partai yang lebih dekat ke Islam, seperti PPK, PKB, dan PAN itu kalau 
digabung perolehan suaranya, tidak lebih dari 30%. Itu data pemilu di tingkat 
nasional yang berbasis partai.Cuma anomalinya, kalau menyangkut pemilihan 
kepala daerah, maka faktor agama atau etnisitas kepala daerah itu berpengaruh. 
Jadi masih sulit bagi pemilih Indonesia untuk memilih orang orang yang berbeda 
agama atau terkait kesukuan, terutama dalam kontesk pribumi dan nonpribumi.Hak 
atas fotoAFPImage captionSuara partai Islam di Indonesia relatif rendah dalam 
beberapa pemilu.Kasus Ahok kemarin juga ada anomali demikian.Data-data pemilu 
selama ini memperlihatkan bahwa partai Islam tidak terlalu banyak diminati, 
tapi dalam kasus Ahok yang menyangkut persepsi bahwa agama direndahkan -seperti 
itulah kita sebut, ada persepsi itu- ternyata orang bereaksi sangat keras dan 
terjadilah demo-demo dengan tuntutannya, yang bisa kita lihat politis 
juga.Mungkin karena partai abstrak dan mereka juga tidak mengerti seberapa 
Islam sebuah partai. Kalau orang itu konkrit, bisa dilihat dalam konteks agama 
dan suku. Tapi mungkin juga karena partai-partai di Indonesia gagal meraih 
kepercayaan publik.Artinya, bahkan tindak tanduk partai-partai agama tidak 
selalu mencerminkan nilai-nilai agama, seperti korupsi, manipulasi dan ada 
kelakukan-kelakuan yang tidak benar, juga dari partai Islam sendiri. Jadi orang 
kehilangan kepercayan tehadap partai Islam.Tapi kalau orang, dia adalah sosok 
tunggal dan bisa diminta pertanggungjawaban langsung kepada dia secara konkret. 
_________________________________________________________________________'Keseimbangan'
 di Papua BaratDi Provinsi Papua Barat, populasi sekitar 40% umat Islam dari 
total penduduk agaknya menjadi pertimbangan dari masing-masing calon gubernur 
dengan menggandeng calon wakil gubernur yang beragama Islam.Ketiganya adalah: 
Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani, Irene Manibuy-Abdullah Manaray, dan 
Stephanus Malak-Ali Hindom.Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionKetiga calon 
gubernur di Papua Barat merangkul calon waki gubernur yang beragama 
Islam.Pasangan calon yang beragama Kristen dan Islam tersebut -menurut Dekan 
Fakultas Pertanian Universitas Papua, Agus Sumule- diperlukan karena faktor 
agama penting untuk pemilih pendatang dari Sulawesi dan Maluku Utara, yang 
sebagian besar merupakan umat Muslim."Apakah besar pengaruhnya? Saya katakan 
kita memang di Indonesia belum bisa lepas dari itu.""Mungkin penting bagi 
pendatang, tetapi saya kira untuk orang Papua tidak penting. Agama menjadi 
diperhitungkan para peserta yang ikut dalam kontestasi karena jumlah pendatang 
bukan main-main," tambah Agus.Tapi apakah strategi yang diambil ketiga calon 
gubernur Papua Barat memang sesuai dengan kecenderungan pemilih?"Itu bagus, 
siapapun yang naik sudah ada perwakilan kita, jadi tidak diragukan lagi. 
Penting itu, boleh kata di Manokwari kan Muslim dan Non-Muslim itu fifty-fifty 
jadi ya wajar-wajar saja," jelas Alidin, pria berusia 39 tahun asal Sulawesi 
Selatan yang ditemui di Masjid Manokwari.Hak atas fotoBBC INDONESIAImage 
captionSebanyak 702.124 warga Papua Barat memiliki hak untuk memberikan suara 
pada Rabu 15 Februari 2017.Seorang pengemudi ojek di Manokwari yang berasal 
dari Maluku, Rusli, juga berpendapat faktor agama tidak bisa diabaikan dalam 
memilih pemimpin."Sebagai Muslim kami ingin agar ditingkatkan lagi, seperti 
pembangunan masjid. Secara pribadi memang penting mengingatkan Papua Barat, 
yang termasuk daerah rawan juga kan. Harapan kerukunan beragama terjadi dengan 
baik. Insya Allah aman."Selain sebagai penarik suara, keikutsertaan politisi 
beragama Islam juga menjadi penting sebagai simbol kerukunan di Provinsi Papua 
Barat, seperti disampaikan Mulyadi Jaya, pengamat sosial dan politik di 
Manokwari yang juga menjabat pimpinan wilayah Muhammadiyah.Hak atas fotoBBC 
INDONESIAImage captionRusli mengharapkan lewat pilkada maka terjamin kerukunan 
beragama di Papua Barat.Bahkan dia mengusulkan agar komposisi agama calon 
kepala daerah diundangkan untuk pilkada mendatang." Kalau menurut saya perlu 
diformalitaskan agar setiap pilkada, baik gubernur, bupati, dan walikota harus 
ada keseimbangannya. Misalnya gubernur Nasrani maka wakilnya dari Islam dan 
sebaliknya untuk menjaga kesimbangan. Saya rasa itu hal yang sangat baik ke 
depan, berbeda dengan pilkada sebelumnya," sarannya.Primordial lawan 
rasionalSeperti peribahasa lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, 
maka setiap daerah berbeda pula atmosfir politiknya, khususnya saat pilkada 
serentak.Dan jika Anda mengikuti dengan seksama kampanye pemilihan Gubernur DKI 
Jakarta, maka faktor agama terasa bukan untuk menyeimbangkan, seperti di Papua 
Barat- namun menjadi alasan untuk 'perpecahan'.Beberapa unjuk rasa digelar 
menentang calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, karena dituduh 
melakukan penistaan agama Islam, yang hingga saat ini sedang dalam proses 
pengadilan.Hak atas fotoAP/ACHMAD IBRAHIMImage captionUmat Islam menggelar aksi 
unjuk rasa menentang calon petahana Basuki Tjahaja Purnama, yang dituduh 
melakukan penistaan agama.Memang faktor agama atau etnisitas tampaknya belum 
bisa diabaikan dalam pemilihan di Jakarta, dan Indonesia secara umum.Prof Dr 
Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, 
berpendapat Indonesia masih jauh dari harapan 'pemilih rasional' yang 
menentukan pilihan politik berdasarkan program dan kebijakan calon atau partai 
tertentu."Ternyata faktor-faktor primordial, etnisitas, dan agama, ternyata itu 
masih tetap berpengaruh. Kalau hasil simulasi kemarin itu, paling tidak 30% 
sampai 40% masih mendasarkan fakfor primordialisme untuk memilih. Itu sampel 
Jakarta, kalau di sampel-sampel daerah, angkanya bisa lebih besar. "Menurut 
Prof Muluk, selama ini partai Islam sepertinya tidak mendapat dukungan dari 
para pemilih namun berbeda dengan pemilihan kepala daerah."Kalau menyangkut 
pemilihan kepala daerah, maka faktor agama atau etnisitas kepala daerah itu 
berpengaruh. Jadi masih sulit bagi pemilih Indonesia untuk memilih orang orang 
yang berbeda agama atau terkait kesukuan, terutama dalam kontesk pribumi dan 
nonpribumi."Hak atas fotoEPA/ADI WEDAImage captionPilkada DKI Jakarta bisa 
menjadi pembuktian apakah warga ibu kota itu menggunakan primordialisme atau 
rasionalisme dalam memilih gubernur.Di Jakarta, memang bisa terlihat bagaimana 
faktor agama dan etnisitas menjadi salah satu faktor yang penting dengan reaksi 
keras dari sejumlah umat Islam atas tuduhan penghinaan agama salah seorang 
calon, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang kini sedang diadili.Sementara 
pada sisi lain terdapat pula sekelompok pemiih yang mendukung kuat Ahok, yang 
kinerjanya dianggap yang baik dalam membangun Jakarta selama ini."Besok 
(pemungutan suara, Rabu 15 Februari) pembuktian yang mana yang unggul. Kalau 
yang menang ,misalnya, bukan petahana, artinya faktor emosional yang lebih 
besar dari rasional,"Tapi kalau pada akhirnya petahanan yang menang, entah itu 
di putaran pertama atau kedua, berarti penjelasan rasional lebih kuat dari 
sentimen primordial."Bagaimanapun pembuktian itu tentu hanya untuk di Jakarta, 
yang belum tentu menjadi model bagi kecenderungan para pemilih untuk dalam 
menggunakan hak suaranya.

Kirim email ke