Kurang Gizi, Hampir 30 Persen Balita Indonesia Lahir Stunting 
http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170309110619-255-198932/kurang-gizi-hampir-30-persen-balita-indonesia-lahir-stunting/
 Hizkia Darmayana, CNN Indonesia
 Kamis, 09/03/2017 11:40 WIB
 
 

 
 Kurang gizi di Indonesia sebabkan bayi stunting atau lahir tubuh terlalu 
pendek (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
 
 Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia adalah salah satu negara yang masih 
dibelit masalah gizi. Berdasarkan Global Nutrition Report 2014, Indonesia 
termasuk 17 negara yang memiliki masalah gizi serius. 

Salah satu efek dari masalah kekurangan gizi di Indonesia adalah stunting, atau 
tubuh terlalu pendek. Data Riset Kementerian Kesehatan mencatat balita 
Indonesia yang mengalami stunting di 2015 sebanyak 29,6 persen. Dan, sebagian 
kalangan menanggap kemiskinan sebagai "biang keladi" masalah gizi, termasuk 
stunting.
 

 Namun, pandangan itu dibantah Prof.Dr. Hardinsyah, Guru Besar Ilmu Gizi 
Institut Pertanian Bogor. Menurutnya, kemiskinan bukan akar dari masalah gizi 
di Indonesia. 

"Sebab pemerintah mengklaim orang miskin di Indonesia hanya 10 persen. 
Sedangkan penderita masalah gizi, seperti stunting, justru diatas 10 persen," 
ujarnya dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu (8/3). 

Badan Pusat Statistik (BPS) memang mengklaim jumlah penduduk miskin di 
Indonesia tahun lalu sebesar 10,6 persen. Namun faktanya, jumlah penderita 
beberapa masalah gizi justru berada di atas angka 10 persen. 

"Jadi banyak juga orang yang tidak miskin atau punya daya beli, namun menderita 
masalah gizi," ujar Hardinsyah. 

Lalu, bagaimana cara paling tepat mengatasi masalah gizi di Indonesia? 

Hardinsyah mengatakan, penyuluhan terus-menerus perlu dilakukan, terutama pada 
masyarakat yang punya daya beli tersebut. Tugas ini paling cocok dilakukan oleh 
lembaga swadaya masyarakat, akademisi atau aktor non pemerintah lainnya. 

Sedangkan, pemerintah lebih baik fokus menangani para penderita gizi buruk dari 
kalangan miskin melalui beragam program bantuan sosial. 

"Jadi tugas lembaga masyarakat atau akademisi yang paling layak melakukan 
penyuluhan terus menerus pada masyarakat yang punya daya beli, agar masalah 
gizi ini tertanggulangi," katanya. (SYS)

 

Kirim email ke