PILGUB DKI-Jakarta: Netralitas Penyelenggara Dipertanyakan
[JAKARTA] Bawaslu mencatat, dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 paling banyak terjadi di DKI Jakarta. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), persoalan logistik pemilu, dan keterlibatan penyelenggara di tingkat bawah. Netralitas penyelenggara pemilu pun dipertanyakan. Apalagi ketika Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno, memasang foto profil WhatsApp-nya dengan foto Aksi Damai 212 di Monas. Selain itu, terjadi kesalahan pemasukan data perhitungan KPU berdasarkan hasil scan C1 yang rampung Jumat (17/2). Meski tak mempengaruhi peringkat perolehan suara, KPU DKI Jakarta mengubah persentase perolehan suara. Berbagai pelanggaran dalam putaran pertama harus diusut tuntas sehingga tidak terulang di putaran kedua. Untuk mengikuti tulisan selengkapnya silahkan klik link: http://www.gelora45.com/ atau langsung membuka tulisan: http://www.gelora45.com/news/SP_20170220_02.pdf Ketegasan Mendagri Soal Status Ahok Diapresiasi Hak Angket Tak Penuhi Syarat Materiil [JAKARTA] Hak angket terkait penonaktifan Basuki 'Ahok' T Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak memenuhi syarat materiil, meskipun syarat formal sudah terpenuhi. Ada beberapa alasan terkait hal tersebut, di antaranya sikap pemerintah sudah tepat berdasarkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan KUHP. Menurut Politisi PDI-P Arteria Dahlan, rumusan Pasal 156a KUHP yang memuat sanksi frasa 'selama-lamanya lima (5) tahun' tidak termasuk dalam rumusan delik sebagaimana termuat dalam Pasal 83 UU Pemda. Rumusan norma Pasal 83 mengacu pada delik yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun. "Sikap pemerintah dalam mencermati rumusan Pasal 83 UU Pemda dan Pasal 156 KUHP serta Pasal 156a KUHP sudah tepat," ujar Arteria di Jakarta, Minggu (19/2). Untuk mengikuti tulisan selengkapnya silahkan klik link: http://www.gelora45.com/ atau langsung membuka tulisan: http://www.gelora45.com/news/SP_20170220_04.pdf
